Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (1) UndangUndang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024,
selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Renstra PD dimaksud menjadi: a. pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah; dan b. acuan penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Isi beserta uraian Renstra PD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penyiapan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Produktif Dan Inklusif Untuk Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan Strategi Penyiapan Pemberdayaan Tenaga Kerja Produktif dan Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk kelancaran program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial;
b. bahwa guna lancarnya koordinasi dan keterpaduan program serta optimalnya pelaksanaan Strategi Penyiapan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Produktif dan Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Mamuju Tengah perlu adanya pedoman;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 17 huruf (b) Peraturan Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, strategi penanggulangan kimiskinan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dan pendapatan pendudukan miskin oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Strategi Penyiapan Pemberdayaan Tenaga Kerja Produktif dan Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan;
UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 4 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 96 Tahun 2015; Permensos No. 8 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaiman telah diubah Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permensos No. 15 Tahun 2018; Permendagri No. 53 Tahun 2020; Inpres No. 4 Tahun 2022; Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Strategi Penyiapan Pemberdayaan Tenaga Kerja Produktif dan Inklusif untuk Penanggulangan Kemiskinan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupateng Pegunungan Bintang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 14 Tahun 2019; Peraturan Bupati Pegunungan Bintang Nomor 1 Tahun 2022.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2023, memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis, Arah Kerangka Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan serta dengan dukungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dan yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Barat 2017;
UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 21 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 60 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2014;
Dalam Pergub ini diatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2016.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Tahun 2023-2027
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Tahun 2023-2027
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 37 Tahun 2017; Perpres No. 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Tahun 2023-2027
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2023.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 27 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa Di Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan desa di bidang kesehatan, perlu mengaturPenyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa di Kabupaten Tanah Bumbu, meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa; Proses Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa; Sistematika Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa; Evaluasi Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2016.
11 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
