Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi
ABSTRAK:
a. bahwa kesehatan bayi, anak balita, anak dan wanita usia
subur merupakan salah satu indikator utama tingkat
kesejahtraan suaru bangsa dan daerah yang berkontribusi
melalui keluarga sejahterah dengan memberikan perhatian
pada investasi sumber daya manusia sejak dini;
b. bahwa imunisasi sebagai salah salah satu upava preventif
sebagai pencegahan sejak dini penyakit vang dapat dicegah
dengan imurusasi melalui pemberian kekebalan tubuh yang
harus dilakukan sesuai standar agar mampu memutuskan
mata rantai penularan dan membenkan perlmdungan
kesehatan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah
dengan lmunisasi:
C. bahwa untuk rnemngkatkan derajat kesehatan masyarakat
khususnya pada ba~isejak dim dan mempertahankan status
kesehatan seluruh rakyat di Kahupaten Kolaka Utara
diperlukan tmdakan imunisasi sebagai tindakan preventif;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
huruf at huruf b dan huruf c. perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (JOL)
pada Bayi.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ten tang Wabah
Penyakit (Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan
Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4339;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 144, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Saklt
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5972);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nornor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 297t Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemenntah Nomor 40 Tahun 1991 ten tang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3781);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Kesehatan:
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Imunisasi:
15. Keputusan Menteri 1 116/Menkes/ SK/IlI/200J Kesehatan tentang Nomor Pedoman Penyelenggaraan Sistem Survailans Epidemiologi Kesehatan:
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit
Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu:
17 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3)
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II RUANG LlNGKUP,
BAB III LIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI,
BAB VI TENAGA PENGELOLA IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL),
BAB VII PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL),
BAS VIII PELAKSANAAN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL),
BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB X PENCATATAN DAN PELAPORAN,
BAS XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
11 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 47 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum perlu menetapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Akademi
Keperawatan Pemerintah Kota Tegal ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Akademi Keperawatan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2008 ; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 45 tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pendapatan dan biaya, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban, perubahan RBA dan DPA, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2012.
23 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian dengan pembentukan Unit Pelaksana Pusat Pelayanan Keselamatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah perlu diubah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan Pasal 2, Pasal 3, penyisipan BAB IIIA, penyisipan Pasal 11A, Pasal 11B, Pasal 11C, dan Pasal 11D.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 41 TAHUN 2018
7 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 47, BD Tahun 2020/ No. 47
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan Universal Health Coverage
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kota Magelang melalui sistem jaminan kesehatan secara terpadu dan kemudahan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan, harus memenuhi Universal Healt Coverage (UHC). Dengan adanya perubahan kebijakan dalam pemberian bantuian iur jaminan kesehatan maka Perwal Magelang No 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perwal magelang No 83 Tahun 2019 untuk memncapai UHC perlu diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini diatur tentang : UU No 17 tahun 1950; UU No 40 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU no 15 Tahun 2019; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no 11 Tahun 2020; PP No 85 Tahun 2013; PP No 86 Tahun 2013; Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 75 Tahun 2019; Perpres No 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kaloi terakhir dengan Perpres No 64 Tahun 2020; Perda Kota Magelang No 2 Tahun 2009; Perda Kota Magelang no 3 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Magelang no 4 Tahun 2020; Perda Kota Magelang No 7 Tahun 2019; PMK No 78/PMK.02/2020.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : kepesertaan, iuran, pelayanan kesehatan, peran serta Lintas Sektor, pembinaan dna pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
Perwal Magelang No 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Magelang No 83 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Larangan Anak Sehat Masuk Rumah Sakit
ABSTRAK:
rumah sakit sebagai tempat penyembuhan berbagai macam penyakit yang memungkinkan anak-anak sehat yang berada dirumah sakit terkena infeksi nosokomial, sehingga perlu menetapkan larangan bagi anak-anak sehat untuk dibawa kerumah sakit.
dasar hukum: UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu No.1 Tahun 2016; UU No.26 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No.1691/MENKES/PER/VIII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan RI No.25 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai kawasan larangan anak sehat, kewajiban dan larangan setiap petugas RSD, tempat penitipan anak, peran serta masyarakat, serta pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Kata Magelang
Dalam Pemenuhan Universal Health Coverage
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan
kesejahteraan rakyat dibidang Kesehatan perlu
memberikan perlindungan kesehatan bagi penduduk Kota
Magelang melalui sistem jaminan kesehatan secara
terpadu dan terintegrasi serta kemudahan dalam
memperoleh akses pelayanan kesehatan sebagai upaya
pemenuhan Universal Health Coverage di Kota Magelang;
bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan
sinkronisasi kebijakan dalam penyelenggaraan Kesehatan
di daerah dengan pemerintah pusat, maka Peraturan
Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Magelang Dalam Pemenuhan Universal Health
Coverage sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Magelang Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang nomor 4 7
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional Kota Magelang Dalam Pemenuhan Universal
Health Coverage, perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Nasional di Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kepesertaan
Bab III Perubahan Data Peserta
Bab IV Pelayanan Kesehatan
Bab V Peran Serta Lintas Sektor
Bab VI Pembinaan dan Pengawasan
Bab VII Pembayaran Iuran dan Pendanaan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2020 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 47 Tahun 2017
Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kedaung Barat pada Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2017/NO.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kedaung Barat pada Dinas Kesehatan kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Tangerang yang merupakan salah satu kewajiban dibidang pemerintahan, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu sesuai dengan perkembangan masyarakat dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu ditetapkan peraturan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kedaung Barat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang;
1.UU No.14 Tahun 1950 ;2.UU No.23 Tahun 2000 ;3.UU No. 17 Tahun 2003
;4.UU No.1 Tahun 2004;5.UU No.23 Tahun 2014 ;6.PP No. 23 Tahun 2005 ;7.PP No.65 Tahun 2005 ;8.PP No.58 Tahun 2005 ;9.PMDN No.13 Tahun 2006
;10.PMDN No.61 Tahun 2007 ;11.PMK No. 75 Tahun 2014 ;12.PMK No.44 Tahun 2016;13.Perda Kab Tanggerang No.11 Tahun 2016;14.PerBup Tanggerang No.88 Tahun 2016
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
