Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Melampaui Tahun Anggaran
ABSTRAK:
bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai
peran penting dalam mendukung peningkatan
pembangunan dan perekonomian Kabupaten Semarang;
bahwa dalam hal pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir
tahun anggaran berkenaan namun memiliki manfaat yang
tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, Pejabat
Penandatangan Kontrak dengan pertimbangan dan
analisanya dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia
Barang/Jasa Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan
yang melampaui Tahun Anggaran; bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian
hukum berkaitan dengan tata cara penyelesaian pekerjaan
dan penganggaran belanja pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang melampaui tahun anggaran, perlu
mengatur Tata Cara Penyelesaian Pekerjaan dan
Pelaksanaan Belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang Melampaui Tahun Anggaran; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, disebutkan bahwa tata cara
penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui
Tahun Anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah yang Melampaui Tahun Anggaran;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pemberian Kesempatan Penyelesaian Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran
Bab III Perubahan Kontrak
Bab IV Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan
Bab V Denda dan Pemutusan Kontrak
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 101 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan barang dan jasa BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa; Pengadaan Secara Elektronik; Pembayaran; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
7 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 91 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa guna mewujudkan ketersediaan barang dan/atau
jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan
proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan
dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran
pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah, perlu
mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai
pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum
Daerah yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak
terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain
pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah,
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa Peraturan Bupati kebumen Nomor 100 Tahun
2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen sudah
tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen. Pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari pendapatan BLUD yang terdiri dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen dicabut.
12 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 88
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang profesional, penuh integritas, dan senantiasa menjaga citra, martabat, dan kehormatan institusi dengan mengedepankan etika pengadaan untuk mencapai hasil pengadaan barang dan jasa yang mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan, pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Muna wajib menerapkan etika pengadaan barang dan jasa yang merupakan sikap aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
b. Bahwa Peraturan Bupati Muna Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muna hanya mengatur Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Personil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muna, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1541);
15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
16. Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna (Serita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 52);
17. Peraturan Bupati Muna Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna (Serita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor 52).
Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pengadaan Barang dan jasa dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan Penyelenggaraa Pengadaan Barang dan Jasa dalam mengevaluasi perilaku Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personel Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Muna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Jumlah Halaman 17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 81 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
menyebutkan bahwa UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota menyusun dan menerapkan kode etik di
lingkungan UKPBJ pemerintah daerah provinsi dan
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan
Bupati/Walikota; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 10 Tahun
2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa,
menyebutkan bahwa UKPBJ memiliki dan menerapkan Kode
Etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan
bagi Sumber Daya Manusia di UKPBJ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Cilacap tentang Kode Etik Kelompok Kerja Pemilihan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Nilai Dasar, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa, Majelis Pertimbangan Kode Etik, Prosedur Penegakan Kode Etik, Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan Terlapor, Sanksi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2022.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 153 Tahun 2018 dicabut.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 79 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah, dibutuhkan penambahan aparatur sipil negara;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan
Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pengadaan aparatur sipil negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 ; PP No. 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara dan ketentuan persyaratan umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
31 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 78, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Penglolaan Barang Milik Negara.
ABSTRAK:
PETUNbahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Bangka Nomor 50A Tahun 2018.
PERBUP ini mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Pejabat Atau Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu meliputi Ketentuan Umum, Penerima Insentif, Besaran Isentif, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 78 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa Kade Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Kode Etik Penyelenggara Barang/ Jasa, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
b. bahwa penyesuaian dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
c. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya layanan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu diatur ketentuan kode etik bagi Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bu pati tentang kode etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/ J asa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 94 Tahun 2001; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2021; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang kode etik dan penegakan kode etik Pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/ J asa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Barat
15 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
