Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 22, BN.2016/No.994, jdih.kemnaker.go.id : 9 hlm.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang di Kementerian Ketenagakerjaan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 22 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD Tahun 2014/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan aksestabilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di Kabupaten Blora, maka perlu diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah; bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Blora, tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Blora;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan dan Sasaran
Bab III Prinsip Penyelenggaraan
Bab IV Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Bab V Peserta Program Jaminan Kesehatan Daerah
Bab VI Prosedur dan Jenis Pelayanan
Bab VII Tata Laksana Pendanaan
Bab VIII Ketentuan Lain-lain
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014.
Peraturan Bupati Blora Nomor 66 Tahun 2011 dicabut.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2020
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Permenpan RB No. 52 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud, Tujuan, dan Manfaat c.Pejabat/Pegawai yang Berpotensi memiliki Benturan Kepentingan d.Bentuk Situasi Benturan Kepentingan e.Jenis Benturan Kepentingan f.Sumber Penyebab Benturan Kepentingan g.Prinsip Dasar Penanganan Benturan Kepentingan h.Aspek Pokok Penyusunan Kerangka Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan i.Mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan j.Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan k.Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan l.Pelaporan m.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
11 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 22 Tahun 2022
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan berjalan secara berkeadilan, jujur, akuntabel, nondiskriminatif, dan transparan, perlu mengatur pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/B dan Paket C dii abupaten Lampung Selatan;
b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar /Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/b dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 2010, Permendikbud No 22 Tahun 2016, Permendagri No 77 Tahun 2020, Permendikbud No 1 Tahun 2021, Perda Kab lampung Selatan No 7 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar/Paket A, dan Sekolah Menengah Pertama/Paket B dan Paket C di Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penerapan Zona Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Halaman : 47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2016
PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH - PETUNJUK TEKNIS
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2016/No.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 ten tang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah maka diperlukan peraturan sebagai pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/7; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/ 11/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, perjanjian kinerja pemerintah daerah dan SKPD/Unit kerja, laporan kinerja pemerintah daerah dan SKPD/Unit Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2016.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2021
PERBUP Kab. Purworejo No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Mengubah
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
ABSTRAK PERATURAN
perubahan-standar-satuan-harga-barang-jasa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 22 Seri E Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 dapat bcrjalan tertib, lancar, berdaya guna, berhasil guna, dengan memperhatikan prinsip kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah ditetapkan Peraturari Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;
b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya, maka perubahan beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud pada a huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daear Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020.
Peraturan ini mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 22 Tahun 2021
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Demak No. 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, sisa dana, monitoring dan evaluasi, sanksi administrasi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
60 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2018
Pajak dan Retribusi DaerahAir, Sistem Penyediaan Air MinumStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Klaten No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air tanah
Mengubah
PERBUP Kab. Klaten No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air tanah
Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dengan regulasi dan
perkembangan perekonomian, perlu dilakukan perubahan
Tata Cara Perhitungan Nilai Perolehan Air dan Harga
Dasar Air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pajak Air Tanah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2010 diubah.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dan
Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan Pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah, serta
mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(good governance), pemerintah berkewajiban
menindaklanjuti laporan hasil pengawasan/pem riksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indone ia dan
Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
b. bahwa agar pelaksanaan tindak lanjut tersebut dapat
berjalan dengan baik dan lancar diperlukan suatu
pedoman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia dan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur Pedoman Tindak Lanjut hasil
pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, kesimpulan hasil
pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal,
lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instan i yang
diperiksa (auditi)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Khusus Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Bangka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
