Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 52 Tahun 2018

Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Di Daerah

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
52. Penanganan KONFLIK SOSIAL.pdf

Abstrak

KOORDINASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI DAERAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2018/No.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial Di Daerah

ABSTRAK:

untuk menjabarkan kewenangan Bupati dalam mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik skala Kabupaten berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; dalam rangka memberikan rasa aman, tenteram dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu dilakukan koordinasi dan pembentukan tim penanganan konflik sosial di Kabupaten Tanah Bumbu; berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Penanganan Konflik Sosial di Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 34 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Tentang Koordinasi Penanganaan Konflik Sosial Di Daerah Meliputi: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, KOORDINASI PENCEGAHAN KONFLIK, PENGHENTIAN KONFLIK DAN PEMULIHAN PASCAKONFLIK, PENETAPAN STATUS KEADAAN KONFLIK, TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, REHABILITASI, MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT, PERAN SERTA MASYARAKAT, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 52 Tahun 2022

Pedoman Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamat di Kabupaten Cilacap

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Peraturan_Bupati_Cilacap_Nomor_52_Tahun_2022.pdf

Abstrak

KETERTIBAN UMUM - ketentraman - pelindungan masyarakat

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2022/NO.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamat di Kabupaten Cilacap

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, menyebutkan bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; bahwa sebagai bentuk perwujudan Pemerintah Daerah sebagai pelayan masyarakat/pelayanan publik (public service) dengan menerapkan prinsip equity, artinya tidak ada diskriminatif sehingga kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya Pedoman Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Layanan Pengaduan Gangguan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Mekanisme Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik Bab V Evaluasi dan Pelaporan Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
8 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 52 Tahun 2017

Informasi Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
perwali no 52 thn 2017.pdf

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2017/No.52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

ABSTRAK:

Hasil Analisis Jabatan menginformasikan tentang data-data jabatan dan sebagai instrumen yang digunakan oleh manajemen dalam rangka pembinaan di bidang kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan kediklatan. Informasi Jabatan perlu ditetapkan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas pada Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kata Banjarmasin untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektifitas kerja sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimaI. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Informasi Jabatan Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kata Banjarmasin.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 .
Peraturan Walikota Tentang Informasi Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, Meliputi : Ketentuan Umum; Tujuan Penetapan Informasi Jabatan; Penyusunan informasi jabatan; Ketentuan Penutup .

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
12 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 52 Tahun 2016

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Peraturan Walikota Palopo Nomor 52 Tahun 2016.pdf

