Badan Layanan UmumBUMD/Badan Usaha Milik DaerahKepegawaian, Aparatur NegaraKesehatanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Pangandaran No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Pangandaran
PERBUP Kab. Kepulauan Meranti No. 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Dengan Menggunakan Kartu Tanda Penduduk Bagi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa masih adanya masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum menjadi peserta badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan dan Jaminan Kesehatan lainnya dan masih ada pelayanan di Fasilitas Kesehatan yang tidak ditanggung oleh badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Kesehatan dan Jaminan Kesehatan lainnya;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.17 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No.11 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.52 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.24 Tahun 2011; UU No.24 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.58 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.101 Tahun 2012; PERPRES No.82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.64 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.21 Tahun 2011; PERMENKES No.2581/Menkes/Per/XII/2011; PERMENKES No.71 Tahun 2013; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No.120 Tahun 2018; PERDA Kab. Kep. Meranti No.10 Tahun 2012; PERDA Kab. Kep. Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep. Meranti No.3 Tahun 2019; PERBUP Kep. Meranti No.86 Tahun 2018; KEPMENKES No.686/Menkes/SK/VI/2010;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) Bab dan 16 (enam belas ) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Tujuan; Penyelenggaraan Jamkesda Dengan Menggunakan KTP; Pemantauan dan Evaluasi; Pembinaan Pengawasan dan Koordinasi; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan
Meranti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan Dan
Yang Tidak Ditanggung Oleh Badan Penyelengggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 50 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diterbiitkannya Peraturan Bupati Wonogiri Noor 49 Tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Penduduk Kabupaten Wonogiri Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan, maka Peraturan Bupati Wonogri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 101 Tahun 2012, Perpres 32 Tahun 2014, Perpres 82 Tahun 2018, Permenkes Nomor 71 Tahun 2013, Permenkes Nomor 19 Tahun 2014, Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, Permenkes Nomor 59 Tahun 2014, Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012, Perbup Wonogiri Nomor 27 Tahun 2011, Perbup Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016, Perbup Wonogiri 63 Tahun 2016, Perbup Wonogiri Nomor 81 Tahun 2017, Perbup Wonogiri Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Thaun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018 yaitu tentang bantuan biaya pelayanan kesehatan, kepesertaab Jamkesda, verifikasi kepesertaan, pelayanan kesehatan, ketentuan umum pelayanan kesehatan, pemanfaatan dana, pencairan dana, pengelolab dana di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta, Indikantor Input, Indikator Proses, Indikator Output, Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan program Jamkesda dan laporan pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Nomor 81 Thaun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2018
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS-ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (HIV-AIDS)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tarakan Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 No 50 Seri G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Kabupaten Probolinggo
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, diperlukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang dilaksanakan secara efektif dan efisien;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat di Kabupaten Probolinggo.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014;
dst...
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 87 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2009;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 12 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, tujuan dan sasaran;
3. pelaksanaan program;
4. Persyaratan dan Tata Cara;
5. Pelayanan Kesehatan;
6. Pembiayaan;
7. Pemberian Keringanan Biaya;
8. Ketentuan lain-lain;
9. Ketentuan Peralihan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2019.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Probolinggo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanggulangan Stunting
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka stunting yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif; bahwa dalam rangka penurunan dan optimalisasi pencegahan stunting di Kabupaten Brebes secara efektif dan efisien perlu pedoman tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes; bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkann Peraturan Bupati tentang Penangguangan Stunting;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas, tujuan dan maksud, pilar penurunan stunting, ruang lignkup, intervensi dan sasaran penurunan stunting, pendekatan strategi penurunan stunting, edukasi, pelatihan dan penyuluhan gizi, penelitian dan pengembangan, tim teknis, penajaman sasaran wilayah penurunan stunting, peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan, penghargaan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan Atau Telah Mendapatkan Penetapan/Putusan Pengadilan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2015.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 50 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERIZINAN PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2005.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
