Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Penjabat Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2024 dan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemerintahan Desa perlu diatur mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Penjabat Kepala Desa; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2005/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip pada Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
babwa untuk tercapainya pelaksanaan pemeliharaan dan
perawatan arsip pada lnstansi-instansi Pemerintah Daerah
dan Badan USaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kendal perlu adanya Pedoman Pemeliharaan
Arsip
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 7 tahun 1971; UU No 8 tahun 1997; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 15 Tahun 1976; PP No 87 Tahun 1999; Pp No 88 Tahun 1999; Pp No 25 Tahun 2000; Kepmendagri No 30 Tahun 1979; Perda Kab Kendal No 6 tahun 2001; Perda Kab Kendal No 8 Tahun 2002; perda Kab Kendal No 10 Tahun 2003
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pemeliharaan arsip pada instansi pemerintah dan BUMD di lingkungan Pemkab Kendal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2005.
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Perbup No. 71 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal. bahwa sehubungan dengan telah digantinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pasal 21 ayat (3) menyatakan Tim Penerapan SPM Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, sehingga Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 perlu dicabut
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 2 Tahun 2018, Permendagri No. 59 Tahun 2021, Perda Kab. Agam Nomor 11 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
3 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa teknologi informasi berkembang sangat pesat mendorong masyarakat lebih mudah dan cepat untuk memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi/ masukan atas kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang optimal dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu adanya pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang tertib, transparan dan terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Hak dan Kewajiban
Bab V Pengelola Informasi
Bab VI Permohonan Informasi Publik
Bab VII TFPPIP
Bab VIII Standar Operasional Prosedur (SOP)
Bab IX Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
Bab X Pembiayaan
Bab XI Pemantauan dan Evaluasi
Bab XII Pembinaan dan Pengawasan
Bab XIII Ketentuan Peralihan
Bab XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011dicabut.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Komponen ASB
Bab III Jenis ASB
Bab IV Pengendalian dan Pengawasan
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2019 dicabut.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 20 Tahun 2015
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR 2015 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan oleh
wajib pajak perlu disusuh tata cara pembayaran dan
penyetoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan dan berdasarkan Ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan, tata cara pembayaran dan penyetoran Pajak
Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan diatur
dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir; Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dalam peraturan ini diatur tata cara pembayaran dan penyetoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan untuk kelancaran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dilakukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2015.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2015
PEDOMAN KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARIMUN DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN/ATAU LEMBAGA NIRLABA LAINNYA DALAM BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2015 NOMOR 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mengoptimalkan pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dalam negeri, diperlukan suatu bentuk kemitraan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; U No. 14 Tahun 2008; UU No. 24 Tahun 2009; UU No. 17 Tahun 2013; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Kemitraan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2015.
59
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparasi pengelolaan keuangan daerah perlu menerapkan implementasi transaksi non tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran dengan transaksi non tunai perlu meninjau kembaliPeraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1976, PP Nomor 69 Tahun 1992, PP Nomor 23 Tahun 2005, PP Nomor 56 Tahun 2005, PP Nomor 27 Tahun 2014, PP Nomor 39 Tahun 2007, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 55 Tahun 2008, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018, Perda Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Perda Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016, Perbup Semarang Nomor 52 Tahun 2016 dan Perbup Semarang Nomor 94 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang yaitu tentang transaksi penerimaan, transaksi pembayaran, jenis penerimaan yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non
tunai dan jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran non
tunai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2019.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 20 Tahun 2019
SISTEM INFORMASI PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ONLINE
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah, maka perlu dilakukan pengawasan atas data transaksi usaha Wajib Pajak melalui penyelenggaraan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak secara online;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No 28 Tahun 2009; UU No. 12 Thaun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 50 Tahun 2007; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 7 Tahun 2016; Perda Kab. Karimun No. 3 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem Informasi Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2019.
16
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
