Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Korban Bencana Alam di
Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
belanja bantuan sosial kepada korban bencana alam di
Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun
2014;Pengaturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Belanja Bantuan Sosial bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Belanja Bantuan Sosial diberikan dalam bentuk uang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidka berlaku
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 60 Tahun 2020
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SEMIDANG LAGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) peraturan menteri dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas Desa
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012
Berisi tentang penetapan dan penegasan batas Desa di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 60 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kotabaru Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja sumber daya manusia pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sistem Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pemindahan, dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengadaan, Pemindahan dan Pemberhentian Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020.
PERBUP Kabupaten Kotabaru Nomor 82 Tahun 2017
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 32 Tahun 1950; PP No 54 Tahun 2017; Permendagri No 2 Tahun 2007; Permendagri No 37 Tahun 2018; Permendagri No 118 Tahun 2018; Perda Kab Pemalang No 9 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Logo, kantor pusat dan cabang, bidang usaha lainnya, organ, perencanaan dan penganggaran, penatausahaan barang, pelaporan, kepegawaian, ganti rugi, laba bersih, pembinaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
Perbup Pemalang No 43 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidka berlaku
41 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 60 Tahun 2020
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan nomenklatur jabatan dan beban kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 146 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu di tinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 150 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak,
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; Permen PAN & RB Nomor 67 Tahun 2011; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2016; Perbup Nomor 84 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 2 (dua) Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Lampiran: 2 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah serta guna menjamin tertib administrasi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan ketentuan huruf B Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka terjadi perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus;
;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187 /PMK.07 /2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nornor 52 Tahun 2019; Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2020.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 diubah
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 60 Tahun 2020
PERBUP Kab. Rembang No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019
Tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran,
Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa
Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tramsmigrasi
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, terdapat
penambahan jangka waktu Bantuan Langsung Tunai
Desa/Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
Bbahwa berdasar.kan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa, Bantuan Langsung Tunas Desa/Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa telah bermanfaat bagi
perlindungan sosial masyarakat desa yang terdampak
pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)} sehingga
jangka waktu pembayaran Bantuan Langsung Tunai
Desa/Bantuan Langsung Tunai Dana Desa perlu
diperpanjang;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Nomor
101/PMK.07/2020 tentang Penyaluram dan Penggunaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease -19 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, terdapat penyesuaian persyaratan penyaluran
Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran,
Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana teah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PP No. 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan P No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 78 Tahun 2019; Perpres No. 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 72 Tahun 2020; Permendagri No. 20 tahun 2018; Permendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no. 14 Tahun 2020; Permenkeu No. 205/PMK.07/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PErmenkeu No. 156/PMK.07/2020; Permenkeu No. 35 /PMK/07/2020; Permenkeu No. 101/PMK.07/2020; Perda Kab Rembang No. 9 Tahun 2014; Perda Kab Rembang No. 10 Tahun 2014; Perda Kab Rembang No. 11 Tahun 2014; Perda Kab Rembang No. 5 tahun 2016; Perda Kab Rembang No. 3 Tahun 2020; Perbup Rembang No. 28 tahun 2017; Perbup Rembang No. 51 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Rembang No. 19 Tahun 2020; Perbup Rembang No, 47 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Ketiga Atas Perbup Rembang No. 58 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor
58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Rincian,
Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana
Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 61}
Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran,
Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 61} sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Rembang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran,
Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 {Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 19} diubah sebagai
berikut : 1.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah; 2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah; 3. Ketentuan Pasal 15 ayat (2} diubah; 4. Ketentuan Pasal 158 ayat {3} diubah, diantara ayat (3) dam ayat {4}
disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), 5. Ketentuan pasal l8A diubah.
66 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2020
sistem - dan - prosedur - pengelolaan - pajak - daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD 2020/60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Pajak Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 55 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 7 Tahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 66 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
55 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 diperlukan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; bahwa guna mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diperlukan komitmen bagi Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyampaikan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; bahwa Perbup Grobogan No 14 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Perbup tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PerKPK No 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pejabat penyelenggara negara, tata cara penyamapian LHKPN, Unit Pengelola LHKPN, Sanksi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 tahun 2017
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 60 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
