Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 98 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 48 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman Pengaduan Internal

Download file:

Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019.pdf

PELAPORAN PELANGGARAN - PEDOMAN PENANGANAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2019/NO.48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara

ABSTRAK:

bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan; bahwa pelaporan ASN atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya asas pemerintahan negara yang baik; bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggung jawab atas laporan ASN sebagaimana dimaksud dalam huruf b, bahwa agar penanganan pelaporan terhadap pelanggaran dari ASN terhadap tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggarandisiplin dapat dilaksanakan dan ditangani secara tepat, cepat dan bertanggung jawab, perlu disusun Pedoman Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Perbup tentang pedoman Penanganan Pelaporan pelanggaran di Lingkungan Pemda Kab Jepara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; PermenPAn RB No 52 Tahun 2014; Perbup Jepara No 4 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, jenis pelanggaran, hak dan kewajiban pelapor, hak dan kewajiban terlapor, mekanisme pelaporan pelanggaran, struktur dan tugas UP3, pengelolaan pelaporan pelanggaran, monitoring dan evaluasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 45 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

Abstrak

Pengaduan Internal

Download file:

perbup_45_2019.pdf

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN - PEDOMAN PELAKSANAAN - TINDAK PIDANA KORUPSI

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD.2019/NO.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi, perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; bahwa untuk mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8/M.PAN-RB/06/2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur penanganan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan terjadinya perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan pemberian perlindungan terhadap pegawai yang menyampaikan pengaduan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tujuan Dan Prinsip Pelaksanaan Whistleblower System, Mekanisme Pengaduan Whistle Blower, Tata Cara Penanganan Pengaduan Whistle Blower, Hasil Audit Investigatif Atas Laporan/Pengaduan, Hak Dan Penghargaan Whistleblower.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2019.
9 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 32 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Pengaduan Internal

Download file:

PERBUP_Nomor_32_Tahun_201...ayanan_pengaduan.pdf

pengaduan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/NO.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 178 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 12 (dua belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pengelolaan Pengaduan; Pemantauan Dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 59 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah Standar / Pedoman Pengaduan Internal

Download file:

Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2018_ocred.pdf

tata cara pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar

2018

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD.2018/No.59

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

ABSTRAK:

bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 telah diatur mengenai tata cara peiaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
Dasar Hukum dari ketentuan ini yaitu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dst;
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018.
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018

Abstrak

Standar/Pedoman Pengaduan Internal

Download file:

PERBUP NO.1 2018.pdf

APARAT PENGAWASAN INTERN - KEBIJAKAN PENGAWASAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa dengan teJah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan .Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, maka agar pelaksanaan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Orobogan ch-pat bcrlangaung GeCClrU terarah, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebsgaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapJcan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengllwasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintab Kabupaten Grobogan Tahun 2018;
Undang-Undang NomoT 13 Tahun 1950; Undang-UndaDg Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undnng-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Penltu:ran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016; Peramran Daerah Kabupaten Grohogan Nomor 15 Tahun 2016; 0. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika kebijakan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
26 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 91 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

Abstrak

Pengaduan Internal

Download file:

perbup muratara no 91 tahun 2017.pdf

PENYELENGGARAAN - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 91, BD.2017/No.91

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

ABSTRAK:

Berdasarkkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian Intern Pemerintah ,perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan pemerintah kabuapten Musi rawas Utara
Dasar hukum dalam peraturan ini : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 1 Tahun 2004;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 60 Tahun 2008;Perbup No 3 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan di lingungan pemerintah kabupaten musi rawas utara,ketentuan umum,Penyelenggaran spip,Penguatan efektivitas penyelengaraan spip,ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
6 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 72 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

Abstrak

Standar/Pedoman Pengaduan Internal

Download file:

perbup 72.pdf

KEBIJAKAN PENGAWASAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2017/No.72

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, terpadu dan untuk mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, pelaksanaan, kegiatan dan pertanggungjawaban serta pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
19 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 64 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

Abstrak

Pengaduan Internal

Download file:

17pbkabtegal064.pdf

PENGADUAN - PENGELOLAAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2017/NO.64

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System] Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pengaduan Whistleblowing System di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, penyampaian dan pengelolaan pengaduan, tindak lanjut pengaduan, perlindungan whistleblower, monitoring dan pelaporan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 63 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Temanggung

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi Pengaduan Internal

Download file:

PERBUP_NO_63_TAHUN_2017.pdf

uraian tugas

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2017/No.63

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Temanggung

ABSTRAK:

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, maka perlu menetapkan uraian tugas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Inspektorat Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 24 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Inspektorat yang digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 50 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Abstrak

Standar / Pedoman Pengaduan Internal

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Klaten No. 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten

Mengubah

Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Download file:

Perbup-No-50-Tahun-2017.pdf

PEDOMAN - PENGELOLAAN DAN PENANGANAN - PENGADUAN MASYARAKAT

2017

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD.2017/No.50

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten terdapat pembentukan Perangkat Daerah baru yang mengakibatkan peralihan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat sehingga perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
6 hal

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT