Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.689 peraturan dalam 0,061 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 25 Tahun 2013

Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jamkesmas Dan Jampersal Di Puskesmas Dan Jaringannya Tahun 2013

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup No. 25 th 2013 ttg...as & Jaringannya.pdf

petunjuk teknis pemanfaatan dana program jamkesmas dan jampersal di puskesmas dan jaringannya tahun 2013.

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2013/NO.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jamkesmas Dan Jampersal Di Puskesmas Dan Jaringannya Tahun 2013

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin serta untuk Memperjelas Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Program Jamkesmas dan Jampersal.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan No. 903/Menkes/Per/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan No. 2562/Menkes/Per/XII/2011; Perda No. 1 Tahun 2012; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Perbup No. 26 Tahun 2012; Telaahan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Gorontalo No. 800/Dikes/104/VIII/2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2013.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi No. 25 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Peraturan_Bupati_No._25_T...i_Jasa_Tertentu_.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Izin Usaha Angkutan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP-IUA.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 24 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang nomor 6 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP-NO-24-TAHUN-2013-S...DA KPTSP SINTANG.pdf

standar-pelayanan

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2013/NO.7, TBD No.7, LL KAB. SINTANG: 17 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sintang nomor 6 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan peraturan daerah kabupaten sintang nomor 2 tahun 2008 tentang susunan organisasi perangkat daerah kabupaten sintang, dan peraturan bupati sintang no 52 tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sintang, dinyatakan bahwa kantor pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas melaksanakan koordinasi menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian, serta ditegaskan dengan peraturan bupati nomor tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang pendelegasian sebagian kewenangan bupati sintang di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan kepada kepala kantor pelayanan terpadu satu pintu kabupaten sintang ;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Permen PAN No.PER/20/M.PAN/04/2006, Permendagri No.24 Tahun 2006, Permendagri No.20 Tahun 2008, Perda Sintang No.25 Tahun 2006, Perda Sintang No.1 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2008, Perda Sintang No.4 Tahun 2008, Perda Sintang No.2 Tahun 2009, Perda Sintang No.9 Tahun 2010, Perda Sintang No.2 Tahun 2011, Perda Sintang No.6 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2013.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 11 halaman lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 24 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kabupatern Karawang

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NOMOR 24 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 24 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup 24_2013_Penyelengg...kab Kepl Sangihe.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 24 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Di Kabupaten Sumedang

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Perumahan, Permukiman

Download file:

PERBUP Nomor 24 Tahun 2013.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2004

Download file:

perbup 23-2013.pdf

PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH - PERIZINAN

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2013/NO.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mengatur dan mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian pemanfaatan tanah perlu melakukan pengaturan mengenai perizinan peruntukan penggunaan tanah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perizinan peruntukan penggunaan tanah, monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2013.
Keputusan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2004 dicabut.
15 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 23 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Dan Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Sumedang No. 46 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang

Download file:

PERBUP Nomor 23 Tahun 2013 wis.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 23 Tahun 2013

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Gunungkidul No.23 ...aten Gunungkidul.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT