Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 830 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kota Gorontalo

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

PERWAKO No. 37 th 2019 tt...upsi di Kota Gto.pdf

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KOTA GORONTALO

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD.2019/NO.37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna menumbuhkan karakter anti korupsi dan Optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo pada Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik, peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai, perlu memnbentuk Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No. Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2013; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2005; PP No.48 Tahun 2010; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan No.66 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.20 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Kerja Sama, Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan, Pearn Pemerintah, Pembiayaan, serta Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

perwali_2019_32.pdf

pendidikan-karakter-antikorupsi

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2019/ No.32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendukung upaya pencegahan perilaku koruptif karena bertentangan dengan budaya bangsa yang menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan, dan budi pekerti, perlu diselenggarakan penguatan pendidikan karakter antikorupsi bagi peserta didik sejak dini; b. bahwa untuk memberikan arah kebijakan implementasi pendidikan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar, perlu disusun regulasi sebagai landasan hukum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, implemnetasi pendidikan karakter antikorupsi, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2019.
12 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan

Abstrak

Pendidikan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perwal 28 2019 B.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 27 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Download file:

perwako 27 th 2019.pdf

PEDOMAN-SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWER SYSTEM)-DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, Berita Daera Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 27

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

ABSTRAK:

a.bahwa untuk menangani tindak pidana korupsi yang telah sedemikian kronis memerlukan extra ordinary treatment, keuletan dan partisipasi publik guna memutus mata rantai korupsi; b.bahwa dalam rangka upaya menumbuhkan partisipasi publik khususnya dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi terhadap pengungkapan dan pengendalian adanya dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi melalui pelaporan seseorang yang mengetahui dan menemukan suatu indikasi terhadap tindak pidana dimaksud; c.bahwa untuk melahirkan kepastian hukum tentang sistem penanganan pengaduan (whistleblower system) atas dugaan korupsi dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016; Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini memuat 5 Bab dan 16 Pasal yaitu Bab I Ketentuan Umum; Bab II Mekanisme dan Tindak Lanjut Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi; Bab III Expose dan Laporan Hasil Pemeriksaan; Bab IV Perlindungan terhadap Whistleblower; Bab V Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
12 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2019

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Standar Biaya Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bengkulu

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perwal 2019-14 Honorarium...ih Pungutan Liar.pdf

STANDAR BIAYA HONORARIUM UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KOTA BENGKULU

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 14

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Honorarium Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bengkulu

ABSTRAK:

Upaya menciptakan aparatur yang bebas dari praktek pungutan liar dan upaya memacu kinerja kepada Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Punguan Liar Kota Bengkulu.
1. UU No. 6 Drt. Tahun 1956 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 17 Tahun 2003 4. UU No. 15 Tahun 2004 5. UU No. 25 Tahun 2004 6. UU No. 23 Tahun 2014 7. PP No. 58 Tahun 2005 8. PP No. 18 Tahun 2016 9. Perpres No. 87 Tahun 2016 10. Permendagri No. 13 Tahun 2006 11. Perda Kota Bengkulu No. 2 Tahun 2010 12. Perda Kota Bengkulu No. 10 Tahun 2016 13. Perwali Bengkulu No. 20 Tahun 2015 14. Perwali Bengkulu No. 42 Tahun 2016
Peraturan ini berisikan standar biaya honorarium untuk Unit Satuan Tugas Sapu bersih Pungutan Liar Kota Bengkulu yang terdiri atas Penanggungjawab, Penasehat, Ketua Pelaksana, Wakil Ketua Pelaksana, Sekretaris, Ketua Pokja/Tim Ahli, Anggota Sekretariat, Anggota Pokja, dan Anggota Tim Sekretariat pada Inspektorat.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2016.
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download file:

perwal10_2019(ketik).pdf

sistem penanganan pengaduan - tipikor

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10, BD.2019/NO.10

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan instansi pemerintah maka Pemerintah Kota Semarang perlu melaksanakan sistem penanganan pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Walikota Semarang Nomor 11 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Mekanisme Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Bab III Perlindungan dan Sanksi Bagi Pelapor Bab IV Tim Penanganan Pengaduan Bab V Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan BAb VI Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2019.
7 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 72 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

Perwal No.72 Tahun 2018.pdf

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 72, BD.2018/No. 72

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

ABSTRAK:

Guna percepatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani.
UU No 2 Th 1993; UU No 28 Th 1999; UU No 31 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 20 Th 2001; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 30 Th 2014; PP No 60 Th 2008; Perpres No 55 Th 2012; Permenpan No 52 Th 2014; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016.
Peraturan walikota Tangerang Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
29 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 64 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

perwali 64.pdf

TINDAK PIDANA KORUPSI

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BD NOMOR 64 E

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2105 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kota Batu yang berwibawa, bersih, dan bermartabat serta bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Pengendalian Gratifi kasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2104 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratilikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2104 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP; PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI; UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI; PENGAWASAN; PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN; SANKSI; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
16 HALAMAN

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 46 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Download file:

3Perwa no 46.pdf

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BD.2018/NO.46

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini mulai berlaku setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; b. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara pada Pemerintah Kota Binjai untuk melaporkan kekayaannya; c. bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
KETENTUAN UMUM; WAJIB LAPOR LHKPN; PENYAMPAIAN LHKPN; PENGELOLA LHKPN; SANKSI; TATA CARA PENJATUHAN SANKSI; DAN KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
6 Hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tebing Tinggi Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Download file:

PERWA NO. 34 TAHUN 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.