Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Puskesmas 24 Jam di Provinsi Kalimantan Timur
ABSTRAK:
Puskesmas sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau, dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Waktu pelayanan yang diberikan Puskesmas Non Perawatan saat ini belum mampu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diperlukan pelayanan Puskesmas selama 24 jam. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Puskesmas 24 Jam di Provinsi Kalimantan Timur.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU. 36 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 23 Tahun 1996; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 12 Tahun 2013; Keppres No. 137/P Tahun 2013; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Kepmenkes No. 128/Menkes/SK/II/2004; ; Perda Prov. Kaltim No. 08 Tahun 2008
Ketentuan Umum; Maksud dan Sasaran; Klasifikasi; Kompetensi Petugas; Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaI 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan Remunerasi
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kolaka;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Profduk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Betita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Betita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Ka bu paten Kolaka Nomor 2 Tahun 2014
tentang Sistem Pelayanan Publik Kesehatan Kabupaten
Kolaka;
18. Peraturan Daerah kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI
BAB III
BESARAN REMUNERASI
BAB IV
ALOKASI ANGGARAN
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2023.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2017
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 88 Tahun 2011 tentang pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kab Temanggung perlu dilakukan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Temanggung No 88 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 74 Tahun 2012; PP No 65 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pengadaan barang/jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
3 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 11 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SINTANG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan dan efektifitas pelayanan ambulans kepada masyarakat di Kabupaten Sintang dan dengan memperhatikan perkembangan dan jarak tempuh riil di lapangan, maka perlu meninjau kembali tarif pelayanan ambulans pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sintang;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 1974, UU No.29 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.24 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Perpres No.32 Tahun 2014, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permenkes No.21 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan lampiran huruf E Peraturan Bupati Sintang Nomor 88 Tahun 2017;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pengadaan
Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu
Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; . Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun2018; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pengadaan
Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu
Sungai Utara dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Prinsip Pengadaan Barang Dan Jasa; Etika Pengadaan; Pelaksanaan Atas Pengadaaan Barang Dan Jasa; Pengendalian, Pengawasan Dan Pembinaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan Bagi Pegawai Puskesmas Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa petunjuk teknis penggunaan jasa pelayanan bagi
pegawai puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah di kabupaten
bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 22
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa
Pelayanan bagi Pegawai Puskesmas yang Menerapkan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum
Daerah di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi
Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan pada badan layanan umum daerah, maka
ketentuan dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Jasa Pelayanan bagi
Pegawai Puskesmas yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten
Bandung;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun
2016, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2021.
peraturan bupati nomor 22 tahun 2019
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan bupati nomor 22 tahun 2019 tentang petunjuk teknis penggunaan jasa pelayanan bagi pegawai puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di kabupaten bandung
45 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 11 Tahun 2022
Badan Layanan Umum - Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana - Perumahan, Permukiman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2022 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa setiap masyarakat berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, sehat, aman dan harga yang terjangkau dalam pemenuhan kebutuhan dasar serta upaya peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan;
bahwa dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak, Pemerintah Kabupaten Solok memberikan bantuan berupa kegiatan bantuan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. BENTUK BANTUAN RTLH
3. JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN RTLH
4. PERSYARATAN PENERlMA BANTUAN DAN OBJEK BANTUAN RTLH
5. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN BANTUAN RTLH
6. PENDATAAN DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN RTLH
7. PELAKSANAAN BANTUAN RTLH
8. PEMB1NAANDAN PENDAMPINGAN BANTUAN RTLH
9. PENGAWASAN,PENGENDALIANDAN PELAPORAN
10. PENDANAAN
11. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
53 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2022
PERWALI Kota Banjarbaru No. 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Keperawatan Kesehatan Di Rumah (Home Care) Pada Masyarakat di Kota Banjarbaru
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Keperawatan Kesehatan di rumah (HOME CARE) Pada Masyarakat di Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
Bahwa salah satu visi misi Pemerintah Kota Banjarbaru yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 adalah Peningkatan Pelayanan Kesehatan untuk Ibu, Anak, dan Lansia (Home care);
Bahwa penyelenggaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan, maka perlu dilaksanakan program kunjungan dan pelayanan keperawatan kesehatan di rumah (Home care) bagi masyarakat Kota Banjarbaru;
Bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif tingkat dasar bagi masyarakat khususnya lanjut usia;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Wali Kota tentang Pelayanan Keperawatan Kesehatan Di Rumah (Home Care) Pada Masyarakat Di Kota Banjarbaru;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pelayanan Keperawatan Kesehatan Di Rumah (Home Care) Pada Masyarakat Di Kota Banjarbaru, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Definisi, Asas, Prinsip;
Tujuan dan Sasaran;
Pelaksana Home Care;
Mekanisme dan Waktu Pelayanan;
Hak dan Kewajiban;
Terminasi;
Pembinaan dan Pengawasan;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.
9 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
