Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kemudahan Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Perizinan dan Nonperizinan
Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang kemudahan perizinan dan nonperizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah
10
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2018.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nagan Raya Nomor 38 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Precepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Nagan Raya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan perubahan terhadap mekanisme pelayanan penerbitan akta kelahiran untuk memberikan kemudahan-kemudahan proses dan akses pelayanan penerbitan akta kelahiran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Nagan Raya.
UU No. 4 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 102 Tahun 2012; Perpres No. 96 Tahun 2018; Permendagri No. 109 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur 15 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Tata Cara dan Persyaratan Pencatatan Kelahiran pada Dinas Kesehatan melalui UPTD Dinas Kesehatan dan Jaringannya; BAB III Penerbitan dan Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran; BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
13 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik dalam mengintegrasikan pelayanan
untuk memberikan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan,
kenyamanan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat
serta meningkatkan daya saing memberikan kemudahan
berusaha; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat
(1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mal Pelayanan Publik
Bab III Pembiayaan
Bab IV Monitoring dan Evaluasi
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2022.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 38 Tahun 2021
Perikanan dan Kelautan - Perizinan, Pelayanan Publik
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 38, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 38
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan Kampung Nelayan
ABSTRAK:
bahwa wilayah pesisir merupakan salah satu bagian wilayah Kota Padang dimana penghasilan penduduk berasal dari hasil perikanan dan nelayan;
dalam rangka meningkatkan produktifitas hasil perikanan dan mendukung terwujudnya kesejahteraan nelayan perlu dilakukan pengelolaan kampung nelayan;
bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Kampung Nelayan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.29/MEN/2012, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NomorI9/PERMEN- KP/2019, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2019
PERATURAN WALl KOTA TENTANG PENGELOLAAN KAMPUNG NELAYAN, KRITERIA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. PEMBENTUKAN DANPENGELOLAAN
3. STRATEGI PENGEMBANGAN
4. PEMBIAYAAN
5. MONITORING DAN EVALUASI
6. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 38 Tahun 2021
PEDOMAN - PENERAPAN - STANDAR PELAYANAN MINIMAL - DI BIDANG PELAYANAN DASAR
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2021/No.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar
ABSTRAK:
Berdasarkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, diperlukan
Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal di bidang pelayanan dasar pada Pemerintah
Kabupaten Ogan Komering Ulu
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 2 Tahun 2018;Peraturan Menteri Sosial No 9 Tahun 2018 ;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
No 29/PRT/M/2018;Permendikbud No 32 Tahun 2018;Permendagri No 100 Tahun 2018;Permendagri No 121 Tahun 2018;Permenkes No 4 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan umum,Jenis SPM,Tahapan penerapan satandar pelayaanan minimal,Koordinasi penerapan standar pelayanan umum,Pembiayaan,Pelaporan,Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
24 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 38 Tahun 2009
Kependudukan dan PerkawinanPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 104 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2007 Tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Serta Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Lanjut Usia
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2009/NO.28 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Administrasi Kependudukan Bagi Lanjut Usia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2009.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 104 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Masa Berlakunya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia serta Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Lanjut Usia
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Luar Habitat Alami
ABSTRAK:
Burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengusahaan yang berwawasan lingkungan; Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di luar habitat alami harus tetap dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga diperlukan upaya pengendalian dan pengawasan dari pemerintah daerah; Sesuai kententuan Perda No. 4 Tahun 2003 Pasal 3 ayat (2) tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Berau, bangunan rumah/gedung atau fasilitas lainnya yang dibuat untuk budidaya sarang burung walet harus mendapat izin kepala daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Luar Habitat Alami.
Dasar Hukum: 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2003.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II LOKASI PENGUSAHAAN; BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN; BAB IV PERPANJANGAN IZIN DAN PERUBAHAN BENTUK BANGUNAN; BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB VI PEMANENAN; BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 38 Tahun 2018
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PEMBERIAN MANDAT DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2018/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan percepatan perizinan dan nonperizinan di Kab Kudus telah ditetapkan Perbup Kudus No 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Kudus; bahwa dengan adanya penambahan beberapa jenis perizinan dan nonperizinan serta dengan diundangkannya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka Perbup Kudus No 24 Tahun 2015 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Penanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Kudus;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 24 tahun 2018; Perpres No 91 Tahun 2017; Permendagri No 54 Tahun 2009; Permendagri No 4 Tahun 2010; PermenPUPR No 5 tahun 2016; Permendagri No 138 Tahun 2017; PermenLH No 26 tahun 2018; Permentan No 29 Tahun 2018; Perda Kab Kudus No 3 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan perizinan, non perizinan rekomendasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Peraturan Bupati Kudus Nomro 24 Tahun 2015 dicabut.
13 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
