Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG TABUNGAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 24 Tahun 2020
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN LUBUK DURIAN KELAS A PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN
LUBUK DURIAN KELAS A PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 22 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi,Tugas Pokok dan Fungsi,Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B,perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Lubuk Durian;
b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Lubuk Durian telah memperoleh rekomendasi berdasarkan surat Gubernur Bengkulu Nomor 061/1098/B.5/ 2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara,maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
1. UU No. 4 Drt Tahun 1956
2. UU No. 31 Tahun 2004
3. UU No. 12 Tahun 2011
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 23 Tahun 1976
6. PP No. 18 Tahun 2016
7. Perpres No. 87 Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 49/PERMEN-KP/2014
9. Permendagri No. 80 Tahun 2015
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/PERMEN-KP/2016
11. Permendagri No. 12 Tahun 2017
12. Perda Kab. Bengkulu Utara No. 14 Tahun 2016
13. Perbup Bengkulu Utara No. 60 Tahun 2016
Pasal 4 :
(1) Susunan Organisasi UPTD BBI terdiri dari :
a. Kepala UPTD;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
d. Pelaksana Urusan.
(2) Eselonering untuk masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a;
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural eselon IV.b.
(3) Struktur Organisasi UPTD BBI Lubuk Durian sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
Mencabut :
1. Perbup Bengkulu Utara No. 237 Tahun 2007
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 24 Tahun 2015
PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Pendelegasiaan Sebagaian Wewenang Bupati dan Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Bupati Ogan Komering Ulu Timur Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
TENTANG - PERUBAHAN - PERBUP OKU TIMUR NO. 3 TAHUN 2005 - TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI DAN PEMBERIAN KUASA - UNTUK ATAS NAMA BUPATI OKU TIMUR - MENANDATANGANI - NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMKAB KAB OKU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2015/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Perbup OKU Timur No. 3 Tahun 2005 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati dan Pemberian Kuasa untuk Atas Nama Bupati OKU Timur Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemkab Kab OKU Timur
ABSTRAK:
Dahwa untuk meningkatkan pelayanan, kelancaran dan tertibnya tata usaha kepegawaian,
maka Bupati Ogan Komering Ulu Timur memandang perlu membuat perubahan
peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang
pendelegasian sebahagian wewenangnya dan memberikan kuasa untuk menandatangani
Naskah Dinas bidang Kepegawaian
Dasar hukum dalam peraturan ini ana=tara lain : UU nO 37 Tahun 2003;UU no 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 ;PP No 99 Tahun 2000;Perda No 37 Tahun 2007;Perda No 38 Tahun 2007;Perda No 12 Tahun 2012;
Materi pokok dalam peraturan ini antara lain : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 3
TAHUN 2005 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAHAGIAN WEWENANG BUPATI DAN PEMBERIAN KUASA UNTUK ATAS NAMA BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR MENANDATANGANI
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Kepegawaian, Aparatur NegaraPertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Dicabut dengan
PP No. 57 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan-Kemahalan Dan Tunjangan-Keluarga Kepada Penerima Pensiun Atau Tunjangan
Mengubah
PP No. 9 Tahun 1950 tentang Pemberian Pangkat Militer Tituler Kepada Hakim Yang Bukan Perwira. Jaksa Serta Panitera Pada Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Anak Usia Dini Dan Sekolah Dasar Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 24 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipl Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Sehubungan dengan kondisi bencana nasional non-alam penyebaran Corona Virus Diseases-19 (Covid- 19) yang mengakibatkan refocusing anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Untuk itu perlu mentapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; KEPPRES No. 12 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2008; PERMENPANRB No. 34 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2012; PERMENPANRB No. 30 Tahun 2013; PERMENPANRB No. 41 Tahun 2018; KEPMENDAGRI No. 061-5449 Tahun 2019; PERDA No. 10 Tahun 2016.
Pada peraturan ini diatur mengenai berubahan pada ketentuan umum, pemberian TPP, penilaian kinerja, pemberian honorarium,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipl Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
11 hlm, Lampiran : 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 24 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
