Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 59 Tahun 2018

Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Karanganyar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Karanganyar

Tanggal Penetapan

13 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

13 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

13 Agustus 2018

Sumber

BD.2018/No.59

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DAN DAERAH - STANDAR / PEDOMAN - PENGADUAN INTERNAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Bidang

Halaman ini telah diakses 40 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2018_ocred.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tata cara pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran (whistleblowing) di lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 59, BD.2018/No.59
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pengelolaan Dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:	bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 telah diatur mengenai tata cara peiaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, perlu melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar; Dasar Hukum dari ketentuan ini yaitu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dst; Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2018. 8 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521