Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Tunjangan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Dan Tunjangan Pengelola Aset Di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 huruf e
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan
Pasal 78, Pasal 81 ayat (5), dan Pasal 82 ayat (3), Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015, ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa, ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa dan ketentuan Pasal 13 ayat (3), dan ayat (4)
Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa, Dan Staf Perangkat Desa, Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa, Tunjangan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa, Tunjangan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa Dan Tunjangan Pengelola Aset Di
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran
Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat
Desa, Dan Staf Perangkat Desa, Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa, Tunjangan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa, Tunjangan Pelaksana Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa Dan Tunjangan Pengelola Aset Di
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2017, dengan sistematika : Ketentuan Umum, Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan , Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Staf Perangkat Desa Yang Diberhentikan Sementara, Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Perangkat Desa Serta Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Staf Perangkat Desa, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2017.
Peraturan Bupati ini mencabut Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 138 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2016
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara No PER/10/M.PAN/2010 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara No PER/05/M.PAN/03/2008 dan berlakunya Standar Audit Aparat Pengawasan Intern sesuai dengan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia ( AAIPI ),Aparat pengawasan Intern pemerintah memiliki landasan Yuridis,diperlukan Standar Audit
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 23 Tahun 2014;PP No 79 Tahun 2005;Pemendagri No 23 Tahun 2007;Pemendagri No 28 Tahun 2007;Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara No PER/04/M.PAN/03/2008;Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara No PER/10/M.PAN/10/2016;Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara No 9 Tahun 2009;Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara No 19 Tahun 2009;Perda No Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerntah di Lingkungan Pemerintah,Tujuan dan Fungsi Standar Audit,Prinsif-prinsif dasar standar Audit,Standar Umum dasar dalam Audit,Standar pelaksanaan Audit Intern,Standar Komunikasi Intern
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 12 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2017/12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan
Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas Dan Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja
Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten Kapuas di lingkungan Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu memberikan
tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
b. bahwa Peraturan Bupati Kapuas Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan Kabupaten
Kapuas dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Kapuas dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kapuas tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kapuas dan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB IV
KRITERIA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB V
KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN;
BAB VI
PENGAWASAN;
BAB VII
PEMBIAYAAN;
BAB VIII
PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pemberian Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Beban Iverja Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada
Dinas Pendapatan Kabupaten Kapuas dan Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Kapuas beserta perubahannya dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
15 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
: a. bahwa berdasarkan Lampiran I huruf A angka 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Kabupaten/Kota tidak berwenang atas pengelolaan pendidikan menengah dan tinggi, serta pendidikan khusus;
b. bahwa ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah dibatalkan oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :
188/49.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 2 (dua) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso;
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan juga perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat lokal dan nasional guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah/ Madrasah;
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
2. Pasal 13 diubah;
3. Pasal 14 diubah;
4. Pasal 15 dihapus.
5. Pasal 16 dihapus.
6. Pasal 17 dihapus. ''
7. Pasal 18 dihapus.
8. Pasal 19 dihapus.
9. Pasal 20 dihapus.
10. Pasal 21 dihapus. \
11. Pasal 22 dihapus.
12. Pasal 23 dihapus.
13. Judul Bagian Kelima BAB IV diubah;
14. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 dihapus dan ayat (3) Pasal 27 diubah;
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 30 diubah, dan ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 30 dihapus;
16. Pasal 31 dihapus;
17. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah;
18. Ketentuan ayat (2) Pasal 37 diubah;
19. Pasal 39 dihapus;
20. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah;
21. Ketentuan ayat (3) Pasal 44 diubah dan ayat (4) Pasal 44 dihapus;
22. Pasal 50 dihapus;
23. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 diubah, dan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 51 dihapus;
24. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 53 dihapus;
25. Di antara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB XIV A dan Pasal 70A;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON, DAN TUNJANGAN KEPALA PEKON, PERANGKAT PEKON,PENGURUS BADAN HIPPUN PEMEKONAN, RUKUN TETANGGA, SERTA HONORARIUM TAHUN 2017
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat 5 dan pasal 82 ayat 3 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015, perlu menetapkan peraturan bupati tentang besaran penghasilan tetap kepala pekon, perangkat pekon, dan tunjangan kepala pekon, perangkat pekon, pengurus badan hippun pemekonan, rukun tetangga serta honorarium tahun 2017
1. undang-undang nomor 17 tahun 2003
2. undang-undang nomor 48 tahun 2008
3. undang-undang nomor 6 tahun 2014
4. undang-undang nomor 23 tahun 2014
5. peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014
6. peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014
7. peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
8. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
9. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 03 tahun 2013
10. peraturan bupati pringsewu nomor 16 tahun 2015
11. peraturan bupati pringsewu nomor 20 tahun 2015
peraturan bupati ini memutuskan tentang besaran penghasilan tetap kepala pekon, perangkat pekon, dan tunjangan kepala pekon, perangkat pekon, pengurus badan hippun pemekonan, rukun tetangga serta honorarium tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN MASA MANFAAT ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON
ABSTRAK:
Untuk penyesuaian renovasi yang menambah umur manfaat pada jalan pada Peraturan Walikota Tomohon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tomohon.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesai Nomor 1 Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang perubahan pedoman masa manfaat aset tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon dan keberlakuan peraturan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
17 halaman terdiri dari 2 halaman batang tubuh dan 14 halaman lampiran (3 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2017
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN - ADMINISTRATIF PIMPINAN - ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD. No. 2017/12, TLD. No. 334, LL KOTA AMBON : 17 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 15 Tahun 1955; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PEPRES No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017;
Dalam Peraturna Daerah ini diatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pemberian hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2017.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 06 Seri E Nomor 1) sepanjang yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Keputusan Walikota Ambon Nomor 323 Tahun 2005 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon, Keputusan Walikota Ambon Nomor 324 Tahun 2005 tentang tunjangan Khusus Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 1 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan rancangan Perda
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tentang
kepada
DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintab Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telab diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tabun 2010;
4. Peraturan Pemerintab Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Pendapatan Rp 2.570.279.524.127,71
Belanja dan Transfer Rp 2.606.293.854.903,45
Defisit Rp. 39.693.726.580,18
Pembiayaan Netto Rp. 245.111.173.186,82
Silpa Rp. 209.096.842.411,08
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2017.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
