Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Tempat Pembuangan Akhir Sampah Angsanah
ABSTRAK:
a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur yang diperlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Angsanah perlu segera dilakukan sejalan dengan upaya peningkatan pelayanan persampahan kepada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah Angsanah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lernbaga Teknis Daerah;
Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sadan Lingkungan Hidup;
UPT TPA Angsanah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan pendukung yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2011.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas tugasnya dapat berjalan dengan baik, perlu diberikan penghargaan melalui peningkatan kesejabteraan pegawai; bahwa berdssarkan hasil kajian sistem dan penghitungan tambahan penghasilan Peqawai, pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Neqeri Sipil dapat diberikan berdasarkan beban kerja dan tempat bertugas; bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Nomor 48/Kep/2008 tentanq Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi· Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
PERBUP ini mengatur mengenai tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mendorong kinerja pegawai agar dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat berjalan dengan baik berdasarkan beban kerja dan/atau tempat bertuqas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2011.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2011
PENGATURAN PENGGUNAAN RUANG UNTUK IKLAN PRODUK/ REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGATURAN PENGGUNAAN RUANG UNTUK IKLAN PRODUK/
REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS
ABSTRAK:
Dalam rangka Pengendalian Peruntukan Penggunaan Ruang di
Kabupaten Maros perlu dilakukan Pengaturan terhadap ruang peruntukan
Iklan Produk/ Reklame; Untuk memenuhi maksud huruf "a" di atas maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Penggunaan Ruang
untuk Iklan Produk/Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Maros.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tk. II di Sulawesi; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan; 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penggunaan Tanah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 Tentang
Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri; 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1993 tentang
Penggunaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Pengawasan Rencana Kota; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Men Hut-11/2009 tentang Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten /Kota beserta Rencana Rinciannya; 17. Peraturan Daerah Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Masyarakat; 18. Peraturan Daerah Maros Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010-2025; 21. Peraturan Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I
Ketentuan Umum Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Rencana Umum Tata Ruang Wilayah, Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, Tata Ruang, Pengaturan Ruang, Rencana Tata Ruang, Kawasan Perkotaan, Pengaturan Ruang, Iklan, Iklan Produk /reklame, Kawasan/ zona, Dinas Tata Ruang dan Perumahan. BAB II
PENGATURAN. BAB III KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2011.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2011
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2011/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ternanggung Nornor 15
Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas pokok dan fungsi. organisasi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2008 dicabut.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 39 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa agar terlaksana kesetaraan gender dalam
penyelen99araan pemerintahan, pemeanqunan dan pelayanan
masyarakat di daerah diperlukan strategi pengintegrasian
program dan kegiatan dari lintas sektor; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten
Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 T ahun 2008; Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Namor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2011.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang No. 40 Tahun 2011
Standar Operasional Dan Prosedu (SOP) Layana Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tangerang
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2011/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Dan Prosedu (SOP) Layana Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tangerang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) perlu adanya standar operasional prosedur (SOP);
b. bahwa Standar Operasional prosedur sebagaimana dimaksud huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang.
1. UU No. 5 Tahun 1999 ;2. UU No. 28 Tahun 1999 ;3. UU No. 23 Tahun 2000
;4. UU No. 1 Tahun 2004 ;5. UU No. 15 Tahun 2004 ;6. UU No. 32 Tahun 2004 ;7. UU No. 33 Tahun 2004 ;8. UU No. 11 Tahun 2008 ;9. UU No. 14 tahun 2008 ;10. UU No. 12 Tahun 2011 ;11. PP No. 32 Tahun 1950 ;12. PP No. 58 Tahun 2005
;13. PP No. 79 Tahun 2005 ;14. PP No. 38 Tahun 2007 ;15. PP No. 106 Tahun 2007
;16. PP No. 54 Tahun 2010 ;17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 ;18.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010
terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 16
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 40 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang angkutan sungai dan danau, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu menyediakan sarana-prasarana kepelabuhanan yang representatif, guna memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kendaraan umum angkutan
sungai dan danau yang beroperasi dalam wilayah daerah;bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, pelayanan kepelabuhanan yang disediakan Pemerintah Daerah merupakan pelayanan yang dapat dipungut dalam bentuk retribusi daerah;
bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2011, tanggal 15 Nopember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dapat disetujui untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur;
bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01811/ KUM/2011, tanggal 29 Desember 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-1050/MK.7/2011, tanggal 22 Desember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi Dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retibusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retibusi; Wilayah Pemungutan Dan Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran Dan Tempat Pembayaran; Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi; Saat Retribusi Terutang, Sanksi Administpratif, Dan Tata Cara Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Insentif Pemungutan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
23 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
