Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019
UUD 1945 pasal 18 ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.25 Tahun 2004; UU NO.25 Tahun 2004; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; PP NO.8 Tahun 2008; PERMENDAGRI NO.86 Tahun 2017
Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. RKPD Tahun 2019 dijadikan sebagai:
a. pedoman perumusan penyempumaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019; dan
b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2019.
RKPD Tahun 2019 memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. prioritas pembangunan Daerah; dan /
c. rencana keija dan pendanaan untuk batas waktu 1 (satu) tahun.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2018
PENGELOLAAN BARANG PROGRAM JEMBATAN UDARA SUBSIDI ANGKUTAN UDARA PERINTIS KARGO
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Barang Program Jembatan Udara Subsidi Angkutan Udara Perintis Kargo
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan
kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang
dari dan ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan
serta untuk mendukung penurunan disparitas harga
barang di daerah terpencil perlu diselenggarakan
program jembatan udara yaitu subsidi angkutan udara
perintis kargo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Barang Program
Jembatan Udara Subsidi Angkutan Udara Perintis
Kargo;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015
Kementerian Perhubungan (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang
penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok
dan barang penting (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45
Tahun 2017 tentang Perubahan Kesepuluh atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 817)
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun
2013 tentang Peraturan Kebandarudaraan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1046).
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 79 Tahun
2017 tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan
Angkutan Udara Perintis dan Subsidi Angkutan Udara
Kargo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1213).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
JENIS BARANG
BAB III
PENGELOLAAN BARANG KIRIMAN
BAB IV
TARIF PENGELOLAAN
BAB IV
PENGAWASAN DAN EVALUASI
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
Permenkes No. 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan Fellowship Mencabut Permenkes 13 Tahun 2018 sepanjang mengatur mengenai dokter spesialis dan dokter gigi spesialis
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IRAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/ No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SAMOSIR
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perikanan perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan , Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur. Oleh karena itu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perda No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perbup No. 58 Tahun 2017.
PErbup ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian Kabupaten Samosir dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan wilayah kerja, kedudukan dan organisasi, tugas pokok dan fungsi, tata kerja, dan kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2018.
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Kepala UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati.
UPTD yang sudah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat enam (6) bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan di Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2010 Nomor 7 Seri F Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini terdiri atas 14 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
ABSTRAK:
Keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang
mempunyai kedudukan dan peran penting bagi
kehidupan manusia, serta perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman
hayati yang lestari, selaras, serasi dan seimbang adalah
upaya memberikan lingkungan yang baik dan sehat bagi
kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan
keanekaragaman hayati dari kepunahan, perlu didukung
dan dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan
perundang-undangan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29
Tahun 2009, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-11/2003.
Peraturan ini mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. Terdiri atas 17 Bab dan 37 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
21 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Rsud Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) adalah
bentuk sosial untuk pelayanan kesehatan, alat kesehatan,
bahan habis pakai dan bantuan uang saku untuk petugas
pendampimg bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang
tidak termasuk Kuota Kepersertaan BPJS Kesehatan, dalam
rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi
masyarakat miskin;
b. Bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 46 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Program Jaminan
Kesehatan Daerah di RSUD Mas Amsyar Kasongan Tahun 2014
sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan Rumah
Sakit saat ini sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;
c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b
diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013;Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2017
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
KEBIJAKAN OPERASIONAL;
BAB III
KEPESERTAAN;
BAB IV
TEMPAT DAN PROSEDUR PELAYANAN;
BAB V
TEMPAT DAN PROSEDUR PELAYANAN;
BAB VI
BESARAN TARIF PELAYANAN;
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Katingan
Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petun uk Teknis Pengelolaan Dana Program
Jaminan Kesehatan Daerah di RSUD Mas Amsyar Kasongan (Berita Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 315) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.
6 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Fasilitasi Pemberian Bantuan Transportasi Bagi Lebe/Modin Non Pegawai Negeri Sipil Se Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa Lebe/Modin Non PNS sangat penting peranannya dalam kegiatan sosial di masyarakat serta kehidupan beragama dalam melayani umat manuasia dari lahir sampai meninggal dunia dan dalam rangka memberikan bantuan dan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya membantu mengurusi masyarakat perlu diberikan bantuan transportasi oleh Pemerintah Kota Pekalongan sehingga perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Fasilitasi Pemberian Bantuan Transportasi bagi Lebe/Modin Non PNS se Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Klasifikasi Pemberian Bantuan Transportasi bagi Lebe/Modin Non PNS, Pembiayaan dan Pertanggungjawaban dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan
ABSTRAK:
a. bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban pemerintahan daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai dan arti penting dan strategis, meliputi penyajian informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam kerangka sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memiliki produk hukum daerah sebagai pedoman dan kepastian hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 8 Tahun 1997, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 30 Tahun 2014, PP Nomor 87 Tahun 1999, PP Nomor 28 Tahun 2012, PP Nomor 82 Tahun 2012, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 54 Tahun 2017, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003, Perda Kabupaten dan Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum, maksud, tujuan, asas dan ruang lingkup, kewajiban dan wewenang, penyelenggaraan kearsipan, sistem informasi kearsipan daerah dan jaringan informasi kearsipan daerah, sumber daya manusia, kerjasama, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan, ketentuan larangan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
34 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2018
Dalam rangka mendukung pengembangan potensi
wisata dipandang perlu pengaturan tentang Desa Wisata. Pengaturan Desa Wisata sebagaimana dimaksud untuk mengangkat dan melindungi nilainilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi
ekonomi dan karakteristik daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 50 Tahun 2011; PP No. 43 Tahun 2014.
Dalam Peraturan ini diatur tentang maksud, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan Desa Wisata; pencanangan dan penetapan Desa Wisata; pembangunan Desa Wisata; pengelola Desa Wisata; dan pengembangan daya tarik Desa Wisata. Selain itu, diatur pula mengenai usaha pariwisata pada Desa Wisata; kewajiban pemerintah daerah; duta wisata pada Desa Wisata; peran serta masyarakat; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; serta ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2018.
17 hlm. (Penjelasan 3 hlm)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
