Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2011

Petunjuk Operasional Pengelolaan Moda Transportasi Bidang Sarana Dan Prasarana Perdesaan Kabupaten Majene

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Kendaraan moda transportasi darat ini digunakan untuk kepentingan operasional dan masyarakat terpencil dalam wilayah Kabupaten Majene

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2011 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Moda Transportasi Bidang Sarana Dan Prasarana Perdesaan Kabupaten Majene

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Majene

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Majene

Tanggal Penetapan

06 Oktober 2011

Tanggal Pengundangan

07 Oktober 2011

Tanggal Berlaku

07 Oktober 2011

Sumber

BD.2011/No.74

Subjek

DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Majene

Bidang

Halaman ini telah diakses 339 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NOMOR 10 TAHUN 2011 TTG PENGELOLA MODA TRANSPORTASI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PETUNJUK-OPERASIONAL-PENGELOLAAN-MODA-TRANSPORTASI-BIDANG-SARANA-DAN-PRASARANA-PERDESAAN-KABUPATEN-MAJENE
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2011/No.74
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Operasional Pengelolaan Moda Transportasi Bidang Sarana Dan Prasarana Perdesaan Kabupaten Majene
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka keberhasilan pelaksanaan pengelolaan moda transportasi bidang sarana dan prasarana perdesaan daerah tertinggal di Kabupaten Majene serta untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Negara Pembangunan daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus sarana dan Prasarana Pedesaan bagi Daerah tertinggal Tahun 2011; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene tahun 2008 Nomor 13); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Pembangunan daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Pedesaan Bagi daerah Tertinggal Tahun 2011. Kendaraan moda transportasi darat ini digunakan untuk kepentingan operasional dan masyarakat terpencil dalam wilayah Kabupaten Majene
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2011. 4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521