Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Uuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 28 Th 1999; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; UU No 9 Th 2018; PP No 27 Th 2014; PP No 12 Th 2017; PP No 12 Th 2019; Perpres No 16 Th 2018; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 2011; Permendagri No 19 Th 2016; Permendagri Ni 35 Th 2018; Permendagri No 38 Th 2018; Permendagri No 79 Th 2018; Permendagri No 32 Th 2011 yg telah diubah dg Permendagri No 123 Th 2018; Per. KLK Pengadaan Barang/Jasa No 7 Th 2018; Per,KLK Pengadaan Barang/Jasa No 8 Th 2018; Perda Prov, Banten No 7 Th 2006; erda Prov.Banten No 8 Th 2016; Pergub Banten No 33 Th 2018.
Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 55 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tambahan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013; Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 pada bagian Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2018 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamantau Tahun 2018
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan
daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun. Pelaksanaan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04
Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun
2009; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 1 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RBNCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengesahan Rencara Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di daerah terencana yang terakomodir dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan Nasional, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, merupakan dokumen perencanaan periode lima tahunan yang harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.
Dasar Hukum : UU RI Nomor 2 Tahun 2003, UU RI Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 6 Tahun 2008, PP Nomor 8 Tahun 2008, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Perda Provinsi Kalsel Nomor 17 Tahun 2009, Perda Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 Perda Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016, Perda Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memtapkan tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematika; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2016.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 27 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Al-Mulk Pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palangkaraya Nomor 27 Tahun 2021
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja- Standar/Pedoman
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD.2021/27
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nornor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendukung terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan langkah strategis berupa Pencapaian Prioritas Pembangunan Melalui Strategi Kebijakan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SEPPEDA) Kota Palangka Raya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 27 Tahun 2021
57 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana Pembangunan Nasional ,dan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Noor 23
Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah ,serta pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan ,pengendlian dan Evaluasi pembanguanan Daerah ,tata cara Evaluasi Rancangan Pembanguanan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan rencana pembanguanan jangka panjang daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ,dan Rencana kerja pemerintahan Daerah ditetapkan dengan peraturan wali kota
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 7 Tahun 2001;UU No 17 Tahun 2003;UU No 25 Tahun 2004;UU No 17 Tahun 2007;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 2 Tahun 2020;UU No 11 Tahun 2020;PP No 2 Tahun 2018;PP No 12 Tahun 2019;PP No 13 Tahun 2019;Permendagri No 86 Tahun 2017;Permendagri No 10 Tahun 2018;Permendangri No 100 Tahun 2018;Permendagri No 70 Tahun 2019;Permendagri No 90 Tahun 2019;Peremendagri No 77 Tahun 2020;Permendagri No 17 Tahun 2021;Kepmendagri No 17 Tahun 2021;Kepmendagri No 050-3708 Tahun 2020;Perda No 1 Tahun 2019;Perda No 13 Tahun 2006;Perda No 4 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
6 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 27 Tahun 2010
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011- 2015. Dalam Pembangunan Daerah perlu sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur guna mencapai tujuan otonomi daerah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan menengah daerah dan menetapkan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.
UU No.27 Tahun 1959; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah trakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2002; PP No.58 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2008; PP No.15 Tahun 2010; PerPres No.5 Tahun 2010; Perda Prov.Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008; Perda Prov.Kalimantan Timur No. 34 Tahun 2008; Perda Kab.Kutai Kartanegara No. 11 Tahun 2008; Perda Kab.Kutai Kartanegara No. 12 Tahun 2008; Perda Kab.Kutai Kartanegara No. 14 Tahun 2008; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.15 Tahun 2008; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.16 Tahun 2008; Perda Kab.Kutai Kartanegara No.17 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2015, dengan menetapkan istilah yang di dalam peraturannya yaitu: ketentuan umum, visi, misi dan program, sistematika, pengendalian dan evaluasi, perubahan, ketentuan peralihan dan ketentaun penutup beserta rincian yang ada di dalamnya.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2010.
11 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 27 Tahun 2013
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kelembagaanTeknis Daerah maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan peningkatan status terhadap Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
Bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai Perangkat Daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah serta pengembangan pola kerjasama dan koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga terkait;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Konawe Selatan, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan Organisasi;
3. Keududukan dan Tugas Pokok;
4. Susunan Organisasi;
5. Unit Pelaksana Teknis Badan;
6. Jabatan Fungsional;
7. Eselon Lembaga Teknis Daerah;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 27 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah
daerah wajib menyusun RKPD yang berpedoman pada
arah kebijakan dan sasaran pokok RKPD dan
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi;
b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2017.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara penyusunan; Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Penyusunan RKPD Tahun 2018 disusun berdasarkan sistematika yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB IV RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
BAB V RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
