Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara, perlu mengatur Uraian Tugas Jabatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabatandan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 69 Tahun 2017
STANDARISASI - BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN - HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2017/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk menghitung dan menetapkan kebutuhan Standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017; bahwa pada lampiran Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan beban kerja dan kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Perda Kab Banyumas No 6 tahun 2009; Perbup Banyumas No 49 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang mengubah . Kolom INDEK 4.00.00 sampai dengan nomor indek turunannya dan Kolom INDEK 7.01.01.04 sampai dengan nomor indek turunannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2017.
34 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Biaya Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan penetapan dalam satuan biaya pada perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
b. bahwa satuan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a didasarkan atas asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan riil dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016
SATUAN BIAYA PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2017.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan batas Desa Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu
UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 43 tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2017
dinas pertanian dan perikanan - uraian tugas jabatan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD. 2017/No. 68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabatan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 67 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Kabupaten Cilacap Tahun 2017 No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran administrasi penyelenggaraan pemerintahan di Kab Cilacap dan dengan Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemda, maka telah ditetapkan Perbup Cilacap No 74 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemkab Cilacap; bahwa dengan ditetapkannya Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Cilacap, maka Perbup Cilacap No 74 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkab Cilacap dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 37 Tahun 1999; UU no 24 Tahun 2000; UU No 11 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 66 Tahun 1951; PP No 43 Tahun 1958; PP No 50 Tahun 2007; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas-asas tata naskah dinas dan tata persuratan dinas, naskah dinas, pendelegasian wewenang dan pemberian mandat penandatanganan naskah dinas, penggunaan dan kewenangan atas nama, untuk beliau, pelaksana tugas, pelaksana harian dan penjabat, paraf, penulisan nama dan penggunaan tinta untuk naskah dinas, stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas, papan nama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 74 Tahun 2010 dicabut.
33 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 67 Tahun 2017
dinas pariwisata dan kebudayaan - uraian tugas jabatan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD. 2017/No. 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 78 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabatan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 66 Tahun 2017
dinas kearsipan dan perpustakaan - uraian tugas jabatan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD. 2017/No. 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 77 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabatan dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat