PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 560, BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2022 NOMOR 560
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENETAPAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran
Kabupaten Wajo
Tahun Anggaran 2023 pada Satuan Kerja Perangkat
Pendapatan dan Belanja Daerah
Daerah,
perlu menetapkan
Pejabat Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo
Tahun Anggaran 2023;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norn or 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nornor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516 );
3. Undang-Undang Nomor
I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturantentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan
5.
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang
Produk
Pembentukan
Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan
8.
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
Peraturan
9.
Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Selanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kabupaten
Wajo Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daer-ah Kabupaten Wajo Tahun 2020
Nomor 6, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 127);
11. Pera tu ran
Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Wajo
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Wajo Nomor 75 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (Serita Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2022 Nomor 75);
KESATU
KEDUA
Menetapkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo
Tahun Anggaran 2023 sebagairnana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
keputusan ini.
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana
dirnaksud pada Diktum KESATU bertugas dalam hal:
a. menyusun Rencana J(erja Anggaran Satuan Kerja Perangka
Daerah;
b. menyusun DPA SKPD;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pem bay a ran;
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan Pajak.
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
Jain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. rnenandatangani Surat Perintah Membayar;
i.
mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang dipimpinnya;
k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
I. mengawasi pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya;
m. melaksanakan tugas pengguna anggaran/pengguna barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
dan
n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
KETIGA
Tugas dan Tanggung jawab Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah selaku Pengguna Barang yaitu:
a. mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang
milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya kepada pengelola barang;
b. mengajukan permohonan penetapan status untuk
penggunaaan dan atau penguasaan barang milik daerah
yang diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehan
lainnya yang sah kepada kepala daerah melalui
pengelolaan barang;
c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya;
d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang
dipimpinnya;
e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemindatanganan barang milik daerah
berupa tanah dan atau bangunan yang tidak memerlukan
persetujuan DPRD;
g. menyerahkan tanah dan/atau bangunan dan selain tanah
dan atau bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada kepala daerah
melalui pengelola barang;
h. melakukan pengawasan dan pengendalian
penggunaan barang milik atas dalam daerah yang ada penguasaannya;dan
I. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang pengguna
semesteran (LBPSJ dan Laporan Barang Penggunaan
Tahunan (LBPT) serta Laporan lnventarisasi 5 (!ima)
tahunan (sensus) yang berada dalam penguasaannya
kepada pengelola barang.
KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023
KELIMA : bahwa dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 357 Tahun 2022
tata - cara - pengadaan - barang - jasa - di - desa
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 225, BD Tahun 2022 No.225
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa semula telah ditetapkan melalui Perbup No. 51 Tahun 2017 maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1986; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Taun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perlemkeb Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2016; Perbup No. 72 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan, Maksud Dan Tujuan, Tata Nilai Pengadaan, Ruang Lingkup Pengadaan, Para Pihak, Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Pelaksanaan Pengadaan, Pembayaran Prestasi Kerja, Keadaan Kahar, Pemutusan Surat Perjanjian, Sanksi, Penyelesaian Perselisihan, Pelaporan Dan Serah Terima, Pembinaan Pengawasan Dan Pengadaan Secara Elektronik, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 220 Tahun 2022
analisis - standar - belanja - tahun - anggaran - 2023
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 220, BD Tahun 2022 No.220
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa sebagai dasar pengukuran kinerja keuangandalam penyusunan APBD Kab. Bekasi Tahun Anggaran 2023 dengan kinerja yang merupakan standar untuk menganalisa anggaran belanja yang digunakan dalam suatu program/kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan kewajaran biaya/belanja di perangkat daerah maka perlu menetapkan Perbup tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UUNo. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permenkeu No. 113/PMK.05/2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenkeu No. 72/PMK.02/2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 199 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan APBD Kab. Bekasi perlu disusun Standar Satuan Harga Barang Tahun 2023 maka perlu menetapkan Perbup tentang Standar Satuan Harga Barang Tahun 2023.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Bekasi No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 110 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Klasifikasi, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 198 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan proses Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemkab Bekasi sesuai dengan Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Bekasi maka perlu menetapkan Perbup Bekasi tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1986; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permen PAN & RB RI No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 11 Tahun 2021; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 12 Tahun 2021; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 72 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Manfaat, Prinsip Pelaksanaan SOP, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 147 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan
Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyusunan proyeksi prakiraan maju dan bahan pertimbangan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan perubahan standar harga satuan barang dan jasa Tahun Anggaran 2023;
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah
Laut Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 109 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Bahwa pengadaan Barang/Jasa Pemerintahmempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah, sehingga perlu dilakukan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dalam pengadaan jasa konstruksi dan persyaratan teknis penawaran;
Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun2021tentang Perubahan atas Peraturan PresidenNomor16Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, kualifikasi merupakan evaluasi
kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PETUNJUK TEKNIS PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN PENYEDIAJASA KONSTRUKSI.
Dengan sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PENAMBAHAN PERSYARATAN PADA PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI;
PEJABAT PEMBERI PERSETUJUAN PENAMBAHAN PERSYARATAN;
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PENAMBAHAN PERSYARATAN;
MEKANISME DAN TATA CARA PENAMBAHAN PERSYARATAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 108 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
