Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan Dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota
Magelang, maka perlu ditetapkan hari dan jam kerja dalam satu
minggu; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Hari
dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964; Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Hari kerja bagi seluruh Jnstansi Pemerintah Kota Magelang ditetapkan 5 (lima) hari kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2009.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 35 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSU RA Kartini Jepara agar dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat meneapai tujuan yung ditentukan yaitu memajukan kesejahteraun umum dan meneerdaskan kehidupan bangsa; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan BaJan Layanan Umum, perlu mengatur tentang Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturn Bupati tentang Dewan Pengwas pada Badan Layanan Umum Daeruh (BLUD);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Menteri Keangan Repubik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan Pembentukan Dewan Pengawas
Bab III Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas
Bab IV Keanggotaan Dewan Pengawas
Bab V Persyaratan Keanggotaan Dewan Pengawas
Bab VI Pembentukan/Pengangkatan Dewan Pengawas
Bab VII Masa Jabatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas
Bab VIII Sekretrais Dewan Pengawas
Bab IX Honorarium
Bab X Ketentuan Lain-Lain
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2009.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 35 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 035
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022
ABSTRAK:
a. Bahwa dengan adanva Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, maka perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022;
b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembungunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Rencana Kera Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan buruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebetapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2022; Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2022.
Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 diubah
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 35 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pangandaran No. 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
rencana - kerja - pemerintah - daerah - tahun - 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD 2021/No.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk memberikan pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 maka perlu menetapjkan Perbup tentang Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2022.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UuNo. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 43 Tahun 2020; Perpes No. 29 Tahun 2014; Perpres No. 59 Tahun 2017; Perpres No. 18 Tahun 2020; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permednagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permednagri No. 39 Tahun 2020; Permendagri No. 17 Tahun 2021; Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020; Perda Prov Jabar No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan perda Prov Jabar No. 24 Tahun 2010; Pwerda Prov Jabar no. 6 Tahun 2009; Perda prov Jabar No. 8 Tahun 2019; Pergub Jabar No. 79 Tahun 2010; Pergub Jabar Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 15 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 24 tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan perda Kab. Pangandaran No. 20 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 53 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang peraturan Bupati Pangandaran Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan penanganan dan
pendekatanyang sistematik,terpadudanmenyeluruh; bahwasesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42
Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan
koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK, pelaksanaan koordinasi, hubungan kerja, pelaporan, pembinaan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2014.
22 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 35 Tahun 2023
Kesehatan - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1161
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Di Lingkungan Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 18 Th. 2016 stdd PP No. 72 Th. 2019; Permendagri No. 80 Th. 2015 std terakhir dengan Permendagri No. 120 Th. 2018; Permenpan RB No. 7 Th. 2022; Permenpan RB No. 1 Th. 2023; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 10 Th. 2016 stdd Perda Kota Batam No. 1 Th. 2021; Perwali Batam No. 77 Th. 2021 stdd Perwali Batam No. 67 Th. 2022
PERWALI ini mengatur mengenai bentuk dan susunan organisasi; tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas; kelompok jabatan fungsional; sistem kerja; mekanisme kerja; dan proses bisnis pada Dinas Kesehatan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2023.
PERWALI ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Wali Kota Batam Nomor 21 Tahun 2022
36 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2017
badan kepegawaian dan pengembangan Sdm - tugas dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2017/NO.36
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 68 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi kepala badan, sekretariat, bidang administrasi pegawai, bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai, bidang pembinaan dan informasi pegawai dan jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2008 dicabut.
11 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
