petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020/No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor B/PMK.07/2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karo Nomor 179 Tahun 2008; Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kegiatan; Pelaksanaan Anggaran; Pelaksanaan Anggaran; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk Melaksanakan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2020
UU Nomor 14 Tahun 1999; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 17 Tahun 2007; Permendagri Nomor 86Tahun 2017; Permendagri Nomor 31 Tahun 2019; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPB Nasional Nomor 2 Tahun 2019; Pergub Aceh Nomor 39 Tahun 2019; Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2018; Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Perbub Aceh Singkil Nomor 45 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan Pasal 1 , Pasal 2 , Pasal 3 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 45 Tahun 2019
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 29 Tahun 2020
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2020/ No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Jepara Tahun 2020-2040
ABSTRAK:
Untuk memenuhi kebutuhan air minum di Kabupaten Jepara diselenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum yang ditur dengan Perbup jepara No 50 Tahun 2014. Dengan berlakunya UU No 17 Tahun 2019 maka perlu merencanakan kembali sitem penyediaan air minum di Kabupate Jepara untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diaubah beberapa klai etrakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 17 Tahun 2019; PP No 121 Tahun 2015; PP No 122 Tahun 2015; PermenPUPR No 27/PRT/M/2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jangka Waktu; Rencana Pengembangan; Rencana Pengembangan; Penyusunan RI-SPAM; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2020.
Perbup Jepara No 50 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
212 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2020
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD. 2020/No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021
ABSTRAK:
-Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana KErja Pemerintah Daerah;
-Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021.
-UU No. 7 Drt Tahun 1956
-UU No. 17 Tahun 2003
-UU No. 25 Tahun 2004
-UU No. 33 Tahun 2004
-UU No. 23 Tahun 2014
-PP No. 5 Tahun 1982
-PP No. 10 Tahun 1986
-PP No. 8 Tahun 2008
-PP No. 12 Tahun 2019
-Permendagri No. 13 Tahun 2006
-Permendagri No. 86 Tahun 2017
-Permendagri No. 40 Tahun 2020
-Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2011
-Perda Kab. Langkat No. 6 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Rencana Kerja Peraturan Daerah Tahun 2021 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah DAerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas daerah pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang disusun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004, Pasal 264 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 23 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008, dan Pasal 104 ayat (2) permendagri No. 86 Tahun 2017, perlu menetapkan Perbup tentang Rencana kerja Pemda Tahun 2021
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 2 Tahun 2018, PP No. 12 tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 86 Tahun 2017, Permendagri No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 40 Tahun 2020, Perda Prov. Sumbar No. 6 Tahun 2016, Perda Prov. Sumbar No. 7 tahun 2008, Pergub Sumbar No. 41 Tahun 2020, Perda Prov. Sumbar No. 4 Tahun 2005, Perda Prov. Sumbar No. 4 Tahun 2016, Perbup Solok No. 24 Tahun 2014
Rencana Kerja pembangunan Daerah kab. solok tahun 2021 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah kab. solok untuk periode 1 tahun. RKPD digunakan sebagai:
a. pedoman bagi Pemda kab. Solok dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran dan Rancangan pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
b. pedoman bagi SKPD dalam menyusun dan mnyempurnakan Rencana kerja satuan Kerja Perangkat daerah Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
6 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
ABSTRAK:
Bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaannya untuk mencapai universal access pad a akhir tahun 2019. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2017-2022.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tnhun 2009; Undang·Undang Nomor 9 Tnhun 2015; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pernerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
menunjukkan adanya ketidaksesuaian Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan perkembangan
keadaan yang meliputi asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan RKPD, serta keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2019
harus digunakan untuk tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dengan adanya ketidaksesuaian
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan
perubahan Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun
2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun
2020. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 22
Tahun 2019Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2020.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup. Rembang No. 22 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 22) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 diubah; 2. Ketentuan Pasal 3 diubah; 3. Ketentuan Pasal 4 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2019; PERDA KAB. OKI No. 2 Tahun 2016; PERBUP OKI No. 59 Tahun 2019; PERBUP OKI No. 25 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini Diatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2020.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 29 Tahun 2020
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu adanya manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari system dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih baik di lingkungan pemerintah kabupaten pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato termasuk didalamnya mengatur tentang maksud,tujuan dan sasaran, ruang lingkup, pembentukan agen perubahan, peran dan tugas agen perubahan, mekanisme kerja agen perubahan, rencana aksi agen perubahan, pembinaan agen perubahan, pengembangan agen perubahan, monitoring dan evaluasi, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020.
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 29 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan tersebut tertib administrasi dan tepat sasaran, perlu mengatur pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:07/PRT/M/2019; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2018.
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan di Daerah, khususnya terkait maksud dan tujuan, kegiatan, perencanaan dan penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban; pencatatan aset; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
20 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