Abstrak

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, LK.2016/NO.52

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PALOPO

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kata Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETABANAN PANGAN KOTA PALOPO. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sebagai unsur Penyelenggara Pemerinta.han Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerinta.han yang menjadi kewenangan Daerah Otonom; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo; 6. Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo adalah Unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan; 7. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo; 8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo; 9. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo; 10. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat yang memimpin Sub Bagian pada Dinas Ketahanan PanganKota Palopo; 11. Kepala Seksi adalah Pejabat yang memimpin Seksi pada Dinas Keta.hanan Pangan Kota Palopo; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan telmis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang t�rtentu. BABII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub BagianPerencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak La.njut. c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas : 1) Seksi Ketersediaan Pangan; 2) Seksi Distribusi Pangan; 3) Seksi Kerawanan Pangan. d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas : 1) Seksi Konsumsi Pangan; 2) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 3) Seksi Keamanan Pangan. f. Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD); g. Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam La.rnpiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Dinas Ketahanan Pangan, membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota. BABIV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu KEPALA DINAS Pasal 4 (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kata Palopo; b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Ketahanan Pangan; c. pengoordinasian program dan kegiatan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan; d. penyusunan laporan hasil kegiatan Dinas Ketahanan Pangan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; dan e. pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. (4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok danFungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai Rincian Tu.gas: a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Palopo; b. melaksanakan perumusan teknis di Bidang Ketahanan Pangan; c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan; d. melaksanakan penyusunan laporan hasil kegiatan Dinas Ketahanan Pangan serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; e. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi hasil kerjanya; f. menilai prestasi kerja bawahan; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi,dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai Fungsi: a. pelaksanaan urusan Sekreta.riat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; .• c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; 1. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; m. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; n. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; o. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang• undangan; p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; q. menilai prestasi kerja bawahan; dan r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagi.an yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindahtanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Database Dinas dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub BagianPerencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Ri.ncian Tu.gas: a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketlga BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN Paragraf 1 Bidang Ketersediaan dan Distrlbusi Pangan Pasal 8 (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai Tugas Pokok: melaksanakan penyusunan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan dan pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan, distribusi pangan dan penanganan penanggulangan kerawanan pangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, mempunyai Fungsl: a. penyiapan, penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan ketersediaan pangan; b. penyiapan, penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan distribusi pangan; dan c. penyiapan, penyusunan, koordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan penanganan kerawanan pangan. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang ketersediaan dan distribusi pangan, mempunyai Rincian Tu.gas: a. melaksanakan koordinasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; b. melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; c. melaksanakan kebijakan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; d. memberikan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; e. melaksanakan penyusunan dan pemantapan program di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Ketersediaan Pangan Pasal 9 ( 1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana danpelaksanaan kegiatan di seksi ketersediaan pangan; b. melaksanakan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Harl Besar Keagamaan Nasional (HBKN); e. melaksanakan penyiapan bahan analisis data ketersediaan pangan; f. melaksanakan penyiapan data, pengolahan serta penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM); g. melaksanakan penyiapan data, pengolahan serta penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaanpangan; h. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan jaringaninformasi ketersediaan pangan; i. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; j. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,supervisi dan pelaporan kegiatan ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Distribusi Pangan Pasal 10 (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai Tugas Pokok : penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunandan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pengawasan, dan evaluasi di seksi distribusi pangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Distribusi Pangan, mempunyai Rinci.an Tu.gas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait distribusi dan harga pangan; b. melaksanakan penyiapan bahan analisis data terkait distribusi dan harga pangan; c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di seksi distribusi pangan; d. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan jaringan distribusi pangan; e. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan; f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan; g. melaksanakan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; h. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan kegiatan distribusi dan harga pangan; 1. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi distribusi pangan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Kerawanan Pangan Pasal 11 (1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pengawasan dan evaluasi penanganan kerawanan pangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; c. melaksanakan penyiapan bahan analisis data cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; d. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan Kota Palopo; e. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan panganmasyarakat dan Pemerintah Kota Palopo; f. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan; g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi; h. melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan dan kerawanan pangan Kota Palopo: i. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan terkait cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; j. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi kerawanan pangan; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Keempat BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN Paragraf 1 Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Pasal 12 ( 1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai Tu.gas Pokok: melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan Pangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai Fungsi: a. pelaksanaanpenyiapan penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Konsumsi Pangan; b. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Penganekaragaman konsumsi pangan; c. pelaksanaan penyiapan, penyusunan, koordinasi pelaksanaan kegiatan keamanan pangan. (4) Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi mengenai konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; b. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan terkait konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,dan keamanan pangan; c. melaksanakan kebijakan terkait konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; d. melaksanakan pendampingan pelaksanaan kegiatan konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; e. melaksanakan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,dan keamanan pangan; g. menilai prestasi kerja bawahan; dan h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Dinas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Konsumsi Pangan Pasal 13 (1) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab pada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai Tugas Pokok: melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan, serta pemberian pendampingan, pengawasan dan evaluasi di seksi konsumsi pangan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi konsumsi pangan; b. melaksanakan penyiapan bahan analisis data konsumsi pangan; c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana danpelaksanaan kegiatan di seksi konsumsi pangan; d. melaksanakan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun; e. melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun; f. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga; g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan; h. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan konsumsi pangan; i. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi konsumsi pangan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Pasal 14 ( 1) Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemberian pendampingan, pengawasan dan evaluasi penganekaragaman konsumsi pangan. (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi terkait promosi penganekaragaman konsumsi pangan; b. melaksanakan penyiapan bahan analisis terkait promosi penganekaragaman konsumsi pangan; c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana danpelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; d. melaksanakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seim.bang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya pangan lokal; e. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu; f. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal; g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal; h. melaksanakan penyiapan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan; i. melaksanakan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangandan pengembangan pangan lokal; j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; k. menilai prestasi kerja bawahan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Keamanan Pangan Pasal 15 (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. (2) Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian pendampingan, pemantauan dan evaluasi di seksi keamanan pangan. (3) Untuk melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai Rincian Tugas: a. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama serta informasi keamanan pangan; b. melaksanakan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan; d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar; e. melaksanakan penyiapan data untuk bahan sertifikasi jaminan keamanan pangan segar; f. melaksanakan penyiapan data jejaring keamanan pangan daerah (JKPD); g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan; h. melaksanakan penyiapan bahan pendampingan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di seksi keamanan pangan; j. menilai prestasi kerja bawahan; dan k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Kepala Bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 16 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang• undangan; 2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 17 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 18 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; 2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing• masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Pasal 19 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. Pasal 20 (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 21 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 22 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dengan keahlian tertentu. Pasal 23 (1) Jabatan fungsional yang dimaksud dalam pasal 22 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jumlah, Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Palopo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 25 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Peraturan Walikota Palopo Nomor 25 Tahun 2009 tentang Togas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kota Palopo
18

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 52 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo

Pertahanan dan Keamanan, Militer Struktur Organisasi Kepolisian

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo

Download :
Perbup Wonosobo Nomor 52 Tahun 2016.pdf

Abstrak

kedududukan-susunan-organisasi-tugas-fungsi-tata-kerja-satuan-polisi-pamong-praja

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2016/No.52

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyararakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyararakat yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016.
Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Prajadan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Wonosobo
12 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 52 Tahun 1962

Pemberian Kekuasaan Kepada Penguasa Perang Daerah Sumatera Barat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Keppres No 52 Tahun 1962.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 53 Tahun 2021

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Perwali probolinggo no 53 tahun 2021.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 53, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 53

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PETUGAS TINDAK INTERNAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik secara internal bagi anggota Polisi Pamong Praja yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja; b. bahwa agar pelaksanaan fungsi penegakan dan pengawasan kode etik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan, perlu membentuk Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Petugas Tindak Internal pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
Mengingat: 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); 11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolingggo Nomor 191 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 191).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Maksud daan Tujuan, Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, Pengangkatan dan Pemberhentian, Ketentuaan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
7 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Pertahanan dan Keamanan, Militer Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 34 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Mencabut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Download :
Pergub Kaltim 53-2016.pdf

Abstrak

susunan-organisasi-tugas-fungsi-dan-tata-kerja

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 53, LD.2016/NO.55

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Prov Kaltim No.9 Tahun 2016.
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, jabatan, tata kerja, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
Yang diubah: UU No.23 Tahun 2014
9 hlm

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1972

Pengendalian dan Pengawasan Atas Penggunaan Wewenang Penjerahan Perkara, Pemeriksaan Pendahuluan dan Penuntutan di lingkungan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download :
Kep.Pres No. 53 Tahun 1972.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2017

Badan Siber dan Sandi Negara

Pertahanan dan Keamanan, Militer Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Diubah dengan :

PERPRES No. 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Mengubah sebagian :

PERPRES No. 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
PERPRES No. 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Download :
Perpres Nomor 53 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 1962.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017.