Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 354 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1950

Menjalankan Hak Memilih Dan Hak Menolak Kebangsaan Indonesia Bagi Orang Yang Menjelang Waktu Penyerahan Kedaulatan Kaulanegara Kerajaan Belanda

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

PP No 1 th 1950.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Peraturan Untuk Memberi Ketentuan Tentang Kewargaan Negara Seseorang

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

PP No.5 Tahun 1947.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 142 Tahun 2024

• Berlaku mulai 18 hari yang lalu

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Kewarganegaraan dan Imigrasi Ketatanegaraan, Kenegaraan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perpres Nomor 142 Tahun 2024.pdf

Kementerian Koordinator - Hukum - Hak Asasi Manusia - Imigrasi - Pemasyarakatan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 142, LN 2024 (338) : 18 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
Dasar Hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 139 Tahun 2024; dan Perpres Nomor 140 Tahun 2024.
Peraturan Presiden ini mengatur mengenai Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2024.
Lampiran file: 18 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Download file:

Perpres Nomor 130 Tahun 2024.pdf

Penguatan - Tata Kelola - penempatan - Pelindungan - Pekerja Migran Indonesia

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 130, LN 2024 (237) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ABSTRAK:

Penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia sebagai salah satu upaya negara untuk menjamin hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan serta dalam rangka optimalisasi penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, perlu melakukan penguatan terhadap tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Peraturan ini mengatur mengenai Penguatan tata kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Penguatan tata kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara terencana, sistematis, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 59 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5, lampiran hlm 6 sd 59)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2024

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Bebas Visa Kunjungan

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Pertahanan dan Keamanan, Militer Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

Download file:

Perpres Nomor 95 Tahun 2024.pdf

Visa Kunjungan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 95, LN 2024 (187) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bebas Visa Kunjungan

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan keamanan wilayah negara Republik Indonesia serta selektivitas dalam pemberian bebas visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat, perlu menentukan negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu atau pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara yang dapat diberikan bebas visa kunjungan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 6 Tahun 2011; dan PP Nomor 31 Tahun 2013.
Perpres ini mengatur mengenai bebas visa kunjungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Subjek bebas visa kunjungan meliputi: 1) Orang Asing warga negara dari negara tertentu, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu; atau 2) pemegang izin tinggal tertentu dari suatu negara. Tata cara pemeriksaan masuk atau keluar Wilayah Indonesia, prosedur teknis permohonan dan pemberian, dan pengawasan Orang Asing penerima bebas Visa kunjungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 7 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

Perpres Nomor 76 Tahun 2017.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 125 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download file:

Perpres Nomor 125 Tahun 2016.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 70 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dinas Dan Khusus (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The State Of Qatar On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Service And Special Passports)

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Perpres Nomor 70 Tahun 2016.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 67 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Lithuania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas Ltigtagreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Lithuania On The Exemption Of Visa Requirements For Holders Of Diplomatic And Service Passportsltigt

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Perpres Nomor 67 Tahun 2016.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 64 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik El Salvador Tentang Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of El Salvador On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Officialservice Passports)

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

Perpres Nomor 64 Tahun 2016.pdf

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal .