UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN DAN PELAYANAN TERPADU
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2015/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan dan Pelayanan Terpadu Pertanian dan Perikanan Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan kebutuhan Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dan Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Dan Pelayanan Terpadu Pertanian Dan Perikanan Kecamatan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Dan Jabatan Fungsional
Bab IV Tata Laksana
Bab V Kepegawaian
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008 dicabut.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2015 No 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Tulungagung nomor 12 tahun 2014 tentang perubahan atas perubahan atas peraturan daerah kabupaten Tulungagung nomor 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan pelayanan pasar
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Tulungagung Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar, maka perlu
mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun
2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun
2014
Materi pokok: mengatur mengenai mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pasar; meli[uti: ketentuan umum; prosedur dan tata cara pemberian SITU; kewajiban dan larangan pemegang SITU; sanksi administrasi;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2015.
jumlah 16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah No. 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Informasi Publik
ABSTRAK:
Bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangan kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, Uu No.43 Tahun 2009, permendagri no.35 Tahun 2010, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2010, Perda No.4 tahun 2013;
Dalam Perda ini diatur tentang ketentuan umum; Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); Prosedur Layanan Informasi Publik; Pendanaan; ketentuan penutup; .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2015.
7 halaman dan 19 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2015
TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2015 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Minum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan Air Minum memerlukan biaya
operasional dan pemeliharaan untuk menjamin
kelangsungan pelayanan dan pengembangan usaha Air
Minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten
Rokan Hilir dan tetap memperhatikan azas pemanfaatan Air Minum
bagi masyarakat maka tarif dan biaya penyambungan baru
perlu diatur sedemikian rupa sehingga terdapat
kesinambungan Air Minum bagi pelanggan secara
professional yang wajar dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka dipandang perlu
menetapkan Tarif dan Biaya Penyambungan Baru Air
Minum pada Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air
Minum Dinas Cipta Katya dan Tata Ruang Kabupaten
Rokan Hilir.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tahun 1992 tentang Petunjuk Teknis Dinas Pedoman Tarif Air Minum Pada Perusaaan Daerah Air Minum; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1992 tentang Petunjuk Teknis Dinas Pedoman Tarif Air Minum Pada Perusaaan Daerah Air Minum tahun 2007 Nomor 10; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Pengelolaan Air Minum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Rokan Hilir.
Dalam Peraturan Ini diatur tentang tarif pelayanan pada unit pelaksana teknis sistem pengelolaan air minum dinas cipta karya dan tata ruang maka pengelolaan air minum memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan untuk menjamin kelangsungan pelayanan dan pengembangan usaha air minum guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dan tetap memperhatikan azas pemanfaatan air minum bagi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat Dilingkungan Pemerintah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No.83 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
dasar hukum: UUN No.26 Tahun 2004; UU No.14 Tahun 2008; UU No.20 Tahun 2008; UU No.37 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.7 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.74 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008; PP No.17 Tahun 2013; Perpres No.98 Tahun 2014; Permendagri No.83 Tahun 2014; Perda No.8 Tahun 2009; Perda No.9 Tahun 2009; Perda No.10 Tahun 2009; Perda No.11 Tahun 2009.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pemberian Izin Usaha, serta Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK di wilayahnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015.
9 halaman, Lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM PELAYANAN KARAWANG SEHAT TAHUN 2015
ABSTRAK:
Pengembangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu merupakan urusan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam rangka pengembangan jaminan kesehatan daerah yang merupakan sub sistem jaminan kesehatan nasional, telah diselenggarakan Program Pelayanan Karawang Sehat di Kabupaten Karawang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 50 Tahun 2007; PP No 101 Tahun 2012; PERPRES No 87 Tahun 2014; PERPRES No 12 Tahun 2013; PERMENDAGRI No 22 Tahun 2009; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2014; PERMENKES No 69 Tahun 2013; PERDA KAB.KARAWANG No 7 Tahun 2008; PERDA KAB.KARAWANG No 8 Tahun 2011; PERDA KAB.KARAWANG No 7 Tahun 2008; PERDA KAB.KARAWANG No 6 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Program Pelayanan Karawang Sehat Tahun 2015 Terkait Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Asas Dan Prinsip Penye1enggaraan, Ruang Lingkup, Kepesertaan, Manajemen Pelayanan, Tatalaksana Pendanaan, Pengorganisasian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2015.
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014
14 Halaman (Lampiran 5 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan motivasi
kerja pegawai di lingkungan Rumah Sakit Urusan Daerah
Sunan Kalijaga yang bertujuan meningkatkan pelayanan
kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu
memberikan Jasa Pelayanan sesuai dengan tingkat
tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang
diperlukan;
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 50 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, pemberian Jasa Pelayanan bagi
Badan Layanan Umum Daerah pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan
usulan yang disampaikan Pimpinan Badan Layanan Umum
Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sekretariat
Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Bupati Demak Nomor 34 Tahun 2010; Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan Bupati Demak Nomor 22 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga Kabupaten Demak yang meliputi Azas, Hak Dan Kewajiban, Sumber Pembiayaan Dan Kelompok Penerima Jasa Pelayanan, Komponen Dan Proporsi Jasa Pelayanan Dalam Tarif, Distribusi Insentif, Indikator Penilaian Dan Kriteria Penilaian Kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2015.
26 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat