Permenhub No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
Permenhub No. 30 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
Mencabut :
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu
pelayanan dasar kepada masyarakat secara rnerata dj
bidang penanaman modal wajib dilaksanakan sesuai
dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman
Modal yang telah di tetapkan Pemerintah Kabupaten
Rembang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di
maksud dalam huruJ a perlu menetapkan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal di Kabupaten Rembang dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 53 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koorctinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penananaman Modal Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Bupati Rembang Nomor 70 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab penyelenggara SPM, pelaksanaan dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 33 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket
ABSTRAK:
untuk mengendalikan pendirian toko modern
berbentuk minimarket, perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap ketentuan Peraturan Wali Kota tentang Penataan
dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perwali No.52 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun
2014
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2018.
Mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun
2014
10 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Tentang Pelayanan Publik
ABSTRAK:
bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya; bahwa dengan ditetapkannya PermenPANRB No 3 Tahun 2015 tentang road Map pengembangan sistem pelayanan pengaduan publik nasional, maka dipandang perlu meninjau kembali peraturan walikota Semarang No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi unit kerja di lingkungan pemko Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Perwal Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 12 Tahun 2017; PP No 96 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 76 Tahun 2013; Perpres No 87 Tahun2 014; PermenPANRB No Per/05/M.PAN/4/2009; PermenPANRB No 3 Tahun 2015; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 11 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, asas dan prinsip penanganan pengaduan masyarakat, ruang lingkup, bentuk pengaduan masyarakat, kelembagaan, anggaran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2010 dicabut.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 34 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2018
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDA ACEH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dipandang perlu mendelegasikan kewenangan penandatangan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1983; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.138 Tahun 2017; Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh No.11 Tahun 2016; Peraturan Walikota Banda Aceh No.56 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendelegasian Kewenangan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 34 Tahun 2020
Perubahan Atas Peratuan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD 2020/ No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa guna menjamin kelancaran pelaJcsanaan pelayanan
perizinan secara elektronik serta untuk memberikan akses
yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh
pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah,
cepat, tepat, efisien, transparan, dan akuntabel, dipandang
perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25
Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.26/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/7/2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/
PP.210/7/2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.95/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/11/2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 19A, Pasal
19B, Pasal 19C, Pasal 19D, Pasal 19E, dan Pasal 19F.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2019 diubah.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 34, BN 2018/No. 376; http://jdih.kemendag.go.id/ : 8 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perdagangan Kepada Adminstrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 34 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomer 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PELAYANAN MENGANTAR DAN MENJEMPUT PASIEN DAN JENAZAH
ABSTRAK:
a. bahwa untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan transportasi dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pelayanan mengantar dan menjemput pasien dan jenazah sesuai dengan visi .
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021tentang Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien dan Jenazah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,eraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021.
Pasal I Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah
Pasal 5 enis Pelayanan Mengantar dan Menjemput Pasien
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2022.
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
