Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 32 Tahun 2023

Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pedoman bagi seluruh Aparatur Negara dalam melaksanakan pelaporan harta kekayaan di lingkungan instansinya. Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain pihak-pihak yang wajib melaporkan hartanya, waktu pelaporan, unit pengelola LHKAN serta biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Unit Pengelola LHKAN.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Grobogan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Purwodadi

Tanggal Penetapan

13 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

13 Juli 2023

Tanggal Berlaku

13 Juli 2023

Sumber

LD.2023/No.32

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 13 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 32 Tahun 2023-OCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Grobogan No. 60 Tahun 2020 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

harta kekayaan - aparatur negara

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, LD.2023/No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; bahwa guna mendukung tercapainya upaya pencegahan dan pemberantasan tidak pidana korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan diperlukan komitmen bagi aparatur negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk menyampaikan pelaporan harta kekayaan aparatur negara; bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dipandang perlu untuk memperluas ruang lingkup kewajiban pelaporan harta kekayaan terhadap seluruh aparatur negara sekaligus memastikan efektivitas kewajiban pelaporan harta kekayaan; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang pedoman bagi seluruh Aparatur Negara dalam melaksanakan pelaporan harta kekayaan di lingkungan instansinya. Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain pihak-pihak yang wajib melaporkan hartanya, waktu pelaporan, unit pengelola LHKAN serta biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Unit Pengelola LHKAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2020 dicabut.
8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 32 Tahun 2023

Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT