Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2014
Tentang Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa guna penyesuaian harga pasar dan
mengakomodir beberapa Standar Biaya yang belum
tercantum pada Belanja Pegawai dan Belanja
Barang/Jasa, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
43 Tahun 2014 tentang Standarisasi Indeks Belanja
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2015 perlu
diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Standarisasi
Indeks Belanja Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran I Huruf A Belanja Pegawai angka
9.1 Upah Harian; angka 11.4 Bantuan Operasional; Huruf B
Belanja Barang dan Jasa angka 1.1 Alat Tulis Kantor; angka
2.1 Bahan Bangunan dan Bahan Baku Bangunan; angka 2.3
Benih dan Bibit; angka 2.4 Bahan Baku Makanan dan Textile;
angka 5.1 Barang Cetak dan Penggandaan; angka 14.2
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; angka 15.2
Pekerjaan-Pekerjaan Khusus/Tugas Keahlian; Huruf C
Belanja Modal angka 2.1 Alat-alat Mesin (Pertanian); angka
15.2 Tanaman Kehutanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2015.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2014 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2014
PERBUP Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
PERBUP Kab. Bekasi No. 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
PERBUP Kab. Bekasi No. 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
PERBUP Kab. Bekasi No. 4 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3.A Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Nomor 14 Tahun 2023
APBD - Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Minahasa Tahun 2023 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Fasilitas Kepada Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati Beserta Janda Dudanya
ABSTRAK:
a. bahwa mantan Bupati dan mantan Wakil Bupati sangat besar jasa dan pengabdiannya kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Minahasa dan kondisi saat ini mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati berada dalam kondisi sangat terbatas maka perlu mendapatkan perhatian dan penghormatan berupa penghargaan dalam bentuk fasilitas; b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kepala daerah berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Fasilitas kepada Mantan Bupati dan Mantan Wakil Bupati beserta Janda Dudanya.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014.
Pemberian Fasilitas Kepada Mantas Bupati dan Mantan Wakil Bupati Beserta Janda Dudanya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai pada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal
merupakan indikator terwujudnya tata kelola pemerintahan
desa yang baik; bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di
Kabupaten Tegal perlu diselenggarakan transaksi penerimaan
dan pembayaran nontunai dengan batas-batas peran, fungsi,
tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel,
berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya
guna; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan
transaksi penerimaan dan pembayaran nontunai, maka
diperlukan pengaturan tentang pedoman pelaksanaan
transaksi nontunai pada Pemerintah Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi
Nontunai pada Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Penerimaan dan Pembayaran, Transaksi Non Tunai, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2024.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji
dan biaya operasional yang merupakan komponen Belanja
Bupati dan Wakil Bupati; bahwa dalam rangka tertib pengelolaan Belanja Bupati dan
Wakil Bupati perlu mengatur pengelolaan Belanja Bupati dan
Wakil Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun
Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2017 yang meliputi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp770.758.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp963.066.000,00. Anggaran Belanja Tidak Langsung dimaksud, terdiri atas: a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan sebesar Rp170.758.000,00 dan b. Belanja Penunjang Operasional sebesar Rp600.000.000,00. Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp963.066.000,00
dimaksud terdiri atas:
a. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Rp 36.000.000,00
b. Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 216.000.000,00
c. Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rp 250.000.000,00
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Rp 352.216.000,00
e. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Rp 78.850.000,00
f. Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp 30.000.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2017.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2020
pengalokasian - dana - bagi - hasil - pajak - bumi - bangunan - perdesaan - dan - perkotaan - kepada - desa - tahun - anggaran - 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2020/14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kepada Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Huruf d Perbup Tasikmalaya No. 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tasikmalaya No. 26 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP RI No. 39 Tahun 2007; PP RI No. 60 Tahun 2008; PP RI No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 9 TRahun 2019; Perbup Tasikmalaya No. 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Tasikmalaya No. 26 Tahun 2018; Perbup Tasikmalaya No. 157 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Alokasi Dana, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
13 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2009
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan usaha ekonomi masyarakat, perlu didukung dengan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) seeara berkesinambungan agar mampu mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan. menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka kemiskinan; bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemenntah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil; bahwa untuk mendukung pembiayaan usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Daerah perlu menyediakan dana pinjaman bergulir sebagai modal pengembangan usaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pembiayaan, Pengelolaan Dana Pinjaman, Penyaluran Pinjaman, Pengembalian Pinjaman, Penghapusan Pinjaman, Sanksi Administrasi dan Sanksi Hukum, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2009.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1112
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Kabupaten Aceh Tengah
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka transparansi dan akuntabilitas
dalam pemanfaatan dana non kapitasi pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama dalam Kabupaten Aceh
Tengah, maka perlu dilakukan pengaturan
pengelolaan dana dimaksud;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Kabupaten Aceh
Tengah.
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021
; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
900/2280/SJ
Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pengelolaan Dana Non Kapitasi, BAB III Pemanfaatan Dana Non Kapitasi
Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ( Fktp); BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2023.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kendal No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Anggaran 2020 Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020
Mengubah :
Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan
pembangunan di Kabupaten Kendal dengan adanya
peru bahan harga satuan pad a bidang bina marga dan
cipta karya sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor :
600/336/DPUPR tanggal 31 Januari 2020 Perihal
Kegiatan Penyusunan Perubahan Penyusunan Dokumen
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 ten tang
Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaaan
Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020
dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang
sehingga perlu diadakan perubahan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor
72 Tahun 2019 ten tang Analisa Harga Satuan Pekerjaan
Bidang Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Tahun
Anggaran 2020;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Permen PUPR No.21/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 /PRT/ M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Daerah Kabu paten Kendal Nomer 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bu pati Kendal Nomor 72 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Bebera pa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2019 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaaan Umum Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2020 yaitu Lampiran II dan Lampiran III diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2003 No 29 seri D
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan sumber sumber keuangan daerah maka perlu dituangkan dalam Perda.
Dasar Hukum Peaturan Daerah Ini Adalah UU Perbendaharaan Indonesia No. 448 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1968; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 72 Tahun 1957; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 22 Tahun 19999; UU No. 25 Tahun 2999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 ahn 2003; UU No. 46 Tahun 1971; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 204 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 84 Tahun 2001; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 106 Tahun 2000; PP No. 107 Tahun 2000; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; PP RI No. 2 Tahun 2001; PP No. 20 Tahun 2001; PP RI No. 23 Tahun 2003; Keputusan Presiden No 40 Tahun 1974; Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1974; Keputusan Presiden No. 81 Tahun 1982; Keputusan Presiden No. 18 tahun 2000; Keputusan Presdein No. 42 Tahun 2002; Keputusan mendagri dan otonomi Daerah No. 11 Tahun 2001; Keputusan Mendari No. 29 thun 2002; Perda Kab. Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000; Perda kab. Tasikmalaya No. 05 Tahun 2001; Perda Kab. Tasikmalaya No. 12 Tahun 2003.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, ANggaran Pendpatan Dan Belanja Daerah, Kewenangan Keuangan DPRD Bupati Dan Wakil Bupati, Penatausahaa Keuangan Daerah, Investasi, Pinjaman Pemerinta Daerah, Penyusunan Perhitungan APBD< Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan, Tuntuan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, Ketentuan Lain Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2003.
45 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
