PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2013/NO.38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing
pendidikan di Kabupaten Sinjai diperlukan pengembangan
dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan
secara komprehensif;
b. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi,
profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia
dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal,
perlu dilakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan
kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengembangan dan Pembinaan
Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
BUPATI SINJAI
-2-
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4536);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembangunan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Pendidik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan;
BUPATI SINJAI
-3-
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Jabatan Fungsional Pendidik Dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12
Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi
Pegawas Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala
Sekolah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Pendidik;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun
2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Pendidik Dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun
2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pendidik;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun
2010 tentang Program Induksi Bagi Pendidik Pemula;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun
2012 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 41);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN
PROFESIONAL PENDIDIK
BAB III
PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA
BAB IV
PENILAIAN KINERJA GURU
BAB V
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
BAB VI
SUMBER DAYA PENDIDIKAN
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2013.
NOMOR 38 TAHUN 2013
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gorontalo diperlukan Pengetahuan, Kesadaran, Kemauan dan Kemampuan Masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 19 Tahun 2003; Edaran Bupati No. 01 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kawasan tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang asas, tujuan dan prinsip, hak dan kewajiban, kawasan tanpa rokok, penandaan, tempat atau ruang merokok, larangan-larangan, sanksi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, peran masyarakat dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Perusahan Daerah Air Minum Wai Tipayo Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perusahaan Daerah Air Minum, dibentuk oleh
Pemerintah Daerah didukung dengan Organ dan
Kepegawaian
UU No 5 Tahun 1962; UU No 28 Tahun 1999; UU No 13 Tahun 2003; UU No 7 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004
dalam Perbup ini diatur mengenai kepegawaian di dalam PDAM Wi Tipalayo Kabupaten Polewali Mandar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2013/No.38 Seri E Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stander Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri; bahwa dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang kesenian, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalaln Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri DalaJn Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Rencana Pencapaian SPM
Bab IV Pembiayaan SPM
Bab V Pengorganisasian SPM
Bab VI Pelaporan SPM
Bab VII ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2013.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 38 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Pontianak Melalui Mekanisme Penjualan/Pelelangan Terbatas
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah berupa kendaraan dinas operasional sebagai tindak lanjut dari proses penghapusan, perlu adanya pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kabupaten Pontianak melalui mekanisme penjualan/pelelangan terbatas
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.17 Tahun 2003, Uu No.1 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.46 Tahun 1971, PP No.24 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.6 Tahun 2006, Perpres No.6 Tahun 2006, Perpres No.70 Tahun 2012, Permendagri No.17 Tahun 2007, Perda No.1 Tahun 2003, Perda No.17 Tahun 2008, Perda No.1 Tahun 2010, Perbup No.30 tahun 2012;
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Depok No. 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Ngeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok
PERWALI Kota Depok No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil /Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil /Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Depok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
