Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun. Berdasarkan Pasal 104 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 02 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasl evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2020 sehingga Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan;
berdasarkan ketentuan dalam Pasal 355 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2021
Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPAS P-APBD) Tahun Anggaran 2020.
Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan; BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020; BAB III: Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; BAB IV: Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan BAB VI: Penutup.
Hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati 20 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2020
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2020
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender, perlu mengintegrasikan perspektif gender khususnya dalam perencanaan dan penganggaran daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender.
Mengingat: 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Penyusunan PPRG, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, Pendanaan, Ketentuan Penutup, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gayo Lues Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues No 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 25 Taun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 21 Tahun 2020; PERPRES Nomor 32 Tahun 2001; PERPRES Nomor 59 Tahun 2017; Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 22 Tahun 2018; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 14 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues No 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2020 Nomor 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 tahun 2004, Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008, dan Pasal 104 ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Perbu tentang Rencana Kerja Pemda Tahun 2021
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 8 tahun 2008, PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri NO. 40 Tahun 2020, Perda Prov. Sumbar No. 7 tahun 2008, Perda Prov. Sumbar No. 6 Tahun 2016, Perda Kab. pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. pasaman No. 3 Tahun 2011, Perda Kab. Pasaman No. 10 tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Pergub. Prov. Sumbar No. 41 Tahun 2020
RKPD digunakan sebagai:
1. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir RKPD Tahun 2021
2. Pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bireuen Nomor 22 Tahun 2020
PERBUP Kab. Bireuen No. 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Baireuen Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa rencana kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen yang memuat rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
UU Nomor 48 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 7 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen; BAB III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2020
ABSTRAK:
Sehubungan dengan adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta
rencana program dan kegiatan prioritas daerah dan dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Majene Tahun 2020.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 20014; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Perpres No.29 Tahun 2014; Perpres No.2 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Majene dan Penyusunan Perubahan RKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019, yaitu pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 12 Tahun 2019;, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Permendagri Nomor 40 Tahun 2020, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2017, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 3 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
