Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Walikota Tomohon No. 39 tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2020; b. bahwa Peraturan Walikota Tomohon Nomor 39 tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon No. 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2020.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA No. 4 Tahun 2011; PERDA No. 6 tahun 2018; PERWALI No. 39 Tahun 2019.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon No. 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 25 Tahun 2004;UU No. 33 Tahun 2004;UU No. 33 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 4 Tahun 2013;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 8 Tahun 2006;PP No. 18 Tahun 2016;Perpres No. 29 Tahun 2014;Permenpan RB No 9 Tahun 2007;Permenpan RB No. 20 Tahun 2008;Permendagri No. 80 tahun 2015;Perda No. 5 Tahun 2021;Perda No. 7 Tahun 2016;Perda No. 4 Tahun 2020;Perbub No. 52 Tahun 2020;
Tujuan penetapan IKU meliputi:
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang pentingdan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah dan perangkat daerah; dan
c. untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
10 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2018
PendidikanProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan :
Permendikbudriset No. 33 Tahun 2021 tentang Pencabutan 27 (dua puluh tujuh) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis dan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 2 (dua) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Mencabut :
Permendikbud No. 59 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Dan Papua
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 27, BN.2018/NO.1193; PERATURAN.GO.ID ; 11 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja Di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Dan Papua
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari
pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke
daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional; bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pembangunan daerah
yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan; bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir
Pada Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021,
mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen
Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun
2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap akan
berakhir pada bulan November 2022, maka perlu menyusun
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
2023-2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam eraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Rencana Pembangunan Daerah
Bab III Pengendalian dan Evaluasi
Bab IV Perubahan RPD
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 25/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 201 7 t e n ta n g Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pernerinlah Daerah;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 ini disusun sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020;
c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tcntang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4/E);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 61 l );
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tenlang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
Rencana Kerja Pemda Kab Bangkalan Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2019
PERBUP Kab. Solok Selatan No. 67 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemda Kab. Solok Selatan Tahun 2019 Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjuk adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2017, penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018 yang harus digunakan untuk tahun berjalan, sinkronisasi terhadap kebijakan pemerintah Provinsi dan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2018 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 dengan Peraturan Bupati;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 38 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 20 Tahun 2004; PP No 8 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 32 Tahun 2017; Perda Kab Solok Selatan No 2 Tahun 2011; Perda Kab Solok Selatan No 8 Tahun 2012; Perda Kab Solok Selatan No 12 Tahun 2016; Perda Kab Solok Selatan No 15 Tahun 2016; Perda Kab Solok Selatan No 8 Tahun 2018; Perbup Kab Solok Selatan No 67 Tahun 2018; Perbup Kab Solok Selatan No 101 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini memuat 3 Bab dan 4 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1; Bab II Perubahan RKPD, Pasal 2-Pasal 3; Bab III Ketentuan Penutup, Pasal 4.
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai penyesuaian dokumen RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Solok Selatan untuk tahun anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
Peraturan yang diubah yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 27 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sambas Tahun 2016-2036
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat yang lebih baik dan optimal, perlu dilakukan penyelenggaraan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.11 tahun 1974, UU No.25 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, PP No.82 Tahun 2001, PP No.15 Tahun 2010, PP No.38 Tahun 2011, PP No.43 Tahun 2014, Perda No.2 Tahun 2010, Perda No.17 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; maksud dan tujuan; sistematika RISPAM; Jangka Waktu; Pengawasan dan Pemantauan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman dan 2 halaman lampiran;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 27 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa pemanfaatan e-Goverment akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan good governance
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2001, UU No.11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No.5 Tahun 2014, UU no.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.82 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, PP No.16 Tahun 2018, Permenkominfo No.41 Tahun 2007, Perda No.6 Tahun 2010, Perda No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Azas, Pembagian Tanggung Jawab, Komponen dan Tahapan Penyelenggaraan E goverment; Struktur dan pengguna layanan e-goverment; Proses Penyelenggaraan e-goverment; Manajemen Belanja dan Investasi TIK; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Peraturan ini memiliki 11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
