Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD No 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum pada PDAM kab. Situbondo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo yang sehat dan mampu memberikan peningkatan pelayanan penyediaan air bersih, dipandang perlu menetapkan perhitungan tarif pemakaian air minum yang sesuai dengan keadaan saat ini;
b. bahwa Tarif Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 26 Tahun 2008 dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tarif Pemakaian Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 9 Tahun 1999; 2. UU Nomor 7 Tahun 2004; 3. UU Nomor 10 Tahun 2004; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; 5. PP Nomor 16 Tahun 2005; 6. PP Nomor 58 Tahun 2005; 7. PP Nomor 43 Tahun 2008; 8. Permendagri Nomor 23 Tahun 2006; 9. Kepber Mendagri dan Menteri PU Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/ 1984; 10. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 1991.
Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo secara progresif sesuai dengan Golongan Pelanggan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2012.
3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 44 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa sebagai realisasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin maka
perlu untuk mengatur dan menyusun tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Tugas Pokok dan Fungsi;Tata Kerja;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2012.
18 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 44 Tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan April Sampai Dengan Juni 2012
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya setelah dikurangi insentif pemungutan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota; bahwa untuk bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a diatur lebih lanjut dan ditetapkan sebagai bagian Pemerintah Provinsi dan bagian masing-masing Pemerintah Kabupaten / Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan April sampai dengan Juni 2012;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/019/KUM/2012
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan April Sampai Dengan Juni 2012 Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Yang Di Bagi; Pola Pembagian, Tata Cara Penyaluran Dan Penatausahaannya; Penggunaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2012.
9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya tertib administrasi dan fisik barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu disusun suatu pedoman mengenai sistem dan prosedur perencanaan kebutuhan, pengangguran dan pengadaan barang/ jasa agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 72 Tahun 1957, UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1983, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No. 7 Tahun 2006, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Kepmendagri No. 49 Tahun 2001, Kepmendagri No. 12 Tahun 2003, Perda Kab Sintang No. 8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan Barang/ Jasa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 44 Tahun 2012
HASIL PRODUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH - KEWAJIBAN PENYEDIAAN OUTLET
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2012/No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewajiban Penyediaan Outlet Hasil Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern, serta dalam rangka meningkatkan pemasaran hasil
produksi Usaha Mikro, Menengah dan Kecil (UMKM) perlu
memberikan fasilitasi bagi UMKM Kabupaten Temanggung
memasarkan produknya di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di
Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban
Penyediaan Outlet Hasil Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
di Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M.DAG/PER/12/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kemitraan, pembinaan dan pengawasan, larangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2012.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2012 No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan permasalahan hukum bagi pegawai / pejabat / kepala desa / perangkat desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora serta untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat di bidang hukum, perlu diselenggarakan Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor Hukum Acara Perdata (Herziene Indonesische Reglement / H.I.R, Staatsblad 1848 :16); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum
Bab IV Bantuan Hukum Litigasi
Bab V Bantuan Hukum Non Litigasi
Bab VI Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
