Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kab. Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 23 Tahun 2014
UU No. 30 Tahun 2014
PP No. 60 Tahun 2008
PP No. 12 Tahun 2017
Permendagri No. 23 Tahun 2007
Permendagri No. 25 Tahun 2007
Per Ka BPKP No Per-1326/KILB/2009
Perda Kab. Tanah Datar No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelengaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2022.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali (Hospital By Laws)
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 ayat (1)
huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit, maka perlu menyusun Peraturan Internal
Rumah Sakit (Hospital By Laws); bahwa rumah sakit umum daerah sebagai unit organisasi
bersifat khusus memiliki otonomi dalam pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian
sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Waras Wiris Kabupaten Boyolali (Hospital By Laws);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peraturan Internal Korporasi (Corporate by Laws)
Bab III Peraturan Internal Staf Medik (Medical Staff by Laws)
Bab IV Kerjasama Operasional
Bab V Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab VI Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 94 Tahun 2021 dicabut.
86 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara
terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang
terbuka dan bertanggung jawab, Bupati perlu melakukan
pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
melalui penilaian maturitas penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah terintegrasi; bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan sistem
pengendalian intern pemerintah terintegrasi agar sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu
disusun pedoman untuk menjadi dasar yang melandasi
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegrasi meliputi
mekanisme penilaian; fokus penilaian; komponen penilaian; dan periode yang dinilai. Pedoman pelaksanaan Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
397 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Resiko
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Manajemen Risiko diLingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UUNo. 28 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Manajemen Risiko
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2017
80 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaimana Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Sistem Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaiamana diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 10 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Kaimana ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
Lamp 120 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan daerah yang
inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung,
kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu
adanya inovasi daerah untuk memperkuat penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan
di daerah; b. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan
Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu
Kraetivitas Daerah Dengan melalukan inovasi; c. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik,
pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan
daya saing daerah perlu adanya pengaturan yang dapat
dijadikan pegangan bagi pemerintahan daerah dan
masyarakat untuk melakukan kegiatan bersifat inovatif; d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi
Daerah, penerapan hasil Inovasi Daerah yang berkaitan
dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak
mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau
pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Inovasi Daerah.
Mengingat: 9. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang
Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572); 10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2011 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
Nomor 14 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2016 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 65); 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 69 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 69 Seri E).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN DAN PRINSIP, RUANG LINGKUP, BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH, PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH, PENETAPAN, SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH, PENILAIAN INOVASI DAERAH, PENGHARGAAN, PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH, INFORMASI INOVASI DAERAH, PENYEBARAN INOVASI DAERAH, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, MONITORING EVALUASI, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2022.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 29 Tahun 2022
Sistem - dan - Prosedur - Pengelolaan - Keuangan - Daerah - Kabupaten - Labuhanbatu
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Labuhan Batu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Labuhanbatu
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah Labuhanbatu, maka perlu diatur tata cara perencanaan anggaran, penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 13 Tahun 2008 tentang sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang : Ketentuan Umum, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat / Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Administrator Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Operator Pengelolaan Keuangan Daerah, Petugas Perforasi Karcis Retribusi, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prinsip Penyusunan APBD dan Kebijakan Penyusunan APBD, Tahapan Penyusunan APBD dan Teknis Penyusunan APBD, Siklus Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengelola Kas Daerah, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Pembiayaan, Dana Cadangan, Investasi Daerah dan Piutang Daerah, Pergeseran Anggaran, Pelaksanaan Belanja Gaji dan Tunjangan, Pemberian Tunjangan dan Penghentian Tunjangan Jabatan, Mekanisme Pengajuan Mendapatkan Pembayaran Gaji Bagi Calon ASN dan Mutasi Masuk ASN, Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah, Jaminan Pemeliharaan, Penatausahaan Pelaksanaan, Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
93 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, terarah
dan berkesinambungan, perlu adanya perencanaan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; bahwa sasaran dalam rangka pembinaan dan
pengawasan pada Tahun 2022 adalah pembinaan dan
pengawasan terhadap perangkat daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, perlu diatur dalam Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Bab IV Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 28 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2022 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mantri Tani Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan berskala Desa di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan, maka diperlukan sumber daya manusia sebagai pendukung dalam pelaksanaan kewenangan berskala Desa tersebut yang berkedudukan sebagai staf Desa dalam struktur organisasi Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mantri Tani Desa;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013i;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/S<.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015;
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2017;
1. Ketentuan Umum;
2. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Pelaporan;
3. Persyaratan Mantri Tani Desa;
4. Tim Koordinasi Mantri Tani Desa;
5. Pengangkatan Mantri Tani Desa;
6. Pemberhentian Mantri Tani Desa;
7. Biaya;
8. Ketentuan Peralihan;
9. Ketentuan Penutupan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
16 HAL
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
