PERBUP Kab. Pohuwato No. 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020
rencana kerja pemerintah daerah kabupaten pohuwato
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2019/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksnakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Naional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana tahuanan daerah yang merupkan penjabaran RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubh beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP No.8 Tahun 2008; PP No.86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Pohuwato No.1 Tahun 2011; Perda Kabupten Pohuwato No.8 Tahun 2012; Perda Kabupaten Pohuwato No.6 Tahun 2016; Pergub Gorontalo No.27 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kabupaten pohuwato tahun 2020 termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup RKPD, sistematika RKPD, maksud dan tujuan, tahapan penyusunan RKPD, kaidah pelaksanaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 28 Tahun 2017
PERBUP Kab. Solok No. 46 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup No. 28 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara Elektronik (e-Musrenbang) di Kab. Solok
PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PELAYANAN PASAR, PASAR GROSIR/PERTOKOAN DAN TERA/TERA ULANG PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN kabupaten siak
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2021/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan dan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Retribusi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Targat Kinerja dan Insentif Retribusi Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendag Nomor 67 Tahun 2018; Permendag Nomor 68 Tahun 2018; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 5 (lima) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Penetapan Capaian Kinerja; Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggung Jawaban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2021.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 28 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 No 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi No 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) apabila hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 15 Tahun 2004;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 33 Tahun 2004;
UU No 17 Tahun 200 7;
UU No 26 Tahun 2007;
UU No 14 Tahun 2008;
UU No 32 Tahun 2009;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;
UU No 2 Tahun 2020;
PP No 108 Tahun 2000;
PP No 55 Tahun 2005;
PP No 6 Tahun 2008;
PP No 39 Tahun 2006;
PP No 39 Tahun 2007;
PP No 6 Tahun 2008;
PP No 7 Tahun 2008;
PP No 8 Tahun 2008;
PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PP No 13 Tahun 2017;
PP No 15 Tahun 2010;
PP No 19 Tahun 2010;
PP No 18 Tahun 2010;
PP No 46 Tahun 2016;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 38 Tahun 2017;
PP No 45 Tahun 2017;
PP No 2 Tahun 2018;
PP No 22 Tahun 2018;
PP No 33 Tahun 2018;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 13 Tahun 2019;
PP Pengganti UU No 1 Tahun 2020;
PP No 21 Tahun 2020;
Perpres No 18 Tahun 2020;
Perpres No 61 Tahun 2019;
Perpres No 54 Tahun 2020;
Perpres No 80 Tahun 2019;
Perpres No 86 Tahun 2020;
Kepres No 7 Tahun 2020;
Kepres No 11 Tahun 2020;
Instruksi Presiden No 4 Tahun 2020;
Permendagri No 16 Tahun 2007;
Permendagri No 24 Tahun 2011;
Permendagri No 86 Tahun 2017;
PMK No 112 Tahun 2017;
Permendagri No 90 Tahun 2019;
Permendagri No 18 Tahun 2020;
Permendagri No 20 Tahun 2020;
PMK No 19/PMK.07/2020 ;
Permendagri No 40 Tahun 2020;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Instruksi Mendagri No 1 Tahun 2020;
Keputusan Bersama mendagri dan Menkeu tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
KMK No 6/KM.7/2020 ;
Kep. Mendagri No 050-3708 Tahun 2020;
Perda Prov Jawa Timur No 1 Tahun 2009;
Perda Prov Jawa Timur No 5 Tahun 2012;
Perda Prov Jawa Timur No 7 Tahun 2019;
Pergub Jawa Timur No 43 Tahun 2020;
Perda Kab. Banyuwangi No 15 Tahun 2011;
Perda Kab. Banyuwangi No 8 Tahun 2012;
Perda Kab. Banyuwangi No 8 Tahun 2016;
Perda Kab. Banyuwangi No 40 Tahun 2020.
Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
UU No 15 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; UU No 33 Tahun 2004; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 54 Tahun 2010; Permendagri No 32 Tahun 2017; Perda Kota Cilegon No 32 Tahun 2017; Perda Kota Cilegon No 19 Tahun 2006; Perda Kota Cilegon No 4 Tahun 2016.
1.Ketentuan Umum; 2.Asas Dan Tujuan; 3.Ruang Lingkup; 4.Sistematika; 5.Isi Dan Uraian; 6.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 28 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Pergub No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan
Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi TA 2014
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Pergub No. 4 Tahun 2014; Perda No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2013; Perda No. 1 Tahun 2014; Perwali No. 1 Tahun 2014
Perwali ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan Program Satu Milyar Satu Kecamatan Tahun Anggaran 2014
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. perlu menetapkan Rencana Kerja
Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/915/2020 tentang Penetapan Pagu lndikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonom Khusus Aceh Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan Pagu lndikatif Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonom Khusus Aceh Tahun Anggaran 2021, diantaranya untuk Kabupaten Aceh Barat Daya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun 2021
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nom01· 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/291/SJ Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 9Tahun 2012; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018
Peraturan Bupati ini memuat 4 Pasal yang memuat tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pagar Alam Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kota Pagar Alam Tahun 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerh, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 98 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 100 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 40 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERDA No. 6 Tahun 2007; PERDA No. 7 Tahun 2012; PERDA No. 1 Tahun 2019; PERWALI No. 15 Tahun 2020; PERWALI No. 49 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, isi dan uraian RKPD Perubahan, pengendalian dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
ABSTRAK:
Uuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat
(2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal
264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Pasal 5
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2021
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.25 Tahun 2004; UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun
2017; Permendagri No.90 Tahun
2019; Permendagri No.40 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, RKPD Tahun 2021, Waktu Pelaksanaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
4 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
