Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas
ABSTRAK:
Bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kaupaten Seram Bagaian Timur, diperlukan pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan terkoordinasi dalam upaya peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas. Untuk optimalisasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat serta fungsi sarana dan prasarana lalu lintas tersebut, perlu pengaturan kawasan tertib lalu lintas di wilayah Kaupaten Seram Bagaian Timur. Untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah maka diperlukan pengaturan tentang prosedur Kawasan Tertib Lalu Lintas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015; dan Peraturan Daerah Kaupaten Seram Bagaian Timur Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2022.
Penjelasan 2 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dengan menurunnya kinerja lalu lintas di
Kabupaten Klaten sebagai akibat dari berbagai faktor
yang kompleks, maka dalam rangka mengoptimalkan
penggunaan jaringan jalan dan untuk mewujudkan,
mendukung serta memelihara keamanan,
keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas,
diperlukan upaya pendekatan secara menyeluruh
terhadap semua faktor yang menjadi penyebab
kemacetan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Sistem Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di
Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan berdasarkan dinamika
perkembangan terhadap lalu litas jalan, maka perlu
melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penambahan angka 22 pada Pasal 1, perubahan Pasal 5, penambahan ayat (2) pada Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 31 Tahun 2014 diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggeraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perlalu lintasan dalam menujang proses pembangunan di daerah;
b. bahwa dalam rangka me]aksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM.96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
UU No 38 Tahun 2004, UU No 49 2008, UU No 49 Tahun 2008, UU No 22 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014, PP No 32 Tahun 2011, PP No 79 Tahun 2013, PP No 18 Tahun 2016, Permendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 55 Tahun 2017, Permenhub Nomor 17 Tahun 2021, Perebup Mesuji No 55 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022.
Halaman : 15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali dan diubah
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011; 8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011.
Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 29) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2022.
Mengubah Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan
Penjelasan: 4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rambu Lalu Lintas Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rambu Lalu Lintas Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat
Lalu Lintas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014;. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Rambu Lalu lintas Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan sistematika;Ketentuan Umum;Penyelenggaraan;Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;Rambu Lalu Lintas;Marka JalanKekuatan Hukum alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas Dan Marka jalan Serta Kedudukan Petugas yang Berwenang;Lokasi Pemasangan/Peletakan;Pendanaan;larangan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DAERAH
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah : a. bahwa semakin meningkatnya perkcmbangan lalu
Iintas dan angkutan jalan di Daerah, diperlukan
pengawasan dan pengendalian yang terpadu dan
terkoordinasi dalam rangka menjamin keamanan,
kcselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas
dan angkutan jalan; b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan
pcngaturan bagi pengendara kendaraan bermotor,
maka Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Daerah, perlu diubah dan ditinjau
kembali; c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi; 2. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; 4. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan Daerah.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 21 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS
DAN LINGKUNGAN JALAN DAERAH Pasal 1 Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 21 Tahun 2012 ten tang Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 21). Pasal 5 Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang: a. memanfaatkan ruang lalu lintas diatas jalan Kabupaten bagi
kendaraan bermotor dengan 2 sumbu yang muatan terberat (MST)
(delapan) ton dan kendaraan bermotor 3 sumbu dan/atau lebih (10
atau lebih); b. memanfaatkan ruang lalu lintas jalan Kabupaten bagi kendaraan bermotor jenis alat berat; c. melakukan kegiatan pengangkutan material tambang dengan menggunakan jenis kendaraan bermotor pada jam 17.00 Wita sampai jam 06.00 Wita; d. melakukan kegiatan pengangkutan material tambang dalam keadaan basah yang mengakibatkan adanya air menetes disepanjangjalan yang dilalui; e. melakukan kegiatan pengangkutan material tambang dengan bak
terbuka tanpa penutup. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2022.
3 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3.1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah maka perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Penerangan Jalan;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pajak Penerangan Jalan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UUU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 1009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 55 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 9 Tahun 2020; Perda No. 04 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Pajak Penerangan Jalan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
22 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 126 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaLalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Purworejo No. 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - RENCANA STRATEGIS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 123, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 123 Seri E Nomor 153
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021
2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Purworejo Tahun 2021-2026 dan sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 119 Tahun 2021
PERBUP Kab. Brebes No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, pengembangan atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati, untuk jalan Kabupaten dan lalu lintas desa; bahwa dalam rangka pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pedoman tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menentapkan Peraturan Bupati tentang Penyelengaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang analisis dampak lalu lintas, kompetensi tenaga ahli penyusun, penilai analisis dampak lalu lintas, pengawasan analisis dampak lalu lintas, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2020 dicabut.
20 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
