Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 811 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2020.pdf

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2018

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Laporan Harta Kekayaan di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Peraturan BSSN Nomor 11 Tahun 2018.pdf

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penaksiran Benda Sitaan yang Lekas Rusak dan Penurunan Nilai Limit dalam Pelaksanaan Lelang Ulang benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Peraturan KPK No. 3 Tahun 2022.pdf

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Download file:

Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Pendaftaran - Pengumuman - Pemeriksaan - Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

2020

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 2, BN. 2020 No. 572, elhkpn.kpk.go.id

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait dengan pengembangan proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang ada saat ini diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif. Bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif.
Dasar hukum Peraturan KPK ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018.
Peraturan KPK ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016.

CATATAN:

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
Peraturan ini mengubah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Lampiran file: 13 hlm.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Download file:

Peraturan KPU Nomor 15 TAhun 2015.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/8/2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing)

Download file:

nomor 1 tahun 2024_0001.pdf

WHISTLEBLOWING -gratifikasi

2024

Peraturan Menteri Perdagangan NO. 1, BN.2024 (109)/11 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Melalui Whistleblowing System Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

ABSTRAK:

Bahwa untuk memberikan pedoman bagi pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system sebagai upaya penegakan kode etik dan disiplin pegawai serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu mengatur kembali penanganan pelaporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system di lingkungan Kementerian Perdagangan;
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999;UU No 13 Tahun 2006, UU No 36 Tahun 2008, UU No 20 Tahun 2022, PP No 94 Tahun 2021, Perpres No 11 Tahun 2022, Permendag No 03/M-DAG/PER/3/2011dan Permendag No 29 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan whistleblowing system, kerahasiaan identitas pelapor dan saksi serta materi aduan pelindungan pelapor dan saksi

CATATAN:

Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41jM-DAGjPERj8j2013 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Kementerian Perdagangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/2/2007 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Perdagangan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendag No. 32 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Download file:

Permendag No. 10 Tahun 2007.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2015.