PENGARUSUTAMAAN GENDER PEMERINTAH-RENCANA AKSI DAERAH
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2020/No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Permendagri No.15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Permendagri No.67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,
Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan
strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender
menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; Permendagri No.15 Tahun 2008; Perda Kab. Paser No.12 Tahun 2016.
Dalam peraturan kepala daerah ini diatur tentang Rencana Aksi
Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten
Paser Tahun 2016-2021, meliputi:
1. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; 2. Sistematika; dan 3. Pemantauan dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan, sistematika, pengendalian dan evaluasi, dan perubahan RKPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Lamp 112 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 53 Tahun 2020
perubahan atas peraturan bupati nomor 34 tahun 2019 tentang rencana kerja pemerintah daerah kabupaten boalemo tahun 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2020/NO.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perpres No.18 Tahun 2020; Permendagro No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.33 Tahun 2019; Perda Kab Boalemo No.1 Tahun 2012; Perda Kab Boalemo No.4 Tahun 2012; Perda Kab Boalemo No.6 Tahun 2017; Perda Kab Boalemo No.1 Tahun 2020 Perbup Boalemo No.34 Tahun 2019; Perbup Boalemo No.1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020.
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Pambakal dan Perangkat Desa berhak atas jaminan
perlindungan kesehatan dengan memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pambakal dan Perangkat Desa, Pambakal dan Perangkat Desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan dan pendaftaran serta perubahan data kepesertaan jaminan kesehatannya didaftarkan oleh Pemerintah Daerah secara kolektif.
Dasar Hukum: UUNomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 82 Tahun 2018; Permenkes Nomor 28 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendagri Nomor 119 Tahun 2019; Perda Kab. Banjar Nomor 1 Tahun 2017; Perbup Nomor 35 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang memuat Ketentuan Umum; Kepesertaaniuran Jaminan Kesehatan; Pembinaan dan Pengawasan; Dan Ketentuan Penutup. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pambakal dan Perangkat Desa beserta keluarganya sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan per Bulan, yang dibayar dengan ketentuan: 4% (empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah; dan 1% (satu perseratus) dibayar oleh Peserta.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 592
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020;
b. bahwa prioritas kegiatan menunjang berbagai sektor kegiatan yang menjadi fokus pembangunan untuk meningkatkan potensi perekonomian masyarakat;
c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah saat ini sehingga perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020
1. UU No. 30 Tahun 2008;
2. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
3. Permendagri No. 86 Tahun 2017;
4. Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 9 Tahun 2019;
5. Perbup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 38 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang perubahan ruang lingkup RKPD, fungsi perubahan RKPD, serta urutan kegiatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
II Pasal (6 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 265 ayat (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyusun RKPD sebagai pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 104 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kendal Nomor 53 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan dan sistematika RKPD Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No.53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam
tahun berjalan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan
perubahan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran
2020 untuk penyusunan perubahan APBD Tahun 2020;
c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU NO 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; PP No 55 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2006; PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 17 tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 tahun 2019; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 31 Tahun 2019; Permendagri No 33 Tahun 2019; Perda Kab Pati No 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No 8 tahun 2011; Perda Kab Pati No 1 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pati No 7 Tahun 2019; Perbup Pati No 31 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati diatur tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2020 berfungsi sebagai:
a. Landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Perubahan (PPAS-P) APBD untuk menyusun perubahan
APBD Tahun 2020;
b. Pedoman Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Pati Tahun
2020.
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2020 meliputi:
BAB I : Pendahuluan
BAB II : Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2020 sampai
Triwulan II
BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI : Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/NO. 505, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 6 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Maluku Tengah.
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya Rencana Induk pengembangan e-government maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Bupati. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 52 Tahun 2020
RENCANA INDUK SMART CITY KABUPATEN KLATEN PERIODE 2020-2025
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/NO.52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Smart City Kabupaten Klaten Periode 2020-2025
ABSTRAK:
a. bahwa penggunaan teknologi dapat mendorong kemajuan Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Daerah yang lebih efektif, transparan dan terpercaya;
b. bahwa untuk mencapai kondisi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan dengan konsep pengelolaan kota cerdas yang disusun dalam bentuk Rencana Induk Smart City Kabupaten Klaten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang Rencana Induk Smart City Kabupaten Klaten Periode 2020-2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 52 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sistematika Rencana Induk Smart City Kabupaten Klaten; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
71
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
