Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Moda Transportasi Bidang Sarana Dan Prasarana Perdesaan Kabupaten Majene
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pengelolaan
moda transportasi bidang sarana dan prasarana perdesaan
daerah tertinggal di Kabupaten Majene serta untuk
menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara
Pembangunan daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2011
tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
sarana dan Prasarana Pedesaan bagi Daerah tertinggal
Tahun 2011;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008
tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah
Kabupaten Majene tahun 2008 Nomor 13);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan daerah Tertinggal
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan Bagi
daerah Tertinggal Tahun 2011.
Kendaraan moda transportasi darat ini digunakan untuk kepentingan operasional
dan masyarakat terpencil dalam wilayah Kabupaten Majene
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2011
PENJABARAN - APBD - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR - TA 2011 - PERUBAHAN
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2011/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEARAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011
ABSTRAK:
Sebagai pelaksana ketentuan Pasal 6 Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2011, perlu ditetapkan Perbup Tanjung Jabung Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD.
UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 1005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2010; PERDA No, 1 Tahun 2005.
PERDA ini mengatur mengenai Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2011.
6 hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BELANJA BANTUAN HIBAH KEPADA KOMITE SEKOLAH UNTUK REHABILITASI / PEMBANGUNAN RKB SD/MI SMP/MTs SMA/SMK/MA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklme
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf d, Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;
1. UU No. 17 tahun 1997;2. UU No. 19 tahun 1997;3. UU No. 23 tahun 200
;4. UU No. 10 tahun 2004;5. UU No. 32 tahun 2004;6. UU No. 33 tahun 2004
;7. UU No. 28 tahun 2009;8. PP No. 38 tahun 2007;9. PP No. 69 tahun 2010
;10. Perda Kab Tanggerang No. 8 tahun 2010
1.ketentuan umum;2.jenis obyek dan subyek pajak;3.dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan nilai sewa reklame;4.penetapan sewa reklame;5.tata cara pelaksanaan pengelolaan pajak reklame;6.keberatan dan banding;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
47 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang No. 10 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor : 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELEKSIAN CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM TRUNOJOYO KABUPATEN SAMPANG PERIODE TAHUN 2011 - 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011
PERBUP - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD.2011/No.10
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peratur:an Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009
Penjabaran Tugas Dan Fungsi; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2011.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 10 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
Dasar Hukum: . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2011.
Jumlah Halaman: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran tugas ketatausahaan pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan perlu Kepala Tata Usaha Sekolah; b. bahwa ketentuan dalam Keputusan Bupati Sleman
Nomor 21lKep.KDH1N?AA4 tentang Penetapan Jabatan Penanggung jawab Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kepala Tata Usaha Sekoiah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2011.
Mencabut Keputusan Bupati Sleman Nomor Z1lKep.KDHlNz0A4 tentang Penetapan Jabatan Penanggung jawab Tata Usaha pada Sekolah Menengah Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 10 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Pengelolaan Pasar telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2010;
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, perlu diatur
mengenai Petunjuk Pelaksanaannya;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/ 12/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Gununungkidul Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2010;
Materi Pokok: Pendirian Pasar Pemerintah Daerah; Renovasi Pasar Pemerintah Daerah; Pemindahan Pasar Pemerintah Daerah; Penghapusan Pasar; Tata Cara Penentuan Kelas Pasar; Penataan Pedagang Pasar Pemerintah Daerah; Pembinaan Pedagang; Penataan Kawasan Pasar;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2011.
Jumlah Halaman : 18 HLM; Lampiran : 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 Tahun 2011
PERBUP Kab. Bandung Barat No. 31 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat
Perbup Bandung Barat No. 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Bandung Barat
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pelakanaan Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, perlu melakukan penyesuaian teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Bupati.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Perpres No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung Barat No. 4 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, yang meliputi: Ketentuan Umum; Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011.
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 dicabut.
8 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
