Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, pengelolaan arsip dinamis wajib dilakukan oleh pencipta arsip;
Bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis oleh Perangkat Daerah selaku pencipta dan pengolah arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan arsip dinamis;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Dinamis.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Arsip Dinamis, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Ruang Lingkup;
Pengelolaan Arsip Dinamis;
Pengelolaan Arsip Vital;
Penyusutan Arsip;
Sumber Daya Kearsipan;
Pemberian Penghargaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 33 Tahun 2020
KALENDER PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERIT A DAERA H KABUPATE N TAKALAR TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KALENDER PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah, perlu menyusun kalender perencanaan,
penganggaran, pengendalian dan evaluas i
pembangunan daerah serta pengeloiaan data dan
informasi pembangunan daerah Tahu n 202 1 yang
penyusunanny a dilakuka n melalui koordinasi dengan
seluruh Perangkat Daerah se-Kabupaten Takalar ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huru f a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kalender perencanaan, penganggaran,
pengendalian dan evaluas i pembangunan daerah serta
pengeloiaan data dan informasi pembangunan daerah
Tahu n 2021 .
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahu n 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 2004
Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahu n 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangk a Panjang Nasional
Tahu n 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu n 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu n 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kal i diubah terakhi r
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahu n 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahu n 201 5 Nomor 58,
Tambaha n Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahu n 2014 tentang
Administras i Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Tahu n 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahu n 2019 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahu n 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahu n 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangk a Menengah Nasional
Tahu n 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu n 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahu n
2017 tentang Tat a Car a Perencanaan, Pengendalian
d an Evaluas i Pembangunan Daerah, Tat a Car a
Evaluas i Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangk a Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangk a Menengah Daerah,
serta Tat a Car a Perubahan Rencana Pembangunan
Jangk a Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangk a Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 70 Tahu n
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takala r Nomor 1 Tahu n
2018 tentang Rencana Pembangunan Jangk a
Menengah Daerah Tahu n 2017-2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Takala r Tahu n 2018 Nomor 1
B A B 1
KETENTUA N UMU MB A B I I
MAKSU D DAN TUJUA NB A B III
KALENDE R KEGIATA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2020.
PERATURA N BUPAT I TAKALA R
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTAN G
KALENDE R PERENCANAAN , PENGANGGARAN , PENGENDALIA N DAN
EVALUAS I PEMBANGUNAN DAERA H SERT A PENGELOLAA N DATA DAN
INFORMASI PEMBANGUNA N DAERA H TAHUN 202 1
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BAGIAN HUKUM KAB. LOMBOK BARAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021
ABSTRAK:
sesuai ketentuan Pasal 140 ayat (3), Pasal 142 ayat
(1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang · Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah penyempumaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai saran dan rekomendasi serta berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dan diterapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Maksud ditetapkannya Renja Perangkat Daerah adalah acuan bagi Perangka
Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
Tujuan ditetapkannya Renja Perangkat Daerah adalah :
a. terpeliharanya konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategit jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahun pembangunan daerah;
b. terarahnya proses penyusunan RKA Perangkat Daerah;
c. terwujudnya pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
d. terciptanya penyelenggaraan administrasi pembangunan sesuai deng peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya mewujudk tata kelola pemerintahan yang baik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2020.
-
-
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang - Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mensyaratkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah
Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
climaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negera
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang
-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020
tentang Penyusunan Ren
cana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 590 ) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabu paten Kolaka (Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3
Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019
Nomor 3);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
BAB III
PEMETAAN DAN PEMUTAHIRAN NOMENKLATUR
PROGRAM KEGIATAN
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Bagian Hukum Pemda Dompu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah yang sistematis, terencana dan akuntabel, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 dan sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Dompu Tahun 2016-2021 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Dompu. Dalam rangka menyusun RAPBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2021:
a. Pemerintah Kabupaten Dompu menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan DPRD;
b. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu menggunakan RKPD Tahun 2021
dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.
-
-
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 33 Tahun 2020
Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2020/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 40 Tahun 2020; Perda Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 termasuk didalamnya mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Tahun 2020/ No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2021 dan sesuai dengan amanat Pasal 26 ayat (2) UU No 25 Tahun 2004. Dalam RKPD Tahun 2021 agar mengimplementasikan PP No 12 Tahun 2019.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini diatur tentang : UU No 13 tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 39 tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 6 tahun 2008; PP No 7 Tahun 2008; PP No 8 tahun 2008; PP No 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;PP No 2 tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 79Tahun 2019; Perpres No 18 tahun 2020; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 86 tahun 2017; Permendagri No 70 tahun 2018; Permendagri No 90 tahun 2019; Permendagri No 40 Tahun 2020; Perda Prov jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov jateng No 5 tahun 2019; Pergub Jateng No 19 Tahun 2021; Perda Kab Jepara No 2 tahun 2007; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2011; Perda Kab Jepara No 15 tahun 2017; Perda Kab Jepara No 14 tahun 2016; Perda Kab Jepara No 2 tahun 2018; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : RKPD Kabupaten Jepara Tahun 2021 yang merupakan dokumen rencana pembangunan daerah tahunan untuk periode Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.40 Tahun 2006, PP No.8 tahun 2008, Permendagri No.31 Tahun 2019, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda Kalbar No.2 Tahun 2019, Perda No.3 tahun 2016, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 6 ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 33 Tahun 2020
RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN-KAWASAN AGROWISATA NGLINGGO TRITIS
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2020/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Agrowisata Nglinggo-Tritis
ABSTRAK:
bahwa pertumbuhan wilayah dan kebutuhan pembangunan memerlukan perencanaan yang
terarah serta dalam rangka pengendalian pembangunan khususnya kawasan Nglinggo-Tritis
memerlukan strategi pengelolaan sebagai sarana untuk bisa menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas, dan meningkatkan ekonomi melalui sektor agrowisata serta
menjalankan fungsi pengarahan dan fungsi kontrol agar pembangunan tertata, terarah dan
terkonsep, sehingga dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
bahwa salah satu upaya pengendalian pembangunan di Kawasan Agrowisata NglinggoTritis melalui perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang merupakan suatu panduan
rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat
rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana
investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012.
Ketentuan Umum; Program Bangunan Dan Lingkungan; Rencana Umum Dan Panduan Rancangan; Rencana Investasi; Ketentuan Pengendalian Rencana; Pedoman Pengendalian Pelaksanaan; Pembinaan Pelaksanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
30 hlm, Lampiran: 20 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
