Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet - Informasi Publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 607
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Aplikasi Pemerintah Daerah Anambas Single Information System
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan suatu tatanan pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (good governance) maka perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan dalam pemanfaatan teknologi informasi perlu dibentuk sebuah Sistem Aplikasi terintegrasi milik Pemerintah Daerah yang disebut Anambas Single Information System yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk memberikan kepastian hukum, maka perlu diatur dengan menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 stdd Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4
Tahun 2016
Tahun 2016
PERBUP ini mengatur mengenai sistem aplikasi ASIS; pengelolaan Sistem Aplikasi dan Pemeliharaan sistem aplikasi; penyimpanan data; dokumentasi teknis sistem aplikasi dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
13 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 43)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam penyelenggaraannnya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi, bahwa sehubungan perkembangan teknologi bidang telekomunikasi terkait dengan penggunaan basis data operator telekomunikasi, efektivitas dan efisiensi pembangunan menara telekomunikasi serta perkembangan teknologi komunikasi dan kebijakan pembangunan daerah maka perlu penataan pendirian menara komunikasi dengan memperhatikan tata ruang, titik cell plan (penataan jaringan telekomunikasi), dan estetika lingkungan, bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk ditinjau kembali.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012.
Materi pokok : Penempatan menara bersama, perizinan, Pengawasan, pembinaan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015.
Jumlah Halaman : 16 HLM; Lampiran : 6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 35 Tahun 2021
informasi-ppid-dokumentasi-keterbukaan informasi publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel
diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
b. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mesuji.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; Pengguna lnformasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan pendokumentasian serta penetapan PPID.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
-
-
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Konten Pemberitaan Pemerintah Daerah Melalui Kanal Youtube Purwakarta Galuh Pakuan TV Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENERAPAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
ABSTRAK:
a. bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peratuan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, menetapkan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui:
a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik; dan
d. penyediaan layanan Keamanan Informasi.
Dan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, menetapkan Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Pelaksanaan Persandian untuk Penerapan Keamanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10).
PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENERAPAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAN KABUPATEN MUARO JAMBI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
52
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Boyoiali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Boyoiali dan dengan telah dilaksanakannya evaluasi
terhadap uraian tugas pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Boyoiali, ketentuan dalam
Peraturan Bupati Boyoiali Nomor 40 Tahun 2018
tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Boyoiali sudah tidak
sesuai sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyoiali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perda Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 dan Perbup Boyolali Nomor 25 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, uraian tugas dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa guna mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah
diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan diperlukan perbaikan
tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (21 dan Pasal 24 ayat (5)
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Situbondo.
Mengingat: 10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 29 Nomor 112; 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81 Seri E).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, JENIS DAN SUMBER DATA, PRINSIP SATU DATA, PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO, POLA KOMUNIKASI SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO, PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN SITUBONDO, PENDANAAN, PARTISIPASI PIHAK LAIN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single Submission
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah
Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan
Sistem Online Single Submission;
bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah
dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga ketentuan
mengenai pelayanan Perizinan Secara Online dan “Perizinan 3
Jam” sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara
Online dan “Perizinan 3 Jam”, perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi sebagai
Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single
Submission;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single Submission
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Pelaksanaan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS,
Penyelenggara Siperi,
Pemohon,
Jenis Perizinan Dan Nonperizinan Melalui Siperi,
Hak Akses,
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik,
Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan,
Gangguan Jaringan Komunikasi,
Layanan Pengaduan, dan
Survey Kepuasan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Online dan “Perizinan 3 Jam” dicabut.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 31 Tahun 2021
PEJABAT PEMERINTAH - SITUS WEB RESMI, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN, E-MAIL RESMI PERANGKAT DAERAH DAN E-MAIL RESMI - PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2021/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Situs Web Resmi, Nama Domain dan Sub Domain, E-Mail Resmi Perangkat Daerah dan E-Mail Resmi Pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kemudahan pelayanan publik Pemerintah
Kabupaten Pekalongan dalam menunjang
pengembangan elektronik government (e-government),
berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Tata Kelola Pengembangan eGoverment, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu
menyusun Peraturan Bupati tentang nama domain dan
sub domain, E-mail Resmi Perangkat Daerah dan
Pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai
alamat elektronik dan sarana komunikasi data dan
informasi yang aman serta pengembangan sistem
informasi melalui situs web resmi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan
Situs Web Resmi, Nama Domain dan sub Domain, Email Resmi Perangkat Daerah dan E-mail Resmi Pejabat
Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, penggunaan dan pengelolaan anam doamin dan sub domain perangkat daerah, e-mail resmi perangkat daerah dan pejabat lignkup pemerintah kabupaten pekalongan, pengelolaan situs web resmin dilingkungan pemerintah kabupaten kab pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
34 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
