Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013; Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2018 diubah.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 26 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD Kota Manado Tahun 2018 Nomor 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2017 Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Manado
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus diselenggarakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya serta dipenuhi persyaratan administratif;
b. bahwa Pasal 34 Peraturan Walikota Manado No. 45 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diubah guna menyesuaikan dan mengikuti perkembangan dan keadaan Kota Manado saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado tentang Perubahan atas Pasal 34 Peraturan Walikota Manado No. 45 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
1. UU No. 29 Tahun 1959;
2. UU No. 28 Tahun 2002;
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
4. UU No. 2 Tahun 2017;
5. PP No. 36 Tahun 2005;
6. PP No. 18 Tahun 206;
7. PermenPU No. 25/PRT/M/2007;
8. PermenPU No. 26/PRT/M/2007;
9. PermenPUPR No. 05/PRT/M/2016;
10. Perda Kota Manado No. 1 Tahun 2014;
11. Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2016.
Peraturan ini menambahkan ketentuan terkait dengan persyaratan administratif permohonan IMB pada penyelenggaraan bangunan gedung kota manado
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.
2 pasal (5 Halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan
dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
bahwa untuk mendukung dan menguatkan terwujudnya
tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dan mewujudkan infrastruktur pembangunan
yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, perlu
menetapkan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Semarang Tahun
2020-2024 sebagai arah pembangunan yang
berkesinambungan di bidang air minum dan penyehatan
lingkungan; bahwa berdasarkan basil evaluasi oleh Provinsi Jawa
Tengah, perlu menmjau kembali Peraturan Bupati
Semarang Nomor 79. Tahun 2016 tentang Rencana Aksi
Daerah Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah
Penyelenggaraan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 19/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 27 /PRT/M/2016; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Semarang
Bab III Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Linkungan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024
Bab IV Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2024
Bab V Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
129 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 26 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melakasanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2022; Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Gianyar Tahun 2022;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
2. Maksud dan tujuan
3. Sistematika
4. Pelaksanaan RKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Isi 8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 26 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak Di Kota Tegal Tercatat Kelahirannya
ABSTRAK:
bahwa sampai saat ini masih banyak anak di Kota Tegal yang
identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga
dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak,
silsilah dan kewarganegaraannya; bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 Semua Anak
Indonesia Tercatat Kelahirannya, telah diamanatkan untuk
menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas
penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh
Pemerintah Kota Tegal; bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
perlu disusun dalam suatu rencana strategis yang dapat
menjadi acuan bersama bagi lembaga pemerintah di Kota
Tegal dalam melaksanakan pencatatan kelahiran; bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak di Kota
Tegal Tercatat Kelahirannya;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah KotaDaerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, rencana strategis, pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2010.
14 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 26 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016, dipandang perlu menetapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang didalamnya terdapat tujuan sasaran dan Fungsi RKPD,
Landasan Hukum, Visi dan Misi, Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dan Rencana Program dan Dana Indikatif serta Kaidah Pelaksanaan, mempunyai arti yang khusus dan strategis memuat apa yang hendak dicapai dalam satu tahun kedepan.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.20 Tahun 2004; PP No.21 Tahun 2004; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.49 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; PP No.7 Tahun 2013; Perda No.4 Tahun 2006; Perda No.3 Tahun 2011; Permendagri No.54 Tahun 2010.
Peraturan ini mengatur tentang program pembangunan daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2015.
5 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, BD Kota Pasuruan Tahun 2019 No 26
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan No 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemda Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan perkembangan keadaan tahun 2019 yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka
ekonomi dan pembangunan daerah maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 1);
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang · Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Serita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 29) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
