Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kredit Tanpa Agunan dan Non Bunga (Kreta Nona) Bagi Pertanian, Nelayan Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Laut Khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro bagi Pertanian, Nelayan Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan untuk melaksanakan Program Investasi Daerah dalam bentuk Pinjaman Modal Usaha Mikro dalam sektor kelancaran Pelaksanaan Investasi Daerah; bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kredit Tanpa Agunan dan Non Bunga (KRETA NONA) Bagi Pertanian, Nelayan Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 176 Tahun 2019; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009
Peraturan Bupati Tentang Kredit Tanpa Agunan Dan Non Bunga (Kreta Nona) Bagi Pertanian, Nelayan Perikanan Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2019.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 99 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dan penyusunan peta proses bisnis merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem , proses prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 19 Tahun 2018; Perda No. 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika sebagai berikut Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tercantum dalam lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 81 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2019/NO.81, LL Kab. Kubu Raya : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN SADAR KOPERASI
ABSTRAK:
Bahwa koperasi mempunyai peran dan kedudukan yang strategis dalam membangunan ketahanan ekonomi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1992, UU No.35 Tahun 2007, UU No.20 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 1997, Perda No.1 Tahun 2019,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyuluhan Koperasi; Perizinan Koperasi; Pembiayaan; Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis Serta Layanan Konsultasi Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi; Pemasaran Koperasi; Pembinaan Manajemen Koperasi; Kerja Sama; Perlindungan Usaha; Pengawasan; Pendampingan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 79 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Dana Bergulir Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Surat Materi Desa PemDa Tertinggal dan Transmigrasi maka perlu menetapkam Perbup terntang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Dana Bergulir Masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Pp No. 12 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2018; Permen Desa Pemda Tetinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015; Permendagri RI No. 96 Tahun 2017; Permendagri No. 18 tahun 2018; Perda Kab. Sukabumi No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Sukabumi No. 9 Tahun 2015 sebsagaimana telah diubah dengan Perda Kab. No. 6 tahun 2017; Perbup Sukabumi No. 88 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinmsip Pola Pelaksanaan, Pelestarian DBM, Pengembangan, Asosiasi Kelembangaan, Pengelolaan Pengaduan Dan Penangangan Masalah, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Dan Ketentuan Lain Lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 68 Tahun 2019
EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS DATA TERPADU - PEMBERDAYAAN
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2019/NO. 68, TBD 2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Data Terpadu Kabupaten Maluku Tenggara (Perekat Malra)
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat. Bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha dan daya saing daerah maka diperlukan mekanisme pemberdayaan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan ekonomi daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Data Terpadu Kabupaten Maluku Tenggara.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Data Terpadu Kabupaten Maluku Tenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandug Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu
area perubahan dalm reformasi birokrasi untuk
mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, perlu diatur
penetapan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses
Bisnis Instansi Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun
2019;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 18 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, peta proses bisnis, prinsip, penyusunan peta proses bisnis, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
mengatur mengenai peta proses bisnis di lingkungan pemerintah kabupaten bandung tahun 2019
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengembangkan potensi usaha mikro kecil
dan menengah sebagai produsen produk lokal unggulan
daerah, yang .diharapkan mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka
perlu dilaksanakan pembinaan secara terpadu, sinergi dan
berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung
dari hulu hingga hilir. untuk menjamin tercapainya sasaran
pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, perlu
didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana
pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan
produk lokal unggulan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998; eraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 1'7 Tahun 2013; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor '78/MIND/PER/9/2007; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 64 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nornor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun
2012; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun
2017.
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan dan Penggunaan Produk Lokal Unggulan Daerah, yang berisi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewenangan; Pengembangan PLUD; Pemasaran PLUD; Kemitraan; Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 55 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Modern di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan meningkatkan kesejahteraan, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; bahwa agar pendirian dan keberadaan Pusat perbelanjaan dan toko modern tidak merugikan pasar tradisional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pusat perbelanjaan atau toko modem dengan prinsip kesamaan dan keadilan; bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang PengelolaanPasar di Kabupaten Barito Kuala, maka perlu mengatur penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membuat Peraturan Bupati tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan serta toko modern di Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nornor 70 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisionaldan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Modern di Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; Lokasi, Luas Lantai Penjualan, Jam Kerja; Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Perbatasan Kabupaten/Kota; Kemitraan Usaha; Perizinan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; Kewajiban dan Larangan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 53 Tahun 2019
FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2019 NOMOR 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang FASILITAS DAN KEMUDAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS SORONG
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatkan penanaman modal pada Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menunjang pengembangan Kawasan Ekonomi Kabupaten Sorong khusunya dan wilayah Papua Barat umumnya dan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, perlu memberi fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus; dan dalam rangka pengaturan fasilitas dan kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dipandang perlu menetapkan peraturan guna memberikan kepastian hukum bagi Investor atau pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong; serta untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2001;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 22 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 14 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 22 Tahun 2013;
Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 24 Tahun 201.
Pemerintah Daerah memberikan fasilitas dan kemudahan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha di KEK Sorong tidak dilakukan pemungutan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Harga Satuan untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
Dengan meningkatnya perkembangan industri di wilayah Kabupaten Kutai Timur, diiringi dengan kebutuhan penggunaan listrik yang terus bertambah, sehingga perlu menyesuaikan Harga Satuan untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, harga satuan listrik ditetapkan oleh Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Harga Satuan untuk Penggunaan Tenaga Listrik di Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2009; Perda Kab. Kutim No. 1 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 terdapat beberapa ketentuan yang diubah, yaitu:
Pasal 6 ayat (4), dan sisipan di antara Pasal 21 dan Pasal 22.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 32 Tahun 2011 diubah.
5 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
