Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 303
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate
ABSTRAK:
asar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016; Perwali Ternate Nomor 18 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Ternate dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan fungsi; susunan organisasi; tugas dan fungsi jabatan struktural; kelompok jabatan fungsional; tata kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 35 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa Perangkat Daerah berwajiban menyusun dokumen
perencanaan berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pedoman dalam
pelaksanaan kegiatan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pemangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, yang terdiri atas a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
b. Dinas Kesehatan;
c. RSUD Dr. R.Soetrasno;
d. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
e. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
f. Satuan Polisi Pamong Praja;
g. Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
i. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
k. Dinas Pertanian dan Pangan;
l. Dinas Lingkungan Hidup;
m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
o. Dinas Perhubungan;
p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
q. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
t. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
u. Sekretarian Daerah;
v. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
w. Kecamatan Rembang;
x. Kecamatan Kaliori;
y. Kecamatan Sulang;
z. Kecamatan Sumber;
aa. Kecamatan Bulu;
bb. Kecamatan Lasem;
cc. Kecamatan Pancur;
dd. Kecamatan Sluke;
ee. Kecamatan Pamotan;
ff. Kecamatan Gunem;
gg. Kecamatan Sale;
hh. Kecamatan Kragan;
ii. Kecamatan Sedan;
jj. Kecamatan Sarang;
kk. Inspektorat;
ll. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
mm. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
nn. Badan Kepegawaian Daerah.
Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 35 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru, maka untuk menjamin kelancaran tugas perlu menetapkan uraian tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru. Penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagajmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan No. 35 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Perda No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Inspektorat Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan Pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PermenPAN No. 15 Tahun 2009; Peraturan Bersama Mendagri dan Kepala BKN No. 22 dan No. 03 Tahun 2010; Permendagri No. 47 Tahun 2010; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 11 Tahun 2012.
Dalam Peraturan ini diatur tentang uraian tugas dan fungsi Inspektorat Prov. Sumsel dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2012.
Mencabut Pergub No. 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 35 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017
Materi Pokok: Jenis pola hubungan kerja, Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, Matrik pola hubungan kerja, Flowchart dan Bagan pola pola hubungan kerja
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Jumlah Halaman: 15 HLM; Lampiran : 20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota/Perdesaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus/Kendaraan Penumpang Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta optimalisasi penyelenggaraan usaha di bidang angkutan umum di daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014, perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Angar Kota/Perdesaan Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus/Kendaraan Penumpang Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945;
- UU No. 29 Tahun 2008;
- UU No. 22 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020;
- PP No. 74 Tahun 2014;
- PP no. 12 Tahun 2017;
- PP No. 12 Tahun 2019;
- Permenhub No. 46 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenhub No. 44 Tahun 2019;
- Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
- Permendagri No. 77 Tahun 2020
Peraturan ini mengubah tentang lampiran yang mengatur tentang tarif angkutan penumpang antar kota/perdesaan kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus/kendaraan penumpang umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota/Perdesaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus/Kendaraan Penumpang Umum di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur DIUBAH
5 hal (2 Pasal), 1 Hal. Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 35 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Perwali No. 7 Tahun 2012 tentang Koordinator Pasar di Lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 35 Tahun 2016
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Pendidikan - Struktur Organisasi - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Mataram.
UU No. 4 Tahun 1993;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 5 Tahun 2014;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 18 Tahun 2016;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
PERDA Kota Mataram No. 15 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas; Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
-
-
25
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sebagai pedoman guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 25 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas Dinas Ketahanan Pangan. yang terdiri dari Tugas dan Fungsi Sekretariat, Tugas dan Fungsi Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Tugas dan Fungsi Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 61 Tahun 2016 tentang Uraian Tugaa Jabatan Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan, Penyusunan dan Pengarsipan Naskah Pidato Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Untuk membentuk/menyusun naskah
pidato Bupati dan Wakil Bupati yang baik dan
berkualitas, serta demi terwujudnya efektivitas
dan efisiensi dalam penyusunannya, perlu
didukung dengan kelancaran dan tertibnya proses
permohonan, penyusunan dan pengarsipan.
Agar proses tersebut berjalan lancar, perlu
membentuk Standar Operasional Prosedur
Permohonan, Penyusunan dan Pengarsipan
Naskah Pidato Bupati dan Wakil Bupati Hulu
Sungai Utara pada Bagian Tata Usaha Pimpinan
dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu
Sungai Utara.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang SOP Penyusunan dan Pengarsipan Naskah Pidato Bupati dan Wabup HSU. Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta
kerangka prosedur Standar Operasional Prosedur tercantum dalam lampiran I dan Diagram alur SOP dalam Lampiran II Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
