PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.850 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 2002
• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu
BUMN Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 64 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
APBN BUMN Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997
  2. KEPPRES No. 8 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995
  3. KEPPRES No. 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  4. KEPPRES No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 1998
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1995 tentang Tim Evaluasi Pengadaan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 14 Tahun 1997
• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak
Mengubah
  1. KEPPRES No. 86 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak
  2. KEPPRES No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1996
• Berlaku mulai 28 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 20 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 Tentang Pembuatan Mobil, Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1994
• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu
Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994
Mengubah
  1. KEPPRES No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 1994
• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pengadaan Barang/Jasa
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 1994
• Berlaku mulai 30 tahun yang lalu
BUMN Pengadaan Barang/Jasa
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan