PERBUP Kab. Majalengka No. 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka implementasi perencanaan
pembangunan daerah Tahun 2021 yang transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya
tatakelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan arah
kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
2018-2023, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021;
b. bahwa Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2021, merupakan pedoman
bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Majalengka dalam menyusun program
pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan Pasal273 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Peraturan Pemerlntah Nomor 3 Tahun 2007, Peraturan Pemerlntah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerlntah Nomor 7 Tahun 2008 , Peraturan Pemerlntah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerlntah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerlntah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerlntah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 , Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun
2009, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun
2010, Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2014 , Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 , Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun
2008, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun
2011, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun
2012, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2019
Terdiri dari 5 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 73 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, BD Kabupaten Pati Tahun 2020 No. 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
secara efektif, efisien dan terpadu serta untuk mencegah
terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tidak
terencana guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
perlu disusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 60 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Permendagri No 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 8 Tahun 2009; Permendagri No 25 Tahun 2007; Permendagri No 107 Tahun 2017; Permendagri No 23 Tahun 2020; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perbup Pati No 12 Tahun 2011; Perbup Pati No 59 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tujuan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah :
a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi
dan Inspektorat Daerah;
b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan
pemerintahan; dan
c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas APIP.
Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun
2021 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 72 Tahun 2020
penataan - lingkungan - permukiman - kumuh - program - berseka - bersih - sehat - dan - berkah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD 2020/72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka (Bersih, Sehat dan Berkah)
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, dan layak huni sebagaimana yang diamanatkan UU No. 1 Tahun 2011 Dan penataan lingkungan permukiman kumuh semula telah dilaksanakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) oleh Pemerintah Pusat yang hasil dan manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat Dan agar dalam pelaksanaan Program BERSEKA (Bersih, Sehat, dan Berkah) sesuai dengan perencanaan dan tahapan-tahapan kegiatan maka perlu menetapkan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permen PUPR No. 14/PRT/M/2018; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka, Tahapan Pelaksanaan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Program Berseka, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan, Pemantauan Dan Evaluasi, Pendanaan Dan Pembiayaan, Inovasi Dan Replikasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2020.
49 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2020
kawasan perdesaan-rencana pembangunan-pertanian-wisata-seni budaya
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD 2020/ No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kawasan Perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya
Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun
2020 – 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Wisata dan Seni Budaya Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 – 2024
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Isu Strategis Kawasan Perdesaan c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kawasan Perdesaan
d. BAB IV : Strategi dan Arah Kebijakan
Kawasan Perdesaan
e. BAB V : Progam dan Kegiatan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
f. BAB VII : Kebutuhan Pendanaan
g. BAB VIII : Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
43 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 72 Tahun 2020
Penanaman Modal dan Investasi - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2021 - 2025
ABSTRAK:
bahwa guna mendukung terwujudnya pertumbuhan
ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan
mewujudkan iklim penanaman modal yang menarik dan
mendorong penanaman modal di Kabupaten Situbondo,
serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal perlu menetapkan
Peraturan Bupati Situbondo tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Tahun 2021-2025.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal; 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
Mengatur tentang penetapan dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Situbondo sesuai dengan
Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
73 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 72 Tahun 2020
kegiatan pembangunan - petunjuk teknis pelaksanaan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, BD.2020/NO.72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan APBD Kab Jepara tahun 2021 dpat tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 14 Tahun 1993; PP No 23 Tahun 2005; PP No 27 Tahun 2014; PP No 44 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 98 Tahun 2018; Permendagri No 90 Tahun 2019; PermenPUPR No 14 Tahun 2020; Permendagri No 64 Tahun 2020; PerLKPP No 9 Tahun 2018; PerLKPP No 15 Tahun 2018; Per LKPP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No 17 Tahun 2011; Perda No 14 Tahun 2016; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2019; Perbup Jepara No 10 Tahun 2014, Perbup Jepara No 30 Tahun 2015; Perbup Jepara No 55 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistematika Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
153 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daeah Kabupaten Demak Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 20162021, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 beserta perubahannya dan Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021; bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Pemerintah Daerah dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sistematika Renja PD Tahun 2021 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
