Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
Menindaklanjuti Perda Kab. Kukar No.13 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (2) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Prosedur Penerbitan Kartu Identitas Anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; Perda Kab. Kukar No.13 Tahun 2015
Dalam peraturan ini diatur tentang Penerbitan Kartu Identitas Anak, termasuk juga mengatur tentang: Ketentuan Umum; Manfaat KIA; Sasaran, Persyaratan dan tata Cara; Masa Berlaku, Biaya dan Desain Blangko KIA; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2019.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah menjadi dasar hukum pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi Dan Informatika, perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Komunikasi Dan Informatika;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan pada Pasal 10 ayat (2) huruf k.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 13 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 39
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu memberikan tambahan
kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan
kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Pemberian Tambahan
Kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan
Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
Tahun Anggaran 2019 dalam Peraturan Bupati Sumenep.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 19 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019; 5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019.
Mengatur Pemberian Tambahan Kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Pendidikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2019
pertanahan - pembiayaan pendaftaran tanah sistematis
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bagi Masyarakat di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan kepastian dalam pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh Pemerintah cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, perlu mengatur biaya persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam APBN, APBD, dan APBDesa; bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KETIGA angka 1 juncto Diktum KESEMBILAN Keputusan Bersana Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa PDTT Nomor 25/SKB/V2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017 tetang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang tidak tertampung dalam APBN dan APBD dan APBDesa, dibebankan pada masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perbup tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap bagi Masyarakat di Kab Tegal;
UU No 13 tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 23 tahun 2014; UU No 6 tahun 2016; Inpres No 2 tahun 2018; PermenATR?Kepala BPN No 6 Tahun 2018; SKB Men ATR,/Kepala BPN, Mendagri dan Mendes PDTT No 25/SKB/V2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor 34 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembiayaan yang dibebankan pada peserta PTSL, yang meliputi kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan material serta kegiatan operasional petugas desa/kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2019.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN TERNAK RUMINANSIA BETINA PRODUKTIF
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan populasi ternak untuk memenuhi kebutuhan konsumen pangan asal Ternak dan hasil Ternak lainnya sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal melalui pengendalian Ternak betina produktif. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengendalian ternak ruminansia betina produktif.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Bertina Produktif; Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Peraturan Bupati ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab IV Penyeleksian; Bab V Penjaringan; Bab VI Pembibitan; Bab VII Pengendalian dan Pemotongan; Bab VIII Kesejahteraan Ternak; Bab IX Sertifikasi; Bab X Pengendalian Lalu Lintas dan Larangan Impor; Bab XI Koordinasi dan Kerjasama; Bab XII Peran Serta Masyarakat; Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan; Bab XIV Pembiayaan; Bab XV Sanksi; Bab XVI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
10 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, BD Kota Pasuruan Tahun 2019 No 13
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, perlu adanya pedoman pelaksanaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2003, Seri E, Nomor 02);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Sasaran dan Kegiatan;
3. Prinsip Pengelolaan;
4. Perencanaan;
5. Penganggaran;
6. Pelaksanaan Anggaran;
7. Pengadaan Barang/Jasa;
8. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban;
9. Pembinaan dan Pengawasan;
10. Ketentuan Lain-lain;
11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
49 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 88 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
menimbang: bahwa untuk mendukung percepatan dan modernisasi pelaksanaan anggaran secara lebih profesional, terbuka, efektif, efisian, dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik, perlu merubah tata cara pelaksanaan APBD
Mengingat : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Kauangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
peraturan ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam lampiran peraturan baupati nomor 88 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD Kab Tubahn TA 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2019.
jumlah 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 13 Tahun 2019
PEDOMAN-PENGELOLAAN PEGAWAI-BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH-OKU TIMUR-DI-KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2019/NO.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah OKU Timur di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai profesional RSUD OKU TIMUR yang telah meneraplkan Pola Pengelolaan Keuangan BAdan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat mempekerjakan pegawai secara tetap dan tidak tetap. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 4 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penetapan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2015; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur No. 8 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan pengelolaan pegawai meliputi informasi sumber daya manusia BLUD, klasifikasi dan jenis pegawai BLUD, kedudukan dan tugas, kewajiban, hak dan larangan pegawai,formasi kebutuhan pegawai BLUD, pelaksanaan pengadaan, seleksi dan persyaratan umum, pihak yang memiliki wewenang dalam pengangkatan dan pendayagunaa, informasi hak kerja dan jam kerja, penghasilan pegawai BLUD, pengenaan sanksi, hubungan kerja, dan tim pertimbangan dan pengelolaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2019.
18 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
