Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2001

Menemukan 906 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2001

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 57 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional

Download :
PP NO 42 TH 2001.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 2001

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

KEPPRES No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Diubah dengan :

KEPPRES No. 62 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001

Mencabut :

KEPPRES No. 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional
KEPPRES No. 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 Tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
KEPPRES No. 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
KEPPRES No. 51 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi Dan Pengusaha Kecil Menengah
KEPPRES No. 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan Dan Mobilitas Penduduk
KEPPRES No. 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik
KEPPRES No. 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
KEPPRES No. 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan Dan Pengendalian Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pekerjaan Umum
KEPPRES No. 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara
KEPPRES No. 85 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara
KEPPRES No. 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara
KEPPRES No. 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara
KEPPRES No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
KEPPRES No. 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional
KEPPRES No. 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional
KEPPRES No. 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KEPPRES No. 87 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Survei Dan Pemetaan Nasional
KEPPRES No. 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik
KEPPRES No. 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir
KEPPRES No. 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional
KEPPRES No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
KEPPRES No. 136 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non-Departemen
KEPPRES No. 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
KEPPRES No. 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional
KEPPRES No. 4 Tahun 1994 tentang Lembaga Ketahanan Nasional
KEPPRES No. 92 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia
KEPPRES No. 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
KEPPRES No. 1 Tahun 1986 tentang Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
KEPPRES No. 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
KEPPRES No. 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara

Mengubah :

KEPPRES No. 16 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000

Download :
Keputusan_Presiden_no_42_th_2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 42 Tahun 2001

PEMBERDAYAAN,PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pariwisata dan Kebudayaan

Download :
431. Perda-Kab.-Tebo-No.42-Th-2001.pdf

Abstrak

PEMBERDAYAAN - PELESTARIAN - PENGEMBANGAN - ADAT ISTIADAT -LEMBAGA ADAT

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 42, LD.2001/NO.42

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMBERDAYAAN,PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

ABSTRAK:

Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat yang diakui keberadaannya dilestarikan dalam kehidupan masyarakat untuk menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan Nasional di Kabupaten, maka perlu diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan; Untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Perda Kab. Tebo tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang PEMBERDAYAAN,PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT, meliputi Mekanisme Pemberdayaan dan Pelesatrian serta Pengembangan Adat Istiadat; Maksud dan Tujuan Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat; Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat; Organisasi; Pembinaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2001.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
6 hlmn;

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 42 Tahun 2001

Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
perda tanjabtim no 42 th 2001.pdf

Abstrak

HARI JADI - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 42,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

ABSTRAK:

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, dipandang perlu untuk menetapkan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada huruf “a” diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
UU No. 22 Tahun 1999; UUNo. 25 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Kab. Tanjabtim No. 2 Tahun 2001
Perda ini mengatur mengenai Hari Jadi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi; Penetapan Hari Jadi; Bentuk Kegiatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
5 hlmn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 42 Tahun 2001

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN DAGANG

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda-Nomor-42-Tahun-2001.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - IZIN - USAHA - ANGKUTAN - ORANG - DAGANG

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 42, LD.2001/NO.42

Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN DAGANG

ABSTRAK:

Dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap kendaraan angkutan orang maupun barang perlu pemberian Izin Usaha Angkutan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang.
UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983;PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Batang Hari No. 11 Tahun 2001.
Perda Ini mengatur tentang RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN DAGANG, meliputi Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Prinsip dan Penetapan Besarnya Tarif; Proses Penerbitan Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang; Kewajiban Pemegang Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang; Pembatalan Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang; Tarif Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang; Kartu Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Penagihan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2001.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peratuan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 12 Tahun 1996 tentang Retibusi lzin Usaha Angkutan Di Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari Nomor 12 Tahun 1996 Seri B Nomor 5 ) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sapanjang teknis pelaksanaanya akan diatur lebih lanut dengan Keputusan Bupati.
11 hlmn; 2 pnjlsn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 43 Tahun 2001

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

Desa

Download :
430. Perda-Kab.-Tebo-No.43-Th-2001.pdf

Abstrak

LEMBAGA KEMASYARAKATAN - DI DESA

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 43, LD.2001/NO.43

Peraturan Daerah (PERDA) tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

ABSTRAK:

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari Pasal 111 UU No. 22 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Perda Kab. Tebo tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa; Untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dengan Perda Kab. Tebo tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA, meliputi Nama Lembaga Kemasyarakatan; Susunan Organisasi dan Tata Kerja; Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2001.
Dengan berlakunya Perda ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
6 hlmn;

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2001

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan Dan Kesejahteraan Sosial

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 7 Tahun 2006 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan

Download :
PP NO 43 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 43 Tahun 2001

Pembentukan Rumah Sakit Umum

APBD

Download :
perda tanjabtim no. 43 th 2001.pdf

Abstrak

PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT UMUM - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 43,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan pembentukan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanjung jabung timur dalam suatu peraturan daerah.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU no. 54 Tahun 1999;PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Keppres No. 40 Tahun 2001.
Perda ini mengatur mengenai Pembentukan Rumah Sakit Umum, meliputi; Kelembagaan; Kedudukan; Tugas dan Fungsi; Pengelolaan; Pembiayaan; Susunan Organisasi dan Eselonering; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur Lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
8 hlmn

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 2001

Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001
KEPPRES No. 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
KEPPRES No. 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen

Download :
Keputusan_Presiden_no_43 TH 2001.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 44 Tahun 2001

Pengelolaan Sarang Burung Walet

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
perda tanjabbar no 44 th 2001.pdf

Abstrak

pENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET - KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2001

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 44, LD.2001/NO.49

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet

ABSTRAK:

bahwa untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian Sarang Burung Walet, dipandang perlu adanya Peraturan mengenai Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 5 Tahun 1994; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 1999; keppres No. 44 Tahun 1999; kepmendagri No. 71 Tahun 1999
Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan Sarang Burung Walet, meliputi; Maksud dan Tujuan; Nama, Subjek, Objek dan Golongan Retribusi; Lokasi dan Tempat Sarang Burung Walet; Ketentuan Perijinan; Pembinaan dan Pengawasan; Wilayah Pemungutan Retribusi dan Kawasan Pengelolaan; Retribusi; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2001.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2001

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2001.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2001.