Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

Menemukan 11.151 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 15 Tahun 2014

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2015

Abstrak

Download file:

Perbup Muna No. 15 Tahun 2014.pdf

RENCANA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2014 /No. 15, LL 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Muna Tahun 2015

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna Tahun 2015 maka perlu dilakukan perencanaan yang sistematik melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 disusun dengan tujuan untuk menjawab tuntutan-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2015.
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana teiah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1994Nomor62,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3569); 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegarayangBersihdanBebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1999Nomor75,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3851); 4.Undang-UndangNomor25Tahun2000tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2000Nomor206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3952); 5.Undang- undangNomor17Tahun2003tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2003Nomor47,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4286); 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun.2004 tentang PerbendaharaanNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor53,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4355); 7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2004Nomor66,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4400); 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor 12tahun2008tentang PerubahanKeduaatasUndang-undangNomor32 Tahun2004tentangPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2008Nomor59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844); 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPus|itdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438); 10.Undang-undangNomor28Tahun2009tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009Nomor130,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 5049); 11.Undang- undangNomor12Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5234); 12.PeraturanPemerintahNomor21Tahun1997tentang BahanBakarKendaraanBermotor(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun1997Nomor 56,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3693); 13.PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2000Nomor201,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4028); 14.PeraturanPemerintahNomor21Tahun2001tentang PengamanandanPengalihanBarangMilik/Kekayaan NegaradanPemerintahPusatKepadaPemerintah DaerahdalamrangkaPelaksanaanOtonomiDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor4070); 15.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2004tentang KedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandan AnggotaDewanPerwakilanRakyatDaerah(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2004Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintahNomor37Tahun2005tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2004 tentang-Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinandanAnggotaDewanPenwakilan RakyatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia NomorTahun2005Nomor94,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor4540); 16.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2005 Nomor48, Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4502); 17.PeraturanPemerintahNomor24Tahun2005tentang StandarAkutansi Pemerintah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor 49,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4503); 18.PeraturanPemerintahNomor54Tahun2005tentang Pinjaman Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4574); 19.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2005tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4575); 20.PeraturanPemerintahNomor57Tahun2005tentang HibahKepadaDaerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4577); 21.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2005Nomor140,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4578); 22.PeraturanPemerintahNomor65Tahun2005tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4585); 23.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4593); 24.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2006tentang PelaporanKeuangandanKinerjaIhstansiPemerintah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005 Nomor165,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4593); 25.PeraturanPemerintahNomor39Tahun2006tentang TataCaraPengendaliandanEvaluasiPelaksanaan RencanaPembangunan; 26.PeraturanPemerintahNomor40Tahun2006tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 27.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2007Nomor82,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor 4737); 28.PeraturanPemerintahNomor41Tahun2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4741); 29.PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2008tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 30.PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008tentang TahapanTataCaraPenyusunan,Pengendaliandan EvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunanDaerah; 31.PeraturanPemerintahNomor 26Tahun2008tentang RencanaTataRuangWilayahNasional; 32.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturanMenteri Dalam Negeri No 21Tahun 2011tentangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri DalamNegeri Nomor 13Tahun2006tentangPedoman PengelolaanKeuanganDaerah; 33.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor54Tahun2009 tentangTataNaskahDinasDilingkunganPemerintah Daerah; 34.PeraturanMenteriDalamNegeriRepublikIndonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian,danEvaluasi Rencana KerjaPemerintahDaerah(RKPD)Tahun2015. 35.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiTenggaraNomor7 Tahun2013tentangRencanaPembangunanJangka MenengahProvinsiSulawesiTenggara2014-2019; 36.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor12Tahun 2007tentangPenetapanUrusanPemerintahDaerah KabupatenMuna(LembaranDaerahNomor12Tahun 2007,tambahanLembaranDaerahT&hun2007); 37.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor14Tahun 2007tentang PembentukanOrganisasi Sekretariat DaerahdanSekretariatDewanPerwakilanRakyat DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor14 Tahun2007,tambahanLembaranDaerahTahun2007); 38.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor17Tahun 2007tentangPembentukanSekretariatKecamatandan Kelurahan(LembaranDaerahNomor17Tahun2007, TambahanLembaranDaerahTahun2007); 39.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun 2008tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor06 Tahun2008,tambahanLembaranDaerahTahun2008); 40.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor02Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah(RPJMD)KabupatenMunaTahun 2010-2015; 41.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor04Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15Tahun 2007 t^tang PembentukanDinas-DinasDaerahKabupatenMuna (LembaranDaerahNomor15Tahun2007,tambahan LembaranDaerahTahun2007); 42.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor05Tahun 2012tentangPerubahanKeduaatasPeraturanDaerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-lembagaTehnis DaerahKabupatenMuna(LembaranDaerahNomor 05 Tahun 2008, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012); 43.PeraturanDaerahKabupatenMunaNomor06Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

852. PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2014.pdf

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI - KABUPATEN BATANG HARI - TAHUN 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 perlu menyusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014; Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Perbup tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 30 Tahun 2012; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 55 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2014.
4 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH TERPADU SATU PINTU (ONE STOP SERVICE)

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Peraturan Bupati (PERBUP)...No 15 Tahun 2014.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 15 Tahun 2014

Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 4 Tahun 2014 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014

Download file:

Perbup No. 15 th 2014 ttg...Operasional Sewa.pdf

perubahan atas peraturan bupati gorontalo utara nomor 4 tahun 2014 tentang kendaraan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Kenderaan Dinas Operasional Sewa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain kenderaan dinas operasional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.13 Tahun 2007; Perda No.6 Tahun 2013; Perbup No.4 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang kenderaan dinas operasional sewa di lingkungan pemerintah kabupaten Gorontalo utara tahun anggaran 2014.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perijinan, Non Perijinan Dan Penanaman Modal Dari Bupati Simalungun Kepada Kepala Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERBUP KAB SIMALUNGUN NO. 15 TAHUN 2014_ok.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

Abstrak

Kesehatan Desa

Download file:

PERBUP NO 15 TAHUN 2014 ocr.pdf

dana-kapitasi-non-kapitasi

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15, TBD No.15, LL KAB. KUBU RAYA: 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai alokasi dan pengelolaan dana kapitasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya perlu dilakukan penyesuaian
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2012
Pasal I dan Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2014.
Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2019
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi No. 15 Tahun 2014

Pedoman Penyelenggaraan Panduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Download file:

Perbup Wakatobi No. 15 Tahun 2014.pdf

pedoman

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2014 /No. 15, LL 22 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Panduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa guna menampung aspirasi pengaduan masyarakat secara terkoordinasi, efektif dan efisien agar tidak terjadi penyimpangan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka perlu dibuat Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraruran Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234}; 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Ta.hun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraruran Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Ta.hun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3); 1 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi [Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 24); 18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25); 19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja lnspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26); 20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8); 21. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1); 22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III ASAS-ASAS BAB IV PENGADUAN MASYARAKAT BAB V SUMBER DAN MATERI PENGADUAN BAB VI PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAB VII HAK PELAPOR BAB VIII SEKRETARIAT SARANA LAYANAN ADUAN MASYARAKAT WAKATOBI BAB IX PENATAUSAHAAN PENGADUAN MASYARAKAT BAB X PEMBUKTIAN PENGADUAN MASYARAKAT BAB XI HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAB XII KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAB XIII ANGGARAN BAB XIV SANKSI BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
22 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perbup Kolaka No.15 Tahun 2014.pdf

pedoman

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2014 /No. 15, LL 9 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk meJaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ).
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi ( LNRI Tahun 1959 Nomo[ 74, Tarnbahan LNRI 1822 ); 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848); 3. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2007 Nomor 14 ); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor. 13 Tahun 2007 tentang Sadan Permusyawaratan Desa ( BPD ).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, PEMBENTUKAN DAN TUJUAN BAB III JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA BAB IV PERMODALAN BAB V ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN BAB VI PENGELOLAAN BARANG BAB VII BAGI HASIL USAHA BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN BAB X LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB XI PEMBINAAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2014.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 15 Tahun 2014

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

15 Tahun 2014.pdf

RENCANA KERJA

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD No 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015, serta sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 3886); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repuliblik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem bangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 Nomor 1/E); 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 ten tang Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Provinsi J awa Timur Tahun 2014-2019; 25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor l); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1).
RKPD Tahun 2015 merupakan penjabaran program RPJMD yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2015 serta Kaidah Pelaksanaannya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Procurement Unit) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perbup Nomor 15 Tahun 201...LP Tala 2014-acc.pdf

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Procurement Unit) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2014/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Procurement Unit) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1)Peraturan PresidenNomor 54Tahun2010tentangPengadaanBarang/Jasa PemerintahdanPasal 2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang /Jasa Pemerintah, maka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdapat dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit); bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa dan melaksanakanpemilihan penyedia barang/jasa khususnya untuk melaksanakan pengadaanbarang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, perludibentukUnit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang PembentukanUnit LayananPengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Procurement Unit)Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-UndangNomor8Tahun1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003; Undang-UndangNomor 1Tahun2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun2008; . Undang-UndangNomor12 Tahun2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005; PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38Tahun 2007; Peraturan PresidenNomor 106 Tahun2007; Peraturan PresidenNomor54Tahun2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 ; Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah (LKPP) Nomor PER/01/KEP.LKPP/06/2008; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 002/PRT/KA/VII/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008.
Peraturan Bupati tentang PembentukanUnit LayananPengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Procurement Unit)Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut ; KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN; RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN; ORGANISASI; PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN; KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI; TATA KERJA DAN BIAYA OPERASIONAL; dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2014.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2014

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014.