Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya menumbuh kembangkan
semangat/ greget masyarakat dalam kegiatan
pembangunan diwilayahnya, maka perlu adanya fasilitasi
kegiatan masyarakat membangun melalui program
fasilitasi Purbalingga Gayeng; bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program fasilitasi
Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018, perlu diatur
pedoman program Fasilitasi Purbalingga Gayeng dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Program Fasilitasi
Purbalingga Gayeng Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud, tujuan dan sasaran, lokasi program, besarnya bantuan dan jenis bantuan, anggaran, pengorganisasian, pegadaan kegiatan, prosedur permohonan dan penyaluran bantuan, kriteria penerima bantuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2018.
5 hal
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan KPU No. 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
Mencabut
Peraturan KPU No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Peraturan KPU No. 18 Tahun 2014 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Peraturan KPU No. 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk efektifitas dalam pendaftaran,
pendataan, penetapan, pemungutan Pajak Daerah
di Kabupaten Gunung Mas perlu mengatur Nomor
Pokok Wajib Pajak Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan
bahwa
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 ten tang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah, dilakukan pendaftaran Wajib Pajak untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan
Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMI<.03/
2015; Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor
20/PJ/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 35 Tahun
2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BABU KEBIJAKAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH; BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN NPWPD DAN/ATAU PENGUKUHAN
PENGUSAHA KENA PAJAK; BAB IV
TATA CARA PERUBAHAN DATA WAJIB PAJAK DAN/ATAU
PENGUSAHA KENA PAJAK; BAB V
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK; BABVI
MEKANISME PENGHAPUSAN NPWPD; BAB VII
PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 ten tang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan Bupati
Kapuas Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Sadan Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Serencana Kabupaten Kapuas, tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga harus dicabut
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017; Perda Kab. Kapuas Nomor 10 Tahun 2016
Per at uran Bupat i Kap uas No mo r 8 Tahun 201 2 t entang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun
2 009 t entang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas ( Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
Per at uran Bupat i Kap uas No mo r 8 Tahun 201 2 t entang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 2 Tahun
2 009 t entang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas ( Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2018
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2018
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 580
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2014 Bupati/ Walikota menetapkan rincian dana desa untuk setiap desa, oleh karena itu dibentuklah Perbup tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab. Kaur TA 2018.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 6 tahun 2014, UU NO. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, PMK No. 50/PMK.07/2017, Perpres No. 107 Tahun 2017, PMK No. 225/PMK.07/2017, PMK No. 199/PMK.07/2017, PMK No. 226/PMK.07/2017, Permendagri No. 113 Tahun 2014, PermendesPDTT No. 19 Tahun 2017, Perda Kaur No. 13 Tahun 2016, Perda Kaur No. 13 Tahun 2016, Perbup Kaur No. 96 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di Kab. Kaur TA 2018. Dimuat tentang ketentuan umum, penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2018.
-
Peraturan Bupati ini berlaku saat diundangkan.
Peraturan ini terdiri atas 11 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, http://jdih.mataramkota.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna mernbiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah.
Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah; Diantara ayat {5) dan ayat (6) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a); Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat; Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 pada BAB XV disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 35A dan Pasal 35B
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2018.
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 15 TAHUN 2018 MERUPAKAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung daerah dalam
mendekatkan akses dan mencegah terjadinya
keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu
bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di
daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas
kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya
untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan maka
diperlukan j aminan persalinan (Jampersal)
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;U ndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
ten tang Pedoman Pelaksanaan Program J aminan Kesehatan Nasional; ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini; bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 196
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tabun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
5. Pengadaan;
6. Penggunaan;
7. Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Pemindahtanganan;
10. Pemusnahan;
11. Penghapusan;
12. Penatausahaan;
13. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian;
14. Pengelolaan Barang Milik Daerah Oleh Badan Layanan Umum;
15. Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara;
16. Ganti Rugi dan Sanksi;
17. Ketentuan Lain-Lain;
18. Ketentuan Peralihan;
19. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kora Banjarmasin Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatkan tidak berlaku.
70 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 15 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Keuangan Desa perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum Peratuan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 113 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai asas, kekuasaan, APBDes, pengeloaan, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.
51 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
